Logo BeritaSatu

Dipanggil KPK, Kuasa Hukum Lukas Enembe Bersurat ke Peradi

Jumat, 18 November 2022 | 14:46 WIB
Oleh : Nugie Tangkepayung / FFS

Jayapura, Beritasatu.com - Tim Hukum dan Advokasi Gubernur Papua (THAGP) melayangkan surat kepada DPN Peradi pimpinan Luhut Pangaribuan. Surat itu terkait pemanggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua Anggota THAGP, Stefanus Roy Rening dan Aloysius Renwarin dalam kasus yang melibatkan klien mereka Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Roy mengatakan, surat tersebut berisi permohonan petunjuk dan perlindungan profesi dari Peradi. Roy menjelaskan, Luhut mendukung langkah pihaknya meminta klarifikasi ke penyidik KPK terkait pemanggilan tersebut.

Advertisement

”Intinya Pak Luhut mendukung langkah kami, dan akan mengkaji aduan kami sebagai upaya organisasi melindungi anggotanya,” ujar Roy.

Bahkan dalam diskusi, kata Roy, Pak Luhut juga akan mengkaji apakah pemanggilan KPK selanjutnya dapat dikirim ke organisasi Peradi yang dipimpinnya. Terkait dengan pemanggilan, Roy mengatakan, dirinya dan Aloysius dipanggil berdasarkan Surat Panggilan Penyidik KPK Nomor Spgl/6599/Dik.01.00/23/11/2022 tertanggal 11 November 2022, dan Nomor Spgl/6600/Dik.01.00/23/11/2022 tertanggal 11.

Menanggapi pemanggilan tersebut, Roy menyatakan, sebagai bagian dari THAGP yang aktif mengadvokasi Lukas Enembe, pihaknya dijamin dan dilindungi secara hukum, berdasarkan Pasal 16 UU Advokat.

”Disebutkan dalam pasal tersebut, bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan,” kata Roy.

Lebih lanjut, Roy mengatakan, pihaknya mendampingi dan mengadvokasi hukum terhadap Lukas Enembe berdasarkan kewenangan yang diberikan negara terhadapnya selaku advokat. Kewenangan tersebut, ujar Roy, tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (2) UU Advokat. Dikatakan, dalam menjalankan profesinya sebagai advokat dilindungi dengan hak imunitas dan tidak dapat disamakan dengan klien dalam hal adanya tindak pidana yang disangkakan atau perbuatan lainnya dari klien sesuai prinsip universal profesi advokat.

Hak imunitas itu, katanya, diatur dalam Basic Principles on Role Lawyers, International Bar Association (IBA) Standards for the Independence of Legal Profession dan Declaration of World Conference of the Independence of Justice di Montreal, Canada tahun 1983.

Baca selanjutnya
Roy mengaku tidak mengetahui dugaan tindak pidana gratifikasi yang disangkakan KPK ...


hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

PM Jepang Pecat Ajudan yang Anti-pasangan Sesama Jenis

PM Jepang Fumio Kishida pada Sabtu (4/2/2023), pecat ajudan yang mengatakan tidak ingin hidup berdampingan dengan pasangan sesama jenis.

NEWS | 5 Februari 2023

Bripka Madih Merasa Dizalimi Kementerian ATR/BPN dan Bareskrim Polri

Anggota Provost Polsek Jatinegara, Bripka Madih yang viral atas kasus polisi peras polisi mengaku dizalimi Kementerian ATR/BPN dan Bareskrim Polri. 

NEWS | 5 Februari 2023

Bersihkan Pengaruh Pro-Rusia, Zelensky Cabut Kewarganegaraan Sejumlah Politisi

Zelensky mencabut kewarganegaraan beberapa mantan politisi berpengaruh pada sebagai langkah terbaru untuk "membersihkan" negara dari pengaruh pro-Rusia.

NEWS | 5 Februari 2023

Diperas Polisi Jadi Alasan Bripka Madih Mundur dari Polri

Anggota Provost Polsek Jatinegara Bripka Madih mengaku mengundurkan diri sebagai anggota Polri lantaran kasus polisi peras polisi. 

NEWS | 5 Februari 2023

Semakin Banyak Keluarga Kaya Tiongkok Pindahkan Hartanya ke Singapura

Singapura kini melihat semakin banyak masuknya keluarga kaya Tiongkok yang ingin melindungi harta kekayaan mereka dari Partai Komunis Tiongkok,

NEWS | 5 Februari 2023

Kasus Polisi Peras Polisi, Bripka Madih Dipanggil Polda Metro Jaya

Bripka Madih dipanggil Polda Metro Jaya terkait kasus polisi peras polisi. Bripka Madih mengaku diperas penyidik terkait kasus sengketa tanah keluarganya.

NEWS | 5 Februari 2023

Pakistan Blokir Wikipedia karena Konten Penghujatan

Wikipedia diblokir di Pakistan pada hari Sabtu (4/2/2023) setelah pihak berwenang menyensor situs web karena menampung "konten yang menghujat".

NEWS | 5 Februari 2023

Paus Terlilit Jaring Nelayan Selama 4 Hari di Pantai Pasir Kandang Padang

Seekor paus terlilit tali jaring nelayan selama empat hari di Pantai Pasir Kandang, Kelurahan Pasie Nan Tigo, Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat. 

NEWS | 5 Februari 2023

Saksi: Hasya Mahasiswa UI Masih Bernafas Usai Kecelakaan

Aprian (21), salah satu saksi mengungkapkan Hasya Athallah Saputra, mahasiswa UI yang tewas ditabrak masih sempat bernafas usai kecelakaan. 

NEWS | 5 Februari 2023

RS Muhammadiyah Palembang Nonaktifkan Perawat yang Sebabkan Jari Bayi Putus

RS Muhammadiyah Palembang menonaktifkan perawat yang menggunting jari bayi berusia 7 bulan hingga putus. 

NEWS | 5 Februari 2023


TAG POPULER

# Transmart


# Perayaan dan Sejarah Cap Go Meh


# Mutasi Perwira


# Kawasan Halal di Jakarta


# Eliezer


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah Perundingan Kode Etik di Laut China Selatan

Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah Perundingan Kode Etik di Laut China Selatan

NEWS | 16 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE