Pemerintah Bisa Cabut Izin Ormas yang Dianggap Membahayakan

Pemerintah Bisa Cabut Izin Ormas yang Dianggap Membahayakan
Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain ( Foto: Antara )
Markus Junianto Sihaloho / WBP Sabtu, 2 Maret 2013 | 22:28 WIB

Jakarta - Aparat pemerintah dan hukum tampaknya akan lebih berwibawa di hadapan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang biasa menggunakan kekerasan, karena akan memiliki kewenangan tegas mencabut izin ormas tersebut.

Hal itu akan secara tegas diatur dalam RUU Ormas yang sedang dalam proses finalisasi.

Ketua Pansus DPR untuk RUU Ormas, Abdul Malik Haramain, menyatakan pihaknya akan segera menyelesaikan draf aturan itu agar bisa disahkan pada Maret mendatang.

Haramain menjelaskan pihaknya sedang melaksanakan pembicaraan tahap akhir terkait mekanisme sanksi pada ormas yang melanggar aturan.

Di UU itu akan diatur bahwa proses pembekuan ijin ormas, sebagai salah satu mekanisme sanksi hukum itu akan melalui proses adanya surat peringatan (SP) yang jumlahnya bisa sampai tiga kali.

"Jika Ormas tetap dianggap membahayakan, Pemerintah langsung bisa memberikan sanksi Penghentian Sementara Kegiatan setelah melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum," tutur Haramain di Jakarta, Sabtu (2/3).

Satu poin lagi, RUU itu juga akan memastikan bahwa tindak pidana oknum ormas takkan didiamkan begitu saja walau ijin ormasnya dihentikan.

"Pembekuan atau pencabutan Ormas tidak menghalangi proses pidana bagi si pelanggar, tetap diproses sesuai KUHP," tegas Haramain.

Dalam proses pembicaraan terkait sanksi itu, dia menjelaskan sempat ada perdebatan panjang yang dipicu fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang minta agar sanksi penghentian sementara kegiatan ormas harus melalui putusan sela pengadilan.

Hal demikian berimplikasi pada berkurangnya wewenang aparat Pemerintahan untuk menghentikan ormas yang dianggap membahayakan masyarakat lain.

Keinginan PKS itu dinilai fraksi lain agak sulit untuk dipenuhi. Karena kalau penghentian harus melalui putusan sela, maka harus terlebih dahulu ada gugatan hingga tuntutan pembubaran atau pencabutan status ijin Ormas.

"Padahal, sanksi Penghentian sementara kegiatan sifatnya administrasi dan seharusnya bisa dicabut kapanpun oleh Pemerintah," kata Politisi PKB itu.

Akhirnya mayoritas fraksi menolak usulan itu dan tetap lanjut dengan penguatan kewenangan Pemerintah dan Aparatnya untuk memiliki wewenang pembekuan ormas, khususnya terhadap yang biasa menggunakan kekerasan.