Logo BeritaSatu

Dirjen Otda: Tak Ada Ruang Regulasi untuk Perpanjang Masa Jabatan Kepala Daerah

Senin, 14 Februari 2022 | 15:27 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Akmal Malik menegaskan tidak terdapat ruang regulasi untuk memperpanjang masa jabatan kepala daerah yang akan berakhir dalam waktu dekat ini. Secara regulasi, masa jabatan kepala daerah dibatasi selama 5 tahun.

Hal itu disampaikan Akmal menanggapai adanya usulan terkait perlunya perpanjangan masa jabatan sejumlah kepala daerah yang akan berakhir, ketimbang menunjuk aparatur sipil negara (ASN) sebagai penjabat kepala daerah.

Usulan tersebut diungkapkan mantan Dirjen Otda Kemendagri Djohermansyah Djohan. Menurut dia, sebaiknya persoalan kekosongan jabatan kepala daerah tak perlu dijawab dengan pengisian penjabat. Djohermansyah menyarankan, agar kepala daerah yang habis masa jabatannya itu diperpanjang saja. Hal itu dinilai lebih baik ketimbang menunjuk atau mengangkat ASN menjadi penjabat yang disebutnya punya beberapa keterbatasan dan kendala ketika menjabat terlalu lama.

Seperti diketahui, dalam waktu dekat, yakni mulai 12 Mei 2022, sejumlah kepala daerah akan berakhir masa jabatannya. Mereka terdiri dari 272 kepala daerah mulai dari gubernur, wali kota hingga bupati yang tersebar di 25 provinsi. Sementara pemilihan kepala daerah (pilkada) baru akan digelar secara serentak pada 2024 mendatang.

Akmal menegaskan dalam kehidupan bernegara termasuk penyelenggaraan pemerintahan, wajib hukumnya menaati aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu harus menjadi dasar semua pihak, baik dalam bertindak maupun menyusun kebijakan.

"Dalam menjalani kehidupan bernegara dan menyelenggarakan pemerintahan seluruh elemen bangsa wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat konstitusi yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yakni Negara Indonesia adalah negara hukum,” kata Akmal Malik dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/2/2022).

Dijelaskannya, masa jabatan kepala daerah telah diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 serta Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2014. Dua aturan tersebut menjelaskan, masa jabatan kepala daerah hanya 5 tahun terhitung sejak pelantikan, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Artinya, kata dia, tidak ada klausul perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Apabila diperpanjang, justru akan bermasalah dari sisi perundang-undangan dan berpotensi melanggar aturan.

"Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2014 serta Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tersebut tidak terdapat ruang regulasi untuk perpanjangan masa jabatan kepala daerah karena secara eksplisit normanya mambatasi hanya 5 tahun,” ujar Akmal Malik.

Adapun UU Nomor 10 Tahun 2016 yang memuat pengaturan tentang Pilkada, termasuk ketentuan soal Pilkada serentak 2024 merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Dimutasi Imbas Kasus Brigadir J, Kombes Leonardo Digantikan I Putu Yuni

Kapolri memutasi 24 perwira yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam mengusut kasus tewasnya Brigadir J, salah satunya Kombes Leonardo.

NEWS | 26 September 2022

Ledakan di Asrama Polisi Sukoharjo, Pengirim Paket Diperiksa

Ledakan di sekitar Asrama Polisi (Aspol) Arumbara di Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Minggu (25/9/2022), pengirim paket diperiksa polisi.

NEWS | 26 September 2022

Lukas Enembe Sakit Tak Bisa Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Gubernur Papua Lukas Enembe tak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta hari ini, Senin (26/9/2022).

NEWS | 26 September 2022

Mutasi di Tubuh Polri, 3 Wakapolda Diganti dan Ini Namanya

Terjadi mutasi jabatan di tubuh Polri, dan ada tiga wakil kepala kepolisian daerah (wakapolda) yang diganti oleh Kapolri.

NEWS | 26 September 2022

Ke Museum Nias, Ganjar Diberi Alat Musik Tutuhao dan Buku

Gubernur Jateng menerima alat musik tradisional khas Nias Tutuhao dan sebuah buku saat berkunjung ke Museum Nias.

NEWS | 26 September 2022

Interpol Buru Pendiri Mata Uang Kripto Terra/Luna

Interpol telah mengeluarkan surat pemberitahuan merah (red notice) untuk Do Kwon pendiri mata uang kripto Terra/Luna asal Korea Selatan.

NEWS | 26 September 2022

Soal Shadow Team Kemendikbudristek, Nadiem Akui Salah Sebut

Nadiem Makarim mengakui bahwa penyebutan shadow team Kemendikbudristek adalah sebuah kesalahan. Pasalnya, tim dimaksud adalah vendor di bawah PT Telkom.

NEWS | 26 September 2022

Prabowo Ingatkan Cak Imin Soal Kesepakatan jika Ingin Jadi Cawapres Puan

Prabowo Subianto menanggapi keinginan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang ingin menjadi cawapres Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

NEWS | 26 September 2022

Terakhir di Era Mussolini, Italia Bakal Dipimpin Pemerintahan Sayap Kanan

Giorgia Meloni mengklaim kemenangan dalam pemilihan umum yang menandai kembalinya pemerintahan sayap kanan sejak era Benito Mussolini.

NEWS | 26 September 2022

Melek Hukum Lewat Bantuan Teknologi di Platform Reg-tech

Platform Hukumonline bertujuan untuk menjadi solusi satu atap bagi praktisi hukum Indonesia.

NEWS | 26 September 2022


TAG POPULER

# Iran


# Kudeta Tiongkok


# Guru Besar UGM Tergulung Ombak


# Xi Jinping


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Dimutasi Imbas Kasus Brigadir J, Kombes Leonardo Digantikan I Putu Yuni

Dimutasi Imbas Kasus Brigadir J, Kombes Leonardo Digantikan I Putu Yuni

NEWS | 9 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings