Dewan Pendidikan Kota Pelajar Tolak Kurikulum Baru
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Dewan Pendidikan Kota Pelajar Tolak Kurikulum Baru

Selasa, 18 Desember 2012 | 11:25 WIB
Oleh : B1

Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang juga dikenal sebagai kota pelajar, menolak rencana pemberlakuan kurikulum baru tahun 2013.

Ketua Dewan Pendidikan DIY Prof (Em) Wuryadi menegaskan, penolakan tersebut karena kurikulum 2013 bertentangan dengan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No 19 tahun 2005. Selain itu, kurikulum 2013 sangat berorientasi pragmatis.

"Selama ini tidak ada kurikulum baru yang berbasis pada evaluasi kurikulum sebelumnya, tiba-tiba saja ganti. Harusnya ada evaluasi untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kurikulum yang sebelumnya. Tapi belum pernah ada langkah seperti itu sejak dulu," ucap Wuryadi didampingi beberapa pengurus Dewan Pendidikan, Selasa (18/12).

Demikian juga dengan rencana meniadakan IPA dan IPS, selain tidak tepat juga cacat yuridis karena kedua mata pelajaran itu memiliki dasar hukum kuat yakni UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Integrasi pelajaran IPA dan IPS di kurikulum sekolah dasar harus memperhatikan kesesuaiannya dari sisi rumpun pelajaran.

Dia mencontohkan IPA lebih mudah diintegrasikan ke pelajaran matematika, sementara IPS cocok diintegrasikan ke Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Konsekuensinya tentu cara pikir dan paradigmanya berbeda pula. Pengintegrasian bisa dilakukan dengan catatan bidang ilmunya masih serumpun.

Selain itu, Kurikulum 2013 tidak didasarkan pada evaluasi dari pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 sehingga dalam pelaksanaannya bisa membingungkan guru dan pemangku pendidikan.

Selain itu, lanjut dia, dalam Kurikulum 201, pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama, serta tidak adanya keterlibatan guru dalam proses pengembangan Kurikulum 2013.

Di dalam Kurikulum 2013 juga disebutkan adanya keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil. Dewan Pendidikan menilai, hal tersebut sulit dilakukan apabila kebijakan Ujian Nasional (UN) masih diberlakukan.

Oleh karena adanya beberapa kelemahan tersebut, Dewan Pendidikan DIY meminta pemerintah melakukan desain ulang Kurikulum 2013.

Wakil Ketua Dewan Pendidikan DIY, Hary Dandy menambahkan, penambahan jam pelajaran tidak efektif.

Ia menilai sebaiknya ada pengurangan materi pelajaran bukan jam pelajaran yang berkurang atau bertambah. Kurikulum 2013 menurutnya hanya menjadikan guru sebagai objek bukan subjek.

"Pengembangan karakter dan budaya bangsa kepada peserta didik bisa diwujudkan melalui integrasi-interkoneksi pada mata pelajaran yang penekanannya pada keimanan dan akhlak mulia, pengamalan agama, pengamalan Pancasila, pemahaman NKRI, penanaman jiwa patriotisme dan kearifan lokal budaya Indonesia," tegasnya.

Dewan Pendidikan juga akan mengirimkan hasil kajian tersebut ke pihak-pihak terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, DPR RI, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.

Jika pemerintah tetap akan memberlakukan kurikulum baru tersebut, ditengarai justru akan muncul masalah.

Anggota Dewan Pendidikan DIY, Prof Buchori, juga mengatakan, sebelum diberlakukan, harus dianalisis dan di evaluasi ke dalam tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang berlaku sebelumnya.

Salah satu yang disoroti, kata dia, ialah kapasitas guru yang rendah dalam menyusun kurikulum di tengah aktivitas mengajarnya.

"Selama ini banyak guru kesusahan mengubah kebiasaan dari menerima isi kurikulum apa adanya lalu tiba-tiba diminta menyusun KTSP. Terlebih karena kurikulum 2013 banyak memuat integrasi materi, maka guru harus dilibatkan.

"Perubahan kurikulum ini berisiko, karena jika ada judicial review, maka akan berpotensi dikabulkan dan semua akan sia-sia," katanya.


Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Jenazah Nakes Gabriella yang Tewas di Tangan KKB Diterbangkan ke Jayapura

Jenazah nakes Puskesmas Kiwirok, Gabriella Maelani (22) akan diterbangkan ke Jayapura pada Sabtu (18/9/2021) bergantung cuaca dan keamanan.

NASIONAL | 18 September 2021

Di antara Tembakan KKB, Jenazah Nakes Gabriella Berhasil Dievakuasi dari Jurang 300 Meter

Jenazah nakes Gabriela Meilani (22) berhasil dievakuasi Jumat (17/9/2021) oleh anggota TNI-Polri, di antara tembakan KKB.

NASIONAL | 18 September 2021

Maman: Beragama dan Bernegara dalam Satu Napas NKRI untuk Lawan Ideologi Transnasional

Untuk membendung ideologi transnasional, bangsa Indonesia harus terus memperkuat komitmen beragama dan bernegara dalam satu napas, yaitu NKRI.

NASIONAL | 17 September 2021

Sidang Perdana Perkara Suap 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Tunggu Jadwal Pengadilan

Dua mantan pejabat Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani menunggu jadwal sidang perdana perkara suap pemeriksaan pajak.

NASIONAL | 17 September 2021

Jawa Barat Ekspor Ubi Jalar ke Pasar Singapura

Ekspor perdana ubi jalar asal Jabar tersebut dilakukan oleh PT Bona Vista Hikmah di Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang.

NASIONAL | 17 September 2021

Pakar: Vonis Gugatan Polusi Udara Jakarta, Bukan Solusi Perbaiki Lingkungan

Vonis lima pejabat negara bersalah atas polusi udara di Ibu Kota Jakarta, bukan suatu solusi untuk memperbaiki lingkungan agar menjadi lebih baik lagi

NASIONAL | 17 September 2021

Keberagaman di Indonesia Anugerah dari Tuhan

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi dan perbedaan ini harus dimaknai sebagai anugerah Tuhan yang patut dijaga

NASIONAL | 17 September 2021

BNN Hadiri Pertemuan Internasional Asod

Delegasi yang mewakili pemerintah Indonesia pada pertemuan tersebut, antara lain dari BNN RI yaitu Deputi idang Hukum dan Kerja Sama beserta Direktur Kerja Sama

NASIONAL | 17 September 2021

Nadiem Ajak BEM Berkolaborasi Sukseskan Merdeka Belajar

Menteri Nadiem mengajak BEM untuk berkolaborasi mensukseskan program Merdeka Belajar.

NASIONAL | 17 September 2021

Tenggelam di Perairan Nusakambangan, Kapal Kemkumham Angkut 2 Truk Proyek

Kapal Pengayoman IV milik Kemkumham yang tenggelam di perairan Nusakambangan mengangkut dua truk proyek untuk membangun proyek jalan Kempupera

NASIONAL | 17 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Vaksinasi Covid-19


# Sonny Tulung


# Ganjil Genap


# KKB



TERKINI
20 Pemain Timnas Putri Siap Lawan Singapura di Tajikistan

20 Pemain Timnas Putri Siap Lawan Singapura di Tajikistan

BOLA | 17 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings