Pilkada carut marut salah masyarakat
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pilkada carut marut salah masyarakat

Jumat, 4 Februari 2011 | 11:20 WIB
Oleh : B1

Masih memilih calon kepala daerah yang sudah menjadi terdakwa.

Banyaknya pilkada yang bermasalah dinilai karena masyarakat belum siap melaksanakan pemilu langsung. Menurut Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Johan, hampir separuh calon yang bertanding memperebutkan kursi kepala daerah dalam pilkada tersangkut korupsi.
“Sudah berstatus terdakwa saja, masyarakat masih memilih dan memenangkan pilkada. Jadi belum ada kedewasaan. Masalah terkait dengan penyelenggara pemilu, KPUD juga tidak netral dan memihak kepada aktor-aktor politik tertentu, partai juga hanya menyewakan kendaraan saja,” ujarnya dalam diskusi Carut Marut Pilkada dan Korupsi” di gedung DPD hari ini.
Menurutnya, lebih dari 300 calon kepala daerah yang bertarung di pilkada berlangsung, sekitar 150 calon di antaranya disinyalir tersangkut korupsi. Djohermansyah mengatakan hal itu akibat mahalnya ongkos politik yang dibutuhkan untuk untuk memobilisasi massa. Dana pilkada tidak hanya berasal dari si calon tapi juga sponsor tertentu yang harus dikembalikan setelah terpilih.
“Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang menjadi peraturan pemilihan langsung juga belum mapan, baru experiment too advance, sementara aktornya belum dewasa, rakyat juga (belum dewasa) dan penyelenggara (juga),” kata Djohermansya sembari mengatakan bahwa peraturan soal pilkada masih terlalu dini diaplikasikan di Indonesia.
Anggota DPD, M. Asri Anas yang juga berbicara dalam diskusi itu mengatakan faktor yang juga membuat pilkada makin tak sehat adalah andil partai politik yang menyewakan “perahu” bagi para calon. Sehingga para calon harus menyetorkan dana ke parpol-parpol atas dasar transaksional.
“Parpol tidak melakukan rekrutmen yang sehat. Bukan rahasia lagi untuk menjadi calon bupati, ada yang membayar Rp 5 miliar. Itu merusak tatanan politik,” kata Asri yang mengaku dulu pernah menjadi aktivis partai politik ini.
Dia menyoroti gencar dilakukan pasangan calon adalah mobilisasi birokrasi untuk memenangkan pilkada. Asri mencontohkan tiga pilkada yang dalam waktu dekat ini akan digelar di Sulawesi Barat, terjadi politisasi birokrasi. “Sampai sampai guru-guru diminta bergerak, seperti karena enam bulan lagi pemilihan setiap dinas harus bikin lima baliho yang disandingkan dengan kampanye pajak dan pertanian, dan itu inefesiensi,” ujarnya.
Sementara itu Direktur Eksekutif CETRO, Hadar Gumay menyatakan di luar banyaknya persoalan yang terjadi dalam pilkada, pemilu langsung sebenarnya menunjukkan kemajuan proses demokrasi. Pemerintah seharusnya menyiapkan regulasi, mulai dari aturan pencalonan dan kampanye hingga pemilihan untuk meminimalisir kecurangan dan politik uang.
“ Kepala daerah yang tersangkut korupsi ada 150-an dan banyak perkara di MA. Tetapi itu lumrah karena memang dalam penyelenggaraan ada kekurangan . Tidak perlu gusar-gusar amat,” ujarnya.
Hadar mengatakan salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk menghemat ongkos politik adalah dengan menyelenggarakan pilkada serentak dan bersamaan dengan pemilu nasional. “Harus dirapikan dan ke depan bisa digabungkan dengan pemilihan persiden karena penggabungan pemilu bisa mengurangi biaya tinggi,” kata dia.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: -

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Belasan Rumah Warga di Blora Rusak Dihantam Pohon yang Tumbang Akibat Angin Kencang

Hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang memicu tumbangnya pepohonan yang menimpa 19 rumah di dua kecamtan tersebut.

NASIONAL | 24 Oktober 2021

Video Keluarga DPO MIT Poso Ajak Anaknya Pulang ke Rumah Beredar di Medsos

“Saya sekarang sakit, sudah tidak bisa naik turun dirumah panggung ini. Mari pulang nak, bantu bapak mu ini berkebun” katanya.

NASIONAL | 24 Oktober 2021

Tutup STQH, Wamenag: Peserta Harus Jadi Pelopor Pendidikan Alquran

Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadis (STQH) XXVI di Sofifi, Maluku Utara, ditutup Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi pada Sabtu, (23/10/2021)

NASIONAL | 24 Oktober 2021

Pascagempa, BPBD Kabupaten Semarang Bangun Tenda Darurat untuk Pasien RSUD Ambarawa

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Semarang mendirikan tenda darurat untuk pasien di RSUD Ambarawa

NASIONAL | 24 Oktober 2021

Dirjen Pemdes Pantau Pilkades Sidrap

Pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Sidrap berjalan dengan lancar dan baik

NASIONAL | 24 Oktober 2021

Meriah, Arak-arakan Parade Wisuda Oktober ITB 2021

Namun, untuk acara kali ini, kata dia, dilaksanakan secara semiluring (luar jaringan), yakni daring (dalam jaringan) maupun luring.

NASIONAL | 24 Oktober 2021

Sambut Sumpah Pemuda, Satupena Terbitkan Kembali 100 Buku yang Mewarnai Sejarah Indonesia

Menyambut Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021, Satupena memilih 100 buku yang mewarnai sejarah dan budaya Indonesia sejak era kolonial untuk diterbitkan kembali.

NASIONAL | 24 Oktober 2021

Kepada Dunia, Indonesia Sampaikan Pesan Jaga Lingkungan Lewat Batik

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut yang luar biasa, lebih dari 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang.

NASIONAL | 24 Oktober 2021

Hujan Lebat Berpotensi Guyur Sebagian Besar Wilayah di Indonesia

Daerah-daerah yang menghadapi potensi hujan lebat dan angin kencang perlu mewaspadai kemungkinan terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

NASIONAL | 24 Oktober 2021

Gempa Magnitudo 5,4 Terjadi di Barat Laut Enggano

Gempa bumi dengan Magnitudo 5,4 terjadi di barat laut Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, Minggu (24/10/2021), pukul 06.34 WIB.

NASIONAL | 24 Oktober 2021


TAG POPULER

# Luksemburg


# Taliban


# Denmark Terbuka


# Inter vs Juventus


# Greysia Polii/Apriyani Rahayu



TERKINI
Tiongkok Sudah Vaksinasi Lengkap Lebih dari 1 Miliar Penduduk

Tiongkok Sudah Vaksinasi Lengkap Lebih dari 1 Miliar Penduduk

DUNIA | 12 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings