Logo BeritaSatu

Pengamat: TNI/Polri Bisa Jadi Penjabat Kepala Daerah

Sabtu, 15 Januari 2022 | 15:18 WIB
Oleh : Lennny Tristia Tambun / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Banyaknya kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya di tahun 2022, membuka peluang pejabat dari TNI/Polri bisa dipilih menjadi penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah hingga pelaksanaan pemilu serentak dilakukan pada tahun 2024.

Menanggapi hal tersebut, pengamat Sosial-Politik dari Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, mengatakan tidak masalah bila penjabat kepala daerah dipilih dari kalangan TNI atau Polri. Namun harus disertai dengan pengawasan dari masyarakat dan DPR.

“Tinggal pengawasannya dari masyarakat dan DPR,” kata Herry Mendrofa kepada Beritasatu.com, Sabtu (15/1/2022).

Begitu juga ketika terlihat adanya potensi konflik kepentingan, maka mereka harus segera dievaluasi oleh Presiden. Sehingga tidak menimbulkan konflik yang dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan daerah. Karena, masa jabatan penjabat kepala daerah ini cukup lama, yakni sekitar dua tahun.

“Juga jika terlihat adanya potensi konflik kepentingan mesti dievaluasi segera oleh Presiden,” ujar Herry Mendrofa.

Kendati demikian, Herry memaparkan selama ini pejabat dari TNI/Polri sudah terlihat memegang jabatan publik, seperti Sekjen atau Dirjen kementerian, bahkan ada yang menjadi penjabat kepala daerah.

Dengan demikian, pemilihan pejabat TNI/Polri untuk mengisi jabatan publik, diantaranya penjabat kepala daerah tidak ada masalah sama sekali.

“Selama ini kan TNI/Polri terlihat memegang jabatan publik ya mulai dari Sekjen dan Dirjen Kementerian bahkan penjabat kepala daerah. Sampai saat ini belum ada persoalan berarti," tukas Herry Mendrofa.

Herry menerangkan penjabat keppala daerah yang akan mengisi setingkat gubernur atau wakil gubernur, biasanya akan berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Sementara, untuk bupati atau wali kota akan diangkat dari penjabat pimpinan tinggi pratama.

"Prosesnya kan Gubernur dari usulan Mendagri ke Presiden, sedangkan Bupati/Walikota dari Gubernur ke Mendagri,” terang Herry Mendrofa.

Artinya, lanjut Herry, Presiden dan Mendagri berwenang terhadap pemilihan penjabat kepala daerah untuk menggantikan kepala daerah yang akan berakhir pada tahun 2022.

Bila melihat Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, kekosongan jabatan gubernur diisi dengan penjabat yang berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memang dalam aturan tersebut, tidak disebutkan secara eksplisit, pejabat tinggi madya ini harus dari kementerian/lembaga mana. Sehingga, aturan ini membuka celah penunjukkan penjabat kepala daerah dari kalangan TNI-Polri.

Jabatan pimpinan tinggi madya sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2017 yang kemudian diubah menjadi PP Nomor 17 tahun 2020, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Mengenai Persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Pasal 105 ayat (1) mengatur bahwa ada JPT utama, JPT madya, dan JPT pratama, diisi dari kalangan PNS. Isi dari ayat (2), adalah setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi JPT yang lowong.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

P2G Desak Pemerintah Beri Afirmasi kepada 1,6 Juta Guru

P2G mendesak Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim memberikan afirmasi kepada 1,6 juta guru yang belum mendapat tunjangan profesi guru.

NEWS | 27 September 2022

Ternyata, Ini Isi Koper Mencurigakan di Depan Polda Metro Jaya

Polisi memastikan koper mencurigakan di kawasan depan Polda Metro Jaya bukan berisi benda berbahaya. Ternyata, koper itu milik anggota polisi berisi pakaian.

NEWS | 27 September 2022

Anies Capres, Ini Cawapres dari PKS, Demokrat, dan Nasdem

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal diusung sebagai capres di Pilpres 2024 oleh koalisi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS

NEWS | 27 September 2022

Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Dituntut 7 Tahun Penjara

Jaksa KPK menuntut Hakim Itong Isnaeni Hidayat, hakim nonaktif PN Surabaya dihukum 7 tahun penjara atas perkara dugaan suap penanganan perkara.. 

NEWS | 27 September 2022

Mantan Panglima OPM Minta Lukas Enembe Penuhi Pemeriksaan KPK

Mantan Panglima OPM Lambert Pekikir menyorot mangkirnya Gubernur Papua Lukas Enembe dari pemeriksaan KPK.

NEWS | 27 September 2022

Puan Minta Ahmadi Noor Supit Buat Gebrakan Tingkatkan Kinerja BPK

Ketua DPR, Puan Maharani berharap anggota BPK terpilih, Ahmadi Noor Supit membuat gebrakan untuk meningkatkan kinerja BPK dalam mencegah kerugian negara.

NEWS | 27 September 2022

KLHK Proses 1.308 Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup ke Pengadilan

KLHK telah memproses 1.308 kasus pencemaran lingkungan hidup baik pidana dan perdata hingga ke pengadilan dalam beberapa tahun terakhir.

NEWS | 27 September 2022

KPU Tak Perpanjang Masa Perbaikan Dokumen Parpol

KPU memastikan tidak akan memperpanjang waktu perbaikan dokumen pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024

NEWS | 27 September 2022

Keluarga Yakin Mahsa Amini Disiksa Polisi Susila Iran sebelum Tewas

Keluarga Mahsa Amini yang meninggal dalam tahanan Iran meyakini, wanita berusia 22 tahun itu meninggal setelah mendapat penyiksaan dari polisi susila.

NEWS | 27 September 2022

1,6 Juta Guru Belum Terima Tunjangan karena Terkendala Aturan Kemendikbudristek

Sebanyak 1,6 juta guru yang belum mendapat tunjangan profesi guru karena terkendala persyaratan yang dibuat Kemendikbudristek.

NEWS | 27 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Surplus APBN


# Kompor Listrik


# AKBP Arif Rachman


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Ternyata, Ini Isi Koper Mencurigakan di Depan Polda Metro Jaya

Ternyata, Ini Isi Koper Mencurigakan di Depan Polda Metro Jaya

NEWS | 12 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings