Pemerintah Pusat Masih Lemah Atasi Kekerasan Agama

Pemerintah Pusat Masih Lemah Atasi Kekerasan Agama
Ilustrasi kekerasan ( Foto: google.co.id )
Lenny Tristia Tambun Kamis, 28 Februari 2013 | 20:43 WIB

Jakarta - Pemerintah pusat dinilai masih lemah memberikan perlindungan terhadap agama minoritas di Indonesia.

Demikian pernyataan yang dilontarkan Pimpinan HKBP Filadelfia, Tambun, Bekasi, Pdt. Palti Panjaitan dalam menanggapi pernyataan dari Human Rights Watch (HRW).

Organisasi ini meminta Pemerintah tidak mentolerir kekerasan terhadap agama minoritas. HRW menilai pemerintahan SBY lemah dalam mengatasi permasalah ini.

"Saya setuju dengan penilaian HRW. Saya melihat tindakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menangani kekerasan antar agama sangat rendah. Malah cenderung tidak berbuat apa-apa terhadap agama minoritas yang teraniaya," kata Palti kepada beritasatu.com, Kamis (28/2).

Banyak peraturan daerah (perda) dan peraturan gubernur (pergub) yang sudah melanggar Undang-Undang Dasar 1945, namun tidak pernah dikoreksi oleh pemerintah pusat. Sehingga hukum rimba yang berlaku, yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Pihak yang menjadi korban justru diperlakukan sebagai penjahat, sedangkan pelaku kejahatan diperlakukan sebagai korban.

"Makanya saya sangat setuju sekali dengan penilaian HRW. Contohnya kasus HKBP Filadelfia. Sampai sekarang tidak ada penyelesaian apa pun dari pusat. Tidak ada sikap apa pun yang diambil SBY. Seharusnya dia turun tangan untuk menyelesaikan masalah kami, karena wewenangnya sudah ada ditangan pusat, bukan daerah lagi," ujarnya.

Karena itu, Palti berharap agar pemerintah pusat dan agama mayoritas di Indonesia mampu melindungi agama minoritas. "Bukan hanya mengembangkan toleransi agama saja, tetapi agama mayoritas dan pusat memiliki tanggung jawab melindungi yang minoritas. Karena mereka telah diberikan berkah yang lebi besar sehingga harus melindungi yang kecil. Seperti yang kaya melindungi yang miskin," harapnya.