Pengamat: TNI/Polri Bisa Jadi Penjabat Kepala Daerah
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pengamat: TNI/Polri Bisa Jadi Penjabat Kepala Daerah

Sabtu, 15 Januari 2022 | 15:18 WIB
Oleh : Lennny Tristia Tambun / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Banyaknya kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya di tahun 2022, membuka peluang pejabat dari TNI/Polri bisa dipilih menjadi penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah hingga pelaksanaan pemilu serentak dilakukan pada tahun 2024.

Menanggapi hal tersebut, pengamat Sosial-Politik dari Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, mengatakan tidak masalah bila penjabat kepala daerah dipilih dari kalangan TNI atau Polri. Namun harus disertai dengan pengawasan dari masyarakat dan DPR.

“Tinggal pengawasannya dari masyarakat dan DPR,” kata Herry Mendrofa kepada Beritasatu.com, Sabtu (15/1/2022).

Begitu juga ketika terlihat adanya potensi konflik kepentingan, maka mereka harus segera dievaluasi oleh Presiden. Sehingga tidak menimbulkan konflik yang dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan daerah. Karena, masa jabatan penjabat kepala daerah ini cukup lama, yakni sekitar dua tahun.

“Juga jika terlihat adanya potensi konflik kepentingan mesti dievaluasi segera oleh Presiden,” ujar Herry Mendrofa.

Kendati demikian, Herry memaparkan selama ini pejabat dari TNI/Polri sudah terlihat memegang jabatan publik, seperti Sekjen atau Dirjen kementerian, bahkan ada yang menjadi penjabat kepala daerah.

Dengan demikian, pemilihan pejabat TNI/Polri untuk mengisi jabatan publik, diantaranya penjabat kepala daerah tidak ada masalah sama sekali.

“Selama ini kan TNI/Polri terlihat memegang jabatan publik ya mulai dari Sekjen dan Dirjen Kementerian bahkan penjabat kepala daerah. Sampai saat ini belum ada persoalan berarti," tukas Herry Mendrofa.

Herry menerangkan penjabat keppala daerah yang akan mengisi setingkat gubernur atau wakil gubernur, biasanya akan berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Sementara, untuk bupati atau wali kota akan diangkat dari penjabat pimpinan tinggi pratama.

"Prosesnya kan Gubernur dari usulan Mendagri ke Presiden, sedangkan Bupati/Walikota dari Gubernur ke Mendagri,” terang Herry Mendrofa.

Artinya, lanjut Herry, Presiden dan Mendagri berwenang terhadap pemilihan penjabat kepala daerah untuk menggantikan kepala daerah yang akan berakhir pada tahun 2022.

Bila melihat Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, kekosongan jabatan gubernur diisi dengan penjabat yang berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memang dalam aturan tersebut, tidak disebutkan secara eksplisit, pejabat tinggi madya ini harus dari kementerian/lembaga mana. Sehingga, aturan ini membuka celah penunjukkan penjabat kepala daerah dari kalangan TNI-Polri.

Jabatan pimpinan tinggi madya sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2017 yang kemudian diubah menjadi PP Nomor 17 tahun 2020, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Mengenai Persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Pasal 105 ayat (1) mengatur bahwa ada JPT utama, JPT madya, dan JPT pratama, diisi dari kalangan PNS. Isi dari ayat (2), adalah setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi JPT yang lowong.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

BPBD: 239 Rumah di 5 Kecamatan di Jember Terdampak Banjir Bandang

BPBD Jember Heru Widagdo mengatakan, sebanyak 239 rumah warga yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, terdampak banjir bandang

NASIONAL | 21 Januari 2022

Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Guguran 2,5 Km

Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran dengan jarak luncur sejauh 2.500 meter (2,5 km) ke arah Kali Bebeng.

NASIONAL | 21 Januari 2022

Gus Yahya Daftarkan Kepengurusan Baru PBNU ke Kemenkumham

KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mendaftarkan susunan Pengurus PBNU masa khidmat 2022-2027 ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)

NASIONAL | 21 Januari 2022

LSPR Jalin Kemitraan Global dengan New York Film Academy

Kerja sama LSPR dan NYFA meliputi pertukaran dosen, staf, mahasiswa, program studi di luar negeri, konferensi bersama, lokakarya, dan penelitian

NASIONAL | 21 Januari 2022

Kasus Parkir Rp 350.000 di Malioboro, Ada Dugaan Pelanggaran Lain

Kasus tarif parkir di luar batas kewajaran di seputaran Malioboro yang sempat viral di media sosial, membuka rentetan berbagai dugaan pelanggaran lain

NASIONAL | 21 Januari 2022

Begini Status Kekhususan DKI Jakarta dalam UU IKN

Begini status kekhususan DKI Jakarta setelah UU IKN yang mengatur mengenai ibu kota negara baru disahkan DPR. 

NASIONAL | 21 Januari 2022

Pemerintah Tegaskan Komitmen Wujudkan Green Energy

Pemerintah berkomitmen mewujudkan akses energi listrik bersih atau green energy dan mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

NASIONAL | 21 Januari 2022

9 Pasien Covid-19 di Jateng Terkonfirmasi Omicron

Terdapat 9 pasien Covid-19 di provinsi Jawa Tengah yang terkonfirmasi positif karena varian Omicron

NASIONAL | 21 Januari 2022

KH Abdullah Kafabihi Nilai Ridwan Kamil Layak Jadi Calon Presiden

Pengasuh Pondok Lirboyo, Kediri KH Abdullah Kafabihi Mahrus menuturkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai layak menjadi capres.

NASIONAL | 21 Januari 2022

Polri: Peralihan Pelat Nomor Kendaraan Hitam ke Putih Tahun 2022

Peralihan pelat kendaraan warna dasar hitam ke putih segera dilaksanakan pada tahun 2022 ini.

NASIONAL | 21 Januari 2022


TAG POPULER

# Arteria Dahlan


# Rahmat Effendi


# IBL


# Gaga Muhammad


# Kereta Peluru



TERKINI
BPBD: 239 Rumah di 5 Kecamatan di Jember Terdampak Banjir Bandang

BPBD: 239 Rumah di 5 Kecamatan di Jember Terdampak Banjir Bandang

NASIONAL | 15 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings