Logo BeritaSatu

Senator Papua Barat: Kontrak BP Tangguh Harus Tunduk UU Otsus

Sabtu, 19 November 2022 | 09:41 WIB
Oleh : Yustinus Paat / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota DPD dari Papua Barat, Filep Wamafma mengingatkan pemerintah agar tidak secara langsung menerima permintaan BP Tangguh untuk perpanjangan kontrak kerja sama terkait proyek kilang LNG Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat. Menurut Filep, kontrak BP Tangguh harus tunduk pada Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sehingga perlu kajian mendalam sebelum mengambil keputusan perpanjangan kontrak tersebut.

“Kita tahu bahwa pasca-UU Cipta Kerja, ruang lingkup kewenangan daerah di bidang investasi menjadi pertanyaan. Apalagi jika itu sudah berkaitan dengan kebijakan strategis nasional, tetapi sebagai wakil rakyat, saya meminta agar permohonan BP Tangguh tersebut harus memperhatikan aspek-aspek krusial dalam investasi,” ujar Filep kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (19/11/2022).

Advertisement

Perpanjangan kontrak kerja sama tersebut berupa production sharing contract (PSC) minyak dan gas bumi (migas) proyek kilang LNG Tangguh. Filep mengatakan permintaan perpanjangan kontrak itu diajukan lebih awal lantaran perusahaan hendak mempertahankan produksi 3 train kilang LNG Tangguh melalui eksplorasi yang dipercepat. Kontrak tersebut, padahal baru akan berakhir pada 2035.

Menurut Filep, salah satu aspek krusial dalam rangka investasi di daerah otonomi khusus (Otsus) ialah partisipasi masyarakat terdampak.

“Sebagai salah satu proyek strategis nasional, pengembangan LNG Tangguh harus ditempatkan dalam kerangka tata ruang daerah. Meskipun pemerintah pusat menetapkannya dalam kawasan strategis nasional berdasarkan UU Cipta Kerja, tetapi pemda harus dilibatkan, karena hal ini berkaitan dengan visi-misi daerah,” tegas Filep.

Filep mengatakan jika berbicara tentang tata ruang pertanahan, maka UU Otsus Pasal 4 ayat (6) menegaskan bahwa gubernur berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal kebijakan tata ruang pertahanan di provinsi.

Baca selanjutnya
Filep juga merujuk pada Pasal 38 ayat (2) dan (3) UU ...


hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

PPP Minta Pemerintah Hati-hati soal Polemik Biaya Haji

Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani meminta pemerintah untuk melakukan kajian mendalam mengenai usulan kenaikan biaya haji.

NEWS | 5 Februari 2023

Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap di 2022 Capai 94,3 Persen

Gunardi mengungkapkan, terdapat 13 provinsi yang memiliki cakupan imunisasi dasar di atas angka nasional.

NEWS | 5 Februari 2023

Penjelajah Antariksa NASA Tangkap Gambar Beruang di Permukaan Mars

Para ilmuwan NASA telah menemukan penemuan tak terduga di permukaan planet Mars, sebuah formasi yang membentukan gambar menyerupai wajah beruang.

NEWS | 5 Februari 2023

Anggota DPR Sarankan AKBP (Purn) Eko Minta Maaf ke Keluarga Hasya UI

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyarankan agar AKBP (Purn) Eko Setia Budi meminta maaf ke keluarga mendiang Muhammad Hasya Athallah.

NEWS | 5 Februari 2023

Kapolda Metro Jaya Ungkap Warga Manggarai Risih Dicap Kampung Tawuran

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengungkapkan warga Manggarai sudah risih wilayahnya dicap sebagai kampung tawuran. 

NEWS | 5 Februari 2023

Seluruh Kecamatan di Jaksel Rawan Tawuran, Ini Daftarnya

Polda Metro Jaya membeberkan 10 kecamatan di Jakarta Selatan rawan tawuran. Terdapat 14 titik di 10 kecamatan itu yang kerap menjadi lokasi tawuran. 

NEWS | 5 Februari 2023

Kasus Suami Kapak Istri di Tangerang, Ayah Bantah Nani Selingkuh

Terkait kasus suami kapak istri di Tangerang, Naning Hermawan, ayah korban Nani Hermawan membantah anaknya selingkuh. 

NEWS | 5 Februari 2023

DPR Desak Polda Metro Jaya Cabut Status Tersangka Hasya Mahasiswa UI

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mendesak Polda Metro Jaya mencabut status tersangka Hasya Athallah Saputra yang tewas ditabrak AKBP (Purn) Eko Setia Budi.

NEWS | 5 Februari 2023

Begini Rekayasa Lalin Saat Resepsi 1 Abad NU di Sidoarjo

Polisi telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Delta Sidoarjo saat puncak peringatan harlah 1 abad NU atau Nahdlatul Ulama. 

NEWS | 5 Februari 2023

Resepsi 1 Abad NU, Pemkab Sidoarjo Siapkan 1.278 Toilet

Pemkab Sidoarjo melakukan sejumlah persiapan menjelang resepsi puncak peringatan Harlah 1 Abad NU atau Nahdlatul Ulama di Stadion Delta Sidoarjo. 

NEWS | 5 Februari 2023


TAG POPULER

# Transmart


# Perayaan dan Sejarah Cap Go Meh


# Mutasi Perwira


# Kawasan Halal di Jakarta


# Eliezer


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Kasus Demam Berdarah di Indonesia Capai 121.000 Per Tahun

Kasus Demam Berdarah di Indonesia Capai 121.000 Per Tahun

NEWS | 4 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE