Tuai Pro dan Kontra, Ini Perjalanan Pembahasan RUU TPKS Enam Tahun Terakhir
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tuai Pro dan Kontra, Ini Perjalanan Pembahasan RUU TPKS Enam Tahun Terakhir

Sabtu, 15 Januari 2022 | 15:05 WIB
Oleh : Muhammad Aulia / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menuai beragam sikap pro dan kontra selama pembahasannya. Diketahui, pembahasan RUU TPKS sudah mulai mencuat sejak 2016.

Dikutip dari laporan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dinamika pembahasan RUU TPKS bermula saat Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) resmi menyerahkan naskah akademik dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kepada Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 23 Agustus 2016 silam. Saat yang sama, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga telah menerima naskah akademik RUU PKS.

Usulan RUU PKS itu kemudian ditandatangani oleh 70 anggota DPR, sehingga resmi menjadi inisiatif DPR. Setelah dilakukan beberapa perubahan, RUU PKS kemudian diberikan ke pemerintah melalui surat dengan nomor
LG/06211/DPR RI/IV/2017 pada 6 April 2017.

"Draf RUU PKS dan Naskah Akademik yang telah diterima oleh DPR, dan menjadi naskah resmi DPR selanjutnya disebut RUU PKS 2017," terang pihak ICJR dalam laporan yang diterima, Sabtu (15/1/2022).

Kemudian, Badan Legislasi (Baleg) DPR melakukan harmonisasi naskah RUU tersebut dengan undang-undang lainnya. Hingga akhirnya, pada Juni 2016 pemerintah dan Baleg sepakat untuk mencantumkan RUU PKS ke dalam Prolegnas tambahan 2016 - 2019.

Pemerintah sendiri menugaskan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) dalam menyusun daftar inventaris masalah RUU PKS. Akhirnya, pada 11 September 2017 KPPA bersama Komisi VIII DPR resmi membahas RUU PKS.

Yang kemudian terjadi adalah pembahasan berlarut-larut. Terjadi perdebatan yang membahas soal judul RUU hingga definisi kekerasan seksual, tanpa membahas substansi RUU PKS.

Bahkan, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin saat itu menyurati Presiden Jokowi untuk menunda pembahasan RUU PKS karena dipandang masih perlu mempertimbangkan ajaran agama Islam dan agama lain yang diakui di Indonesia.

Hingga akhir masa pemerintahan Jokowi, RUU itu tidak selesai dibahas dan juga tidak masuk sebagai UU yang akan dibahas di periode selanjutnya.

Atas dasar itu, Komnas Perempuan serta kelompok masyarakat sipil memperbaiki draf RUU PKS. Akhirnya, draf tersebut berhasil diselesaikan pada September 2020 dan dibawa ke Baleg DPR untuk menjadi RUU usulan DPR, hingga kemudian resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Pemerintah lalu membentuk Gugus Tugas Pembahasan RUU PKS yang dikoordinatori oleh Kantor Staf Presiden. Gugus tugas tersebut bekerja bersama dengan Baleg DPR untuk menyusun RUU PKS versi usulan DPR.

"Pada perkembangan penyusunan draf di Baleg DPR ini kemudian, RUU PKS berubah nama menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual," katanya.

Baleg DPR kemudian merampungkan draft RUU TPKS pada 8 Desember 2021. Dalam pembahasan keputusan tingkat I harmonisasi draf RUU TPKS, ada tujuh fraksi yang menyatakan setuju RUU TPKS menjadi inisiatif DPR yakni PPP, PDIP, PAN, Gerindra, Demokrat, Nasdem, dan PKB.

Sementara fraksi Golkar menyatakan setuju pembahasan dilanjutkan, namun meminta pengesahan ditunda. Lalu PKS tetap konsisten menyatakan menolak RUU TPKS menjadi inisiatif DPR.

Seharusnya, RUU TPKS ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR pada Sidang Paripurna 15 Desember 2021. Namun, hal itu urung terjadi, dimana RUU TPKS dipastikan tidak dibahas di rapat paripurna.

"Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan ada kesalahan teknis sehingga RUU TPKS batal masuk paripurna. Ketua DPR RI Puan Maharani berkelit, dengan memastikan tidak dibahasnya RUU PKS lantaran tidak tersedia waktu yang cukup,
sehingga akan dibahas dalam awal masa sidang berikutnya," terangnya.

Sontak perkembangan ini memicu reaksi dari berbagai kalangan baik dari anggota parlemen lain hingga dari pihak eksekutif yang mendorong agar RUU TPKS segera disahkan.

Puncaknya terjadi pada 4 Januari 2022. Presiden Jokowi mendorong agar RUU TPKS segera disahkan. Presiden sudah menugaskan Menteri PPPA, Menkumham, serta Gugus Tugas pemerintah yang menangani RUU TPKS untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR untuk menyegerakan pengesahan RUU TPKS.

"Saya berharap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini segera disahkan, sehingga dapat memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di Tanah Air,” ujar Jokowi, Selasa (4/1/2022) lalu.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Cegah Omicron, Kapolri Tekankan Disiplin Prokes hingga Vaksinasi Booster

Kapolri mengingatkan masyarakat untuk terus menjaga prokes dan melakukan vaksinasi ketiga atau booster untuk mencegah varian Omicron.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Usut Dugaan Korupsi Garuda, Kejagung Koordinasi dengan KPK

Kejagung akan berkoordinasi dengan KPK dalam penyidikan dugaan korupsi PT Garuda Indonesia untuk mencegah terjadinya nebis in idem.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Dukung Presidensi G-20, Gernas BBI Kampanyekan Kendaraan Listrik

Gernas BBI menampilkan kendaraaan listrik produksi dalam negeri sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup yang diusung dalam Presidensi G-20.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Masyarakat Pasundan Bersatu Deklarasi Dukung La Nyalla Jadi Presiden 2024

Ribuan masyarakat Pasundan Bersatu mendeklarasikan Dukungan ke Ketua DPD La Nyalla Mattalitti untuk maju sebagai calon Presiden 2024.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Heru Hidayat Divonis Nihil, Ini Tanggapan KY

Komisi Yudisial (KY) bersikap terbuka bila dipandang ada dugaan pelanggaran dari majelis hakim dalam menetapkan vonis tersebut.

NASIONAL | 19 Januari 2022

BMKG: Waspada Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 19-20 Januari

Gelombang tinggi hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 19-20 Januari 2022.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Kemendagri Beberkan Empat Strategi Percepatan Realisasi APBD

Kemendagri memaparkan empat strategi percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Seleksi PTKIN Dibuka, Menag Ingatkan Peningkatan Mutu

Menag mengingatkan agar PTKIN tidak semata fokus pada perluasan akses, tetapi juga harus berorientasi pada peningkatan mutu.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Putusan Heru Hidayat, Jaksa Agung Tegaskan Ajukan Banding

Jaksa Agung menegaskan tidak ada cara lain selain mengajukan banding terhadap putusan vonis nihil itu terhadap Heru Hidayat.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Nadiem: Kemendikbudristek selalu Berpihak pada Guru Honorer

Proses rekrutmen guru honorer yang dilakukan Kemendikbudristek selalu berpihak pada guru honorer.

NASIONAL | 19 Januari 2022


TAG POPULER

# IKN


# Nia Ramadhani


# Omicron


# Rahmat Effendi


# Sanksi Antidoping



TERKINI
Peru Selidiki Tumpahan Minyak Diduga Akibat Bencana di Tonga

Peru Selidiki Tumpahan Minyak Diduga Akibat Bencana di Tonga

DUNIA | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings