Logo BeritaSatu

Uji Materi Presidential Threshold Gatot Cs Kecil Kemungkinan Diterima

Sabtu, 15 Januari 2022 | 18:35 WIB
Oleh : Yustinus Paat / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Kode Inisiatif Ihsan Maulana menilai kecil kemungkinan Mahkamah Konstitusi menerima atau mengabulkan uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 222 ini mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Diketahui, sejak 8 Desember 2021, terdapat 8 permohonan uji materi presidential threshold ke MK, di antaranya permohonan diajukan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Joko Yuliantono, permohonan yang diajukan oleh Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, serta permohonan yang diajukan 2 Anggota DPD Bustami Zainudin dan Fachrul Razi.

“Kecil kemungkinan diterima atau dikabulkan uji materi presidential threshold jika tidak ada kebaruan dalam permohonan yang diajukan para pemohon,” ujar Ihsan kepada Beritasatu.com, Sabtu (15/1/2021).

Apalagi, kata Ihsan, dari sidang pendahuluan terhadap 3 perkara uji materi presidential threshold yang sudah dilakukan, hakim konstitusi umumnya meminta para pemohon untuk membaca dan memeriksa kembali 14 putusan MK terkait Pasal 222 UU Pemilu. Secara tidak langsung, tutur Ihsan, MK meminta para pemohon agar menunjukkan kebaruan baik dari legal standing maupun dalil-dalil permohonan sehingga nasibnya tidak sama dengan 14 permohonan uji materi presidential thresholdyang ditolak MK.

“Saya mencermati Hakim MK sudah memiliki preferensi tertentu dengan misalnya meminta pemohon atau kuasa hukumnya untuk membaca kembali 14 putusan MK terdahulu terkait uji materi ambang batas ini. Karena itu, pemohon mau tidak mau harus bekerja keras lagi untuk meyakinkan hakim konstitusi agar permohonan diterima dan dikabulkan,” tandas dia.

Berdasarkan kajian Kode Inisiatif, kata Ihsan, sebagian besar uji materi presidential threshold tidak diterima MK karena tidak memenuhi syarat formil, yakni legal standing atau kedudukan hukum pemohon. Menurut dia, hal ini menjadi tantangan besar bagi para pemohon supaya bisa masuk ke dalam uji materi atau substansi Pasal 222 UU Pemilu.

“Terlihat saat sidang pendahuluan perkara yang diajukan Wakil Ketum Partai Gerindra Ferry Yuliantono dan Gatot Nurmantyo. Hakim MK memastikan benar soal legal standing mereka, apakah perorangan, partai atau orang yang dicalonkan atau mencalonkan sebagai presiden, sehingga bisa diurai kerugian konstitusionalnya,” terang dia.

Terkait legal standingini, ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 3 PMK Nomor 06 Tahun 2005, disebutkan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang digugat, yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat dan lembaga negara.

MK juta telah membarikan batasan tentang kualifikasi pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007. Kualifikasi pemohon tersebut, adalah pertama adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD RI 1945. Kedua, hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.

Ketiga, kerugian konstitusional pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Keempat, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Kelima, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Tantangan lain bagi pemohon uji materi presidensial threshold saat ini, kata Ihsan, adalah merumuskan dalil-dalil permohonan yang mendalam dibandingkan 14 uji materi terdahulu. Dia menilai dari 8 permohonan tersebut, terdapat beberapa yang berbeda dari putusan-putusan terdahulu baik dari segi dalil-dalil maupun batu ujinya.

“Mungkin perlu dielaborasi lebih jauh soal dampak keserentakan pemilu dengan sistem presidensiil sehingga tidak relevel lagi adanya ambang batas pencalonan atau presidential threshold. Karena secara substansi, dalam putusan-putusan terdahulu, MK menilai presidential threshold memperkuat sistem presidensil di mana pemerintahan yang terbentuk mendapat dukungan mayoritas parlemen,” pungkas Ihsan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Data Penerima Vaksin Covid-19 sampai 26 September 2022

Berikut ini Data Penerima Vaksin Covid-19 sampai 26 September 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 26 September 2022

Data Kasus & Kematian Covid-19 di Jakarta, 26 September 2022

Berikut ini Data Kasus & Kematian Covid-19 di Jakarta, 26 September 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 26 September 2022

Data Kasus Aktif Covid-19 Nasional sampai 26 September 2022

Berikut ini Data Kasus Aktif Covid-19 Nasional sampai 26 September 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 27 September 2022

Data Prevalensi Covid-19 di 10 Provinsi, 26 September 2022

Berikut ini Data Prevalensi Covid-19 di 10 Provinsi, 26 September 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 26 September 2022

Data Positivity Rate Covid-19 sampai 26 September 2022

Berikut ini Data Positivity Rate Covid-19 sampai 26 September 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 26 September 2022

Data Kesembuhan Covid-19 di 10 Provinsi, 26 September 2022

Berikut ini Data Kesembuhan Terendah Covid-19 di 10 Provinsi, 26 September 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 26 September 2022

Kasus Positif dan Kematian Covid-19 sampai 26 September 2022

Berikut ini Data Kasus Positif dan Kematian Covid-19 sampai 26 September 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 26 September 2022

Data Kematian Covid-19 di 10 Provinsi, 26 September 2022

Berikut ini Data Kematian Tertinggi Covid-19 di 10 Provinsi, 26 September 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 26 September 2022

Prediksi Puncak Covid-19 Berdasarkan Data, 26 September 2022

Berikut ini Prediksi Puncak Covid-19 Berdasarkan Data, 26 September 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 26 September 2022

Kasus Positif Kumulatif & Suspek Covid-19, 26 September 2022

Berikut ini Data Kasus Positif Kumulatif & Suspek Covid-19, 26 September 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 26 September 2022


TAG POPULER

# Iran


# Kudeta Tiongkok


# Guru Besar UGM Tergulung Ombak


# Xi Jinping


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Di Tengah Situasi Bencana, Menteri Keuangan Pakistan Mengundurkan Diri

Di Tengah Situasi Bencana, Menteri Keuangan Pakistan Mengundurkan Diri

NEWS | 7 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings