Pemerintah Pusat Masih Lemah Atasi Kekerasan Agama
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Pusat Masih Lemah Atasi Kekerasan Agama

Kamis, 28 Februari 2013 | 20:43 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / B1

Jakarta - Pemerintah pusat dinilai masih lemah memberikan perlindungan terhadap agama minoritas di Indonesia.

Demikian pernyataan yang dilontarkan Pimpinan HKBP Filadelfia, Tambun, Bekasi, Pdt. Palti Panjaitan dalam menanggapi pernyataan dari Human Rights Watch (HRW).

Organisasi ini meminta Pemerintah tidak mentolerir kekerasan terhadap agama minoritas. HRW menilai pemerintahan SBY lemah dalam mengatasi permasalah ini.

"Saya setuju dengan penilaian HRW. Saya melihat tindakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menangani kekerasan antar agama sangat rendah. Malah cenderung tidak berbuat apa-apa terhadap agama minoritas yang teraniaya," kata Palti kepada beritasatu.com, Kamis (28/2).

Banyak peraturan daerah (perda) dan peraturan gubernur (pergub) yang sudah melanggar Undang-Undang Dasar 1945, namun tidak pernah dikoreksi oleh pemerintah pusat. Sehingga hukum rimba yang berlaku, yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Pihak yang menjadi korban justru diperlakukan sebagai penjahat, sedangkan pelaku kejahatan diperlakukan sebagai korban.

"Makanya saya sangat setuju sekali dengan penilaian HRW. Contohnya kasus HKBP Filadelfia. Sampai sekarang tidak ada penyelesaian apa pun dari pusat. Tidak ada sikap apa pun yang diambil SBY. Seharusnya dia turun tangan untuk menyelesaikan masalah kami, karena wewenangnya sudah ada ditangan pusat, bukan daerah lagi," ujarnya.

Karena itu, Palti berharap agar pemerintah pusat dan agama mayoritas di Indonesia mampu melindungi agama minoritas. "Bukan hanya mengembangkan toleransi agama saja, tetapi agama mayoritas dan pusat memiliki tanggung jawab melindungi yang minoritas. Karena mereka telah diberikan berkah yang lebi besar sehingga harus melindungi yang kecil. Seperti yang kaya melindungi yang miskin," harapnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini


BERITA LAINNYA

Mendikbudristek Respons Positif Pemberdayaan SAD yang Diusung Universitas Jambi

Mendikbud Nadiem Makarim akan melihat dari dekat pemberdayaan suku anak dalam (SAD) di Sarolangun, Jambi terutama pada aspek pendidikannya.

NASIONAL | 21 September 2021

Napoleon Aniaya Muhammad Kece, Cak Nanto: Main Hakim Sendiri Tidak Dibenarkan

Cak Nanto menyebut tindakan penganiayaan Irjen Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kece, tidak dapat dibenarkan.

NASIONAL | 21 September 2021

DPR Tetapkan 7 Hakim Agung, Herman Herry: Selamat Bekerja

DPR telah menetapkan tujuh hakim agung dalam rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/9/2021).

NASIONAL | 21 September 2021

MPR Dukung Langkah TNI-Polri Tumpas KKB

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendukung langkah TNI-Polri menumpas KKB di Papua.

NASIONAL | 21 September 2021

Fadli Zon: Pemerintah Harus Memperkuat Alutsista

Fadli Zon mengatakan pemerintah harus lebih keras lagi dalam mempertahankan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna Utara.

NASIONAL | 21 September 2021

Sandiaga Uno, Menteri Pertama yang Kunjungi Kampung Yoboi di Papua

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw menyebut Sandiaga Uno menjadi menteri pertama yang mengunjungi Kampung Yoboi, Kawasan Danau Sentani, Papua.

NASIONAL | 21 September 2021

SBY dan AHY Kenang Almarhumah Ibu Ageng

SBY dan AHY mengenang Almarhumah Hj. Sunarti Sri Hadiyah binti Danu Sunarto atau Ibu Ageng Sarwo Edhie Wibowo.

NASIONAL | 21 September 2021

Dukung Transformasi Perusahaan Reasuransi Nasional, Indonesia Re dan Kejagung Teken MoU

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re menandatangani perjanjian kerja sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara

NASIONAL | 21 September 2021

Matindas Rumambi: Akurasi Data Bansos Harus Sesuai Kondisi Lapangan

Matindas J Rumambi menegaskan akurasi data bansos harus sesuai dengan kondisi riil di masyarakat.

NASIONAL | 21 September 2021

Pengesahan Perjanjian MLA RI-Rusia Dukung Kerja Sama Hukum Bilateral

Pemerintah dan DPR telah selesai membahas RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Indonesia dan Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

NASIONAL | 21 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Persib Siap Turunkan Duet Castillion-Luiz Lawan Borneo FC

Persib Siap Turunkan Duet Castillion-Luiz Lawan Borneo FC

BOLA | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings