Pilkada carut marut salah masyarakat
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pilkada carut marut salah masyarakat

Jumat, 4 Februari 2011 | 11:20 WIB
Oleh : B1

Masih memilih calon kepala daerah yang sudah menjadi terdakwa.

Banyaknya pilkada yang bermasalah dinilai karena masyarakat belum siap melaksanakan pemilu langsung. Menurut Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Johan, hampir separuh calon yang bertanding memperebutkan kursi kepala daerah dalam pilkada tersangkut korupsi.
“Sudah berstatus terdakwa saja, masyarakat masih memilih dan memenangkan pilkada. Jadi belum ada kedewasaan. Masalah terkait dengan penyelenggara pemilu, KPUD juga tidak netral dan memihak kepada aktor-aktor politik tertentu, partai juga hanya menyewakan kendaraan saja,” ujarnya dalam diskusi Carut Marut Pilkada dan Korupsi” di gedung DPD hari ini.
Menurutnya, lebih dari 300 calon kepala daerah yang bertarung di pilkada berlangsung, sekitar 150 calon di antaranya disinyalir tersangkut korupsi. Djohermansyah mengatakan hal itu akibat mahalnya ongkos politik yang dibutuhkan untuk untuk memobilisasi massa. Dana pilkada tidak hanya berasal dari si calon tapi juga sponsor tertentu yang harus dikembalikan setelah terpilih.
“Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang menjadi peraturan pemilihan langsung juga belum mapan, baru experiment too advance, sementara aktornya belum dewasa, rakyat juga (belum dewasa) dan penyelenggara (juga),” kata Djohermansya sembari mengatakan bahwa peraturan soal pilkada masih terlalu dini diaplikasikan di Indonesia.
Anggota DPD, M. Asri Anas yang juga berbicara dalam diskusi itu mengatakan faktor yang juga membuat pilkada makin tak sehat adalah andil partai politik yang menyewakan “perahu” bagi para calon. Sehingga para calon harus menyetorkan dana ke parpol-parpol atas dasar transaksional.
“Parpol tidak melakukan rekrutmen yang sehat. Bukan rahasia lagi untuk menjadi calon bupati, ada yang membayar Rp 5 miliar. Itu merusak tatanan politik,” kata Asri yang mengaku dulu pernah menjadi aktivis partai politik ini.
Dia menyoroti gencar dilakukan pasangan calon adalah mobilisasi birokrasi untuk memenangkan pilkada. Asri mencontohkan tiga pilkada yang dalam waktu dekat ini akan digelar di Sulawesi Barat, terjadi politisasi birokrasi. “Sampai sampai guru-guru diminta bergerak, seperti karena enam bulan lagi pemilihan setiap dinas harus bikin lima baliho yang disandingkan dengan kampanye pajak dan pertanian, dan itu inefesiensi,” ujarnya.
Sementara itu Direktur Eksekutif CETRO, Hadar Gumay menyatakan di luar banyaknya persoalan yang terjadi dalam pilkada, pemilu langsung sebenarnya menunjukkan kemajuan proses demokrasi. Pemerintah seharusnya menyiapkan regulasi, mulai dari aturan pencalonan dan kampanye hingga pemilihan untuk meminimalisir kecurangan dan politik uang.
“ Kepala daerah yang tersangkut korupsi ada 150-an dan banyak perkara di MA. Tetapi itu lumrah karena memang dalam penyelenggaraan ada kekurangan . Tidak perlu gusar-gusar amat,” ujarnya.
Hadar mengatakan salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk menghemat ongkos politik adalah dengan menyelenggarakan pilkada serentak dan bersamaan dengan pemilu nasional. “Harus dirapikan dan ke depan bisa digabungkan dengan pemilihan persiden karena penggabungan pemilu bisa mengurangi biaya tinggi,” kata dia.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: -

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kecanduan Game Online, Kakak Beradik Bobol Toko Ponsel

Dua orang kakak beradik berinisial GPS (18) dan HSA (16) ditahan polisi karena diduga membobol sebuah toko ponsel gara-gara kecanduan game online.

NASIONAL | 29 November 2021

Polda Papua Usut Dugaan Dana Desa Digunakan KKB di Yahukimo

Polda Papua mendalami dugaan penggunaan dana desa untuk operasional kelompok kriminal bersenjata (KKB), khususnya kelompok Temianus Magayang di Yahukimo.

NASIONAL | 29 November 2021

Kantara Group Hibahkan Alat Ukur GNSS RTK untuk 4 Kampus

PT Kantara Group Indonesia menyerahkan bantuan alat ukur GNSS/RTK kepada 4 fakultas teknik di bidang Geodesi/Geomatika.

NASIONAL | 29 November 2021

Pemerintah Targetkan Revisi UU Ciptaker Kurang dari 2 Tahun

Menko Polhukam, Mahfud MD menyatakan, pemerintah menargetkan revisi UU Cipta Kerja akan rampung kurang dari 2 tahun sebagaimana putusan MK.

NASIONAL | 29 November 2021

ASN di Bandung Wajib Nyanyi Indonesia Raya sebelum Bekerja

Bupati Bandung Dadang Supriatna mewajibkan para ASN di Kabupaten Bandung untuk menyanyikan Indonesia raya sebelum memulai pekerjaannya setiap hari

NASIONAL | 29 November 2021

Mahfud MD Minta Masyarakat Tak Khawatir Soal UU Cipta Kerja

Menko Polhukam Mahfud MD meminta masyarakat tak perlu khawatir atas putusan MK yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

NASIONAL | 29 November 2021

PSI Gelar Aksi Tanam Pohon

Kader PSI melakukan aksi menanam pohon pada Hari Menanam Pohon Sedunia 28 November 2021.

NASIONAL | 29 November 2021

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Dihukum 5 Tahun Penjara

Gubernur nonaktif Sulsel, Nurdin Abdullah dihukum 5 tahun pidana penjara atas perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek di Sulsel.

NASIONAL | 29 November 2021

4 Tokoh Nasional Tolak Publikasi Adu Domba oleh LSM AS

Empat tokoh nasional secara tegas menolak dikaitkan dengan publikasi bernada tuduhan dan berpotensi mengarah kepada adu domba oleh LSM Amerika Serikat

NASIONAL | 29 November 2021

Komnas HAM: MS Stres Berat Akibat Pelecehan Seksual di KPI

Komnas HAM menyebut, pegawai KPI berinisial MS mengalami stres berat akibat perundungan yang dialaminya.

NASIONAL | 29 November 2021


TAG POPULER

# Ameer Azzikra


# Omicron


# Bens Leo


# Cristiano Ronaldo


# Infeksi Lever



TERKINI
4 Pemain Siap Berebut Gelar Master Speed Chess MPL

4 Pemain Siap Berebut Gelar Master Speed Chess MPL

DIGITAL | 15 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings