Logo BeritaSatu

Tuai Pro dan Kontra, Ini Perjalanan Pembahasan RUU TPKS Enam Tahun Terakhir

Sabtu, 15 Januari 2022 | 15:05 WIB
Oleh : Muhammad Aulia / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menuai beragam sikap pro dan kontra selama pembahasannya. Diketahui, pembahasan RUU TPKS sudah mulai mencuat sejak 2016.

Dikutip dari laporan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dinamika pembahasan RUU TPKS bermula saat Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) resmi menyerahkan naskah akademik dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kepada Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 23 Agustus 2016 silam. Saat yang sama, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga telah menerima naskah akademik RUU PKS.

Usulan RUU PKS itu kemudian ditandatangani oleh 70 anggota DPR, sehingga resmi menjadi inisiatif DPR. Setelah dilakukan beberapa perubahan, RUU PKS kemudian diberikan ke pemerintah melalui surat dengan nomor
LG/06211/DPR RI/IV/2017 pada 6 April 2017.

"Draf RUU PKS dan Naskah Akademik yang telah diterima oleh DPR, dan menjadi naskah resmi DPR selanjutnya disebut RUU PKS 2017," terang pihak ICJR dalam laporan yang diterima, Sabtu (15/1/2022).

Kemudian, Badan Legislasi (Baleg) DPR melakukan harmonisasi naskah RUU tersebut dengan undang-undang lainnya. Hingga akhirnya, pada Juni 2016 pemerintah dan Baleg sepakat untuk mencantumkan RUU PKS ke dalam Prolegnas tambahan 2016 - 2019.

Pemerintah sendiri menugaskan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) dalam menyusun daftar inventaris masalah RUU PKS. Akhirnya, pada 11 September 2017 KPPA bersama Komisi VIII DPR resmi membahas RUU PKS.

Yang kemudian terjadi adalah pembahasan berlarut-larut. Terjadi perdebatan yang membahas soal judul RUU hingga definisi kekerasan seksual, tanpa membahas substansi RUU PKS.

Bahkan, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin saat itu menyurati Presiden Jokowi untuk menunda pembahasan RUU PKS karena dipandang masih perlu mempertimbangkan ajaran agama Islam dan agama lain yang diakui di Indonesia.

Hingga akhir masa pemerintahan Jokowi, RUU itu tidak selesai dibahas dan juga tidak masuk sebagai UU yang akan dibahas di periode selanjutnya.

Atas dasar itu, Komnas Perempuan serta kelompok masyarakat sipil memperbaiki draf RUU PKS. Akhirnya, draf tersebut berhasil diselesaikan pada September 2020 dan dibawa ke Baleg DPR untuk menjadi RUU usulan DPR, hingga kemudian resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Pemerintah lalu membentuk Gugus Tugas Pembahasan RUU PKS yang dikoordinatori oleh Kantor Staf Presiden. Gugus tugas tersebut bekerja bersama dengan Baleg DPR untuk menyusun RUU PKS versi usulan DPR.

"Pada perkembangan penyusunan draf di Baleg DPR ini kemudian, RUU PKS berubah nama menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual," katanya.

Baleg DPR kemudian merampungkan draft RUU TPKS pada 8 Desember 2021. Dalam pembahasan keputusan tingkat I harmonisasi draf RUU TPKS, ada tujuh fraksi yang menyatakan setuju RUU TPKS menjadi inisiatif DPR yakni PPP, PDIP, PAN, Gerindra, Demokrat, Nasdem, dan PKB.

Sementara fraksi Golkar menyatakan setuju pembahasan dilanjutkan, namun meminta pengesahan ditunda. Lalu PKS tetap konsisten menyatakan menolak RUU TPKS menjadi inisiatif DPR.

Seharusnya, RUU TPKS ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR pada Sidang Paripurna 15 Desember 2021. Namun, hal itu urung terjadi, dimana RUU TPKS dipastikan tidak dibahas di rapat paripurna.

"Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan ada kesalahan teknis sehingga RUU TPKS batal masuk paripurna. Ketua DPR RI Puan Maharani berkelit, dengan memastikan tidak dibahasnya RUU PKS lantaran tidak tersedia waktu yang cukup,
sehingga akan dibahas dalam awal masa sidang berikutnya," terangnya.

Sontak perkembangan ini memicu reaksi dari berbagai kalangan baik dari anggota parlemen lain hingga dari pihak eksekutif yang mendorong agar RUU TPKS segera disahkan.

Puncaknya terjadi pada 4 Januari 2022. Presiden Jokowi mendorong agar RUU TPKS segera disahkan. Presiden sudah menugaskan Menteri PPPA, Menkumham, serta Gugus Tugas pemerintah yang menangani RUU TPKS untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR untuk menyegerakan pengesahan RUU TPKS.

"Saya berharap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini segera disahkan, sehingga dapat memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di Tanah Air,” ujar Jokowi, Selasa (4/1/2022) lalu.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Tembakan Salvo Tandai Pemakaman Polisi Korban Tragedi Kanjuruhan

Polisi korban tragedi Kanjuruhan dimakamkan di Desa Sukosari, Trenggalek, Jawa Timur, Minggu, 2 Oktober 2022.

NEWS | 3 Oktober 2022

Peretas Jual Data Nomor Ponsel PM Inggris dan Pejabat Tinggi

Peretas menjual data rahasia nomor PM Inggris dan para pejabat tinggi lainnya. Situs web AS mencantumkan rincian kontak terbaru hampir semua menteri Inggris.

NEWS | 3 Oktober 2022

Rabu, Polri Limpahkan Tahap II Ferdy Sambo Dkk

Pelimpahan tahap II Ferdy Sambo dan kawan-kawan (dkk), tersangka tindak pidana pembunuhan Brigadir J dilaksanakan pada Rabu (5/10/2022).

NEWS | 3 Oktober 2022

Tiga Mahasiswa Tewas Tenggelam di Pantai Klui Lombok Utara

Sebanyak tiga mahasiswa tewas tenggelam di Pantai Klui, Dusun Kelui, Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara, NTB. Minggu (2/10/2022).

NEWS | 3 Oktober 2022

Musim Dingin di Eropa, Ilmuwan Peringatkan Cuaca Lebih Dingin

Ilmuwan memperingatkan perubahan cuaca yang lebih dingin dari biasanya saat musim dingin mendatang di Eropa

NEWS | 3 Oktober 2022

5 Tahun Dipimpin Anies, Dino Patti Djalal Sebut Jakarta Berkembang Pesat

Pendiri FPCI, Dino Patti Djalal menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah membawa Jakarta berkembang pesat selama lima tahun belakangan.

NEWS | 3 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, Ridwan Kamil Dukung Kompetisi Sepak Bola Dihentikan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendukung agar kompetisi sepak bola dihentikan sementara imbas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. 

NEWS | 3 Oktober 2022

Relawan Perkenalkan Ganjar Pranowo Lewat Turnamen PUBG Mobile

Sahabat Ganjar memperkenalkan sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada masyarakat di Kabupaten Belitung, Bangka Belitung melalui turnamen PUBG mobile.

NEWS | 2 Oktober 2022

Kasus Ferdy Sambo, Mahfud MD Sebut Divisi Propram Polri Akan Dirombak

Mahfud MD mengatakan pemerintah merekomendasikan perombakan secara terbatas Divisi Propam Polri buntut dari kasus Brigadir J yang menjerat Ferdy Sambo. 

NEWS | 2 Oktober 2022

Waspada, Gas Air Mata Bisa Berdampak Fatal

Dokter spesialis mata Eka Hospital Bekasi, Moh Arief Herdiawan meminta masyarakat agar mewaspadai gas air mata karena bisa berdampak fatal.

NEWS | 3 Oktober 2022


TAG POPULER

# Tragedi Kanjuruhan


# Lesti Kejora


# Pembantaian di Papua Barat


# Arema FC


# Raja Charles III


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Masalah Asuransi Kredit Berpotensi Berdampak Sistemik

Masalah Asuransi Kredit Berpotensi Berdampak Sistemik

EKONOMI | 20 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings