Logo BeritaSatu

Fraksi PKS Tolak RUU IKN, Ini Alasannya

Selasa, 18 Januari 2022 | 08:53 WIB
Oleh : Yustinus Paat / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menolak Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR siang hari ini, Selasa (18/1/2022). Hal ini disampaikan Fraksi PKS saat menyampaikan pandangan mini fraksi dalam Rapat kerja Pansus RUU IKN bersama pemerintah pada Selasa dini hari.

Diketahui, dari sembilan fraksi DPR, hanya fraksi PKS yang menolak RUU IKN. Sementara delapan fraksi lain dan DPD menyatakan setuju, dan memberikan sejumlah catatan perbaikan.

"Dengan berbagai pertimbangan dan masih banyaknya substansi dan pandangan Fraksi PKS yang belum diakomodir dalam Rancangan Undang-Undang IKN tersebut, maka Fraksi PKS DPR dengan mengucap bismillahirahmanirahiim menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya," ujar Anggota Pansus RUU IKN dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama dalam raker tersebut.

Fraksi PKS, kata Suryadi membeberkan sejumlah pertimbangan menolak dengan tegas RUU IKN.

Pertama, kata Suryadi, rencana pemindahan IKN mulai Tahun 2024 tidak terdapat dalam rancangan pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025 yang ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007. Hal ini menunjukkan pemerintah melakukan pembangunan yang tidak mengacu pada rancangan pembangunan jangka panjang nasional hingga tahun 2025.

Selain itu, kata Suryadi, Fraksi PKS mencermati RUU IKN ini masih memuat masalah formil dan materi, mulai pembahasan dalam waktu singkat hingga banyak substansi yang belum dibahas secara tuntas.

"Beberapa materi muatan yang terdapat dalam RUU IKN mengandung permasalahan konstitusionalitas. Konsep IKN yang dirancang sebagai daerah khusus tanpa adanya penjelasan lebih lanjut dalam RUU ini tidak sejalan dengan konsep Negara Kesatuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18 UUD 1945, serta konsensus nasional 4 pilar kebangsaan," ungkap Suryadi.

PKS juga tidak sepakat dengan pengelolaan IKN yang dipimpin oleh kepala otorita IKN yang langsung ditunjuk oleh Presiden dan tidak adanya perwakilan rakyat, yakni DPRD. Menurut PKS, kata Suryadi, kelembagaan otorita untuk IKN yang merupakan daerah khusus bertentangan dengan UUD 1945, dan berpotensi melahirkan otoritarianisme.

Selain itu, PKS juga mempertanyakan sejumlah hal penting dan mendasar yang belum dijelaskan pemerintah dan dibahas secara detail dalam RUU IKN, seperti perlindungan tanah masyarakat adat, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk mencegah kerusakan lingkungan, dan rencana induk yang transparan termasuk pendanaan.

"Kami juga memandang perlunya rencana induk yang transparan termasuk pendanaan yang terintegrasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RUU ini. Hal ini menjadi penting untuk menghindari produk pembangunan yang mangkrak dan over budget. Semestinya rencana induk dan draf RUU IKN satu kesatuan dokumen yang harus diserahkan bersamaan ke DPR," terang Suryadi.

Hingga saat ini, kata Suryadi, Fraksi PKS belum mendapatkan penjelasan terkait hasil studi kelayakan alasan terpilihnya Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur sebagai IKN baru. Bahkan, kata dia, dalam naskah akademik RUU IKN, tidak dicantumkan studi pendahuluan tentang penetapan lokasi ini.

Selain itu, lanjut dia, belum ada penjelasan detail terkait pemindahan struktur pertahanan negara yang dominan berada di Pulau Jawa. PKS juga mengingatkan pemerintah agar hati-hati dalam proses skema pembiayaan pembangunan IKN agar di satu pihak tidak membebani APBN dan menambah utang negara, dan di lain pihak tidak mangkrak.

Pasalnya, dalam kondisi pandemi Covid-19, fokus APBN masih untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

"Target pemindahan IKN pada semester 1 tahun 2024 sangatlah terburu-buru, sebab dibutuhkan waktu yang cukup untuk membangun fasilitas dasar seperti sumber daya air, jalan jembatan, dan pemukiman yang layak. Sedangan saat ini tahun 2022, status pandemi belum juga selesai, kondisi keuangan negara juga belum memungkinkan mendukung pembangunan IKN di mana akan dibutuhkan setidaknya lebih dari Rp 90 triliun dalam kurung waktu 2021-2024," pungkas Suryadi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Gerebek Kampung Ambon, Polisi Tangkap 2 Pengedar Narkoba

Polisi menangkap dua pengedar narkoba jenis sabu saat menggerebek Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. 

NEWS | 25 Mei 2022

Polda Metro Buru Pencuri dengan Modus Pecah Kaca Mobil

Polda Metro Jaya memburu P, pencuri dengan modus pecah kaca mobil. Polda meringkus DS (35) sebagai tersangka dalam kasus itu.

NEWS | 24 Mei 2022

Akademisi: Penolakan UAS Bagian dari Kedaulatan Singapura

Penolakan UAS atau Ustaz Abdul Somad masuk Singapura merupakan bagian dari hak kedaulatan negara tersebut guna melindungi eksistensi negaranya.

NEWS | 24 Mei 2022

Satu Pasien Diduga Hepatitis Akut Terinfeksi Covid-19

Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr Mohammad Syahril menyatakan satu pasien diduga menderita hepatitis akut misterius yang positif Covid-19.

NEWS | 24 Mei 2022

Data Penerima Vaksin Covid-19 sampai Tanggal 24 Mei 2022

Berikut ini Data Penerima Vaksin Covid-19 sampai 24 Mei 2022 sesuai data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 24 Mei 2022

Data Kasus Positif dan Kematian Covid-19 di Jakarta sampai 24 Mei 2022

Berikut ini Data Kasus Positif dan Kematian Covid-19 di Jakarta sampai 24 Mei 2022 sesuai data Kemenkes.

NEWS | 24 Mei 2022

Data Kasus Aktif Covid-19 Nasional sampai 24 Mei 2022

Berikut ini Data Kasus Aktif Covid-19 Nasional sampai 24 Mei 2022 sesuai data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 24 Mei 2022

Data Prevalensi Tertinggi Covid-19 di 10 Provinsi, 24 Mei 2022

Berikut ini Data Prevalensi Tertinggi Covid-19 di 10 Provinsi pada 24 Mei 2022 sesuai data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 24 Mei 2022

Data Nasional Positivity Rate Covid-19 sampai 24 Mei 2022

Berikut ini Data Nasional Positivity Rate Covid-19 sampai 24 Mei 2022 sesuai data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 24 Mei 2022

Data Kesembuhan Terendah Covid-19 di 10 Provinsi 24 Mei 2022

Berikut ini Data Kesembuhan Terendah Covid-19 di 10 Provinsi pada 24 Mei 2022 sesuai data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 24 Mei 2022


TAG POPULER

# Aturan Baru KTP


# Cekcok di Tol


# SEA Games


# HUT Jakarta


# Polisi Selingkuh


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Waspada, Cacar Monyet Bisa Menular Lewat Cairan Tubuh

Waspada, Cacar Monyet Bisa Menular Lewat Cairan Tubuh

NEWS | 13 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings