Logo BeritaSatu

DPR: Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Berlaku Setelah Diratifikasi

Kamis, 27 Januari 2022 | 20:25 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Christina Aryani mengatakan perjanjian hukum antara Indonesia dan Singapura terkait kesepakatan ekstradisi, pengelolaan ruang udara atau flight information region (FIR) dan pertahanan atau defence cooperation agreement (DCA) bisa berlaku atau diterapkan setelah diratifikasi oleh DPR. Christina mengatakan pihaknya sedang menunggu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirimkan surat presiden (surpres) untuk membahas dan mengesahkan perjanjian internasional tersebut.

“Ratifikasi menjadi syarat agar perjanjian tersebut bisa diimplementasikan,” ujar Christina di Jakarta, Kamis (27/1/2022).

Persetujuan ratifikasi, kata Christina, tidak hanya dari DPR Indonesia, tetapi juga dari anggota legislatif Singapura. Christina pun berharap pengesahan perjanjian kedua negara ini dapat berjalan lancar dan optimal agar tujuan bisa tercapai.

“Harapan kami proses tersebut akan berjalan lancar sehingga tujuan dari perjanjian ekstradisi ini bisa tercapai optimal,” katanya.

Christina mengaku belum mendapatkan salinan perjanjian yang ditandatangani oleh perwakilan kedua negara. Namun, dia berharap, dengan adanya perjanjian tersebut khususnya perjanjian ekstradisi bisa memudahkan proses penegakan hukum. Hal ini mengingat aparat penegak hukum Indonesia selama ini mengalami kesulitan memproses lebih lanjut terpidana atau terdakwa yang bersembunyi atau berlindung di Singapura.

Ratifikasi adalah pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum internasional. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UUPI) disebutkan pengesahan adalah perbuatan hukum untuk pengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan (acceptance) dan penyetujuan (approval).

Ratifikasi dapat dilakukan dalam dua bentuk, yakni pengesahan dengan undang-undang dan pengesahan dengan menggunakan keputusan presiden. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila terkait masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara; perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negata; kedaulatan atau hak berdaulat negara; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; dan pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 juga menyebutkan Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

KPPPA Gandeng UGM Siapkan Aturan Pelaksana UU TPKS

Kementerian PPPA menggandeng UGM untuk menyiapkan aturan pelaksana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).  

NEWS | 18 Mei 2022

Penolakan Singapura Terhadap UAS, Begini Respons NU

Keputusan Singapura menolak kedatangan Ustaz Abdul Somad (UAS) atau not to land mendapatkan tanggapan dari NU.

NEWS | 18 Mei 2022

Airlangga Optimistis Koalisi Indonesia Bersatu Menang Pemilu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto optimistis Koalisi Indonesia Bersatu akan memenangkan Pemilu 2024.

NEWS | 18 Mei 2022

Orang Tua dan Guru Harus Pantau Remaja Agar Tidak Kecanduan Gawai

Orang tua dan guru bimbingan dan konseling (BK) perlu berkolaborasi memantau risiko kecanduan gawai pada remaja termasuk saat pandemi Covid-19.

NEWS | 18 Mei 2022

Kepuasan Publik terhadap Jokowi Meningkat karena Mudik 2022

Kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami peningkatan karena keberhasilan pemerintah dalam penyelenggaraan mudik Lebaran 2022.

NEWS | 18 Mei 2022

Survei SMRC: 76,7% Warga Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai 76,7 persen. Hal tersebut mengacu survei SMRC.

NEWS | 18 Mei 2022

Penghapusan Tes Covid-19 bagi Pelaku Perjalanan Adaptif

Tes Covid-19 bagi pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) atau luar negeri (PPLN) bersifat adaptif atau menyesuaikan dengan situasi serta kondisi.

NEWS | 18 Mei 2022

Kerja Sama KSP dengan Pihak Lain Dilakukan Sesuai Ketentuan Hukum

Deputi V Kantor Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodawardhani menegaskan, kerja sama KSP dengan pihak lain dilaksanakan sesuai ketentuan hukum.

NEWS | 18 Mei 2022

Pekan Ini, Masyarakat Terkoneksi Sapa Warga Bahas PMK Hewan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi kembali menggelar program Masyarakat Terkoneksi Sapa Warga dengan tema kewaspadaan terhadap PMK.

NEWS | 18 Mei 2022

Airlangga Bantah Isu Adanya Kudeta di Partai Golkar

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membantah kabar adanya kudeta di Partai Golkar. Airlangga memastikan Golkar solid menghadapi Pemilu 2024.

NEWS | 18 Mei 2022


TAG POPULER

# Lin Che Wei


# UAS


# Cabul


# Atribut Keagamaan


# Tes Covid-19


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Lebaran Usai, Waspadai Risiko Kenaikan Inflasi Tetap Tinggi

Lebaran Usai, Waspadai Risiko Kenaikan Inflasi Tetap Tinggi

EKONOMI | 19 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings