Logo BeritaSatu

Komisi II DPR Beberkan Sejumlah Poin di Perppu Pemilu

Senin, 21 November 2022 | 11:19 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan sejumlah poin dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau Perppu Pemilu. Poin penting, kata Rifqi, sapaan akrabnya, Perppu Pemilu untuk mengakomodasi provinsi daerah otonomi baru (DOB) di Papua agar bisa ikut Pemilu 2024.

"Isinya adalah penambahan dapil, penambahan kursi sebagai konsekuensi hadir daerah otonomi baru di Papua, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan plus Undang-Undang baru Papua Barat Daya," ujar Rifqi kepada Beritasatu.com, Senin (21/11/2022).

Advertisement

Rifqi mengakui dalam proses pembahasan bersama DPR dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu, terdapat lima poin yang bakal dimasukkan di dalam Perppu Pemilu. Pertama, penambahan jumlah anggota DPR dan DPD sebagai konsekuensi pembentukan empat provinsi DOB di Papua.

"Kedua, soal penampilan daerah pemilihan atau dapil yang juga merupakan konsekuensi hadirnya empat provinsi baru di Papua," tandas dia.

Ketiga, jadwal penetapan daftar calon tetap (DCT) dimajukan karena masa kampanye hanya 75 hari. Dengan demikian, KPU memiliki waktu mendistribusikan logistik pemilu. Keempat, penyeragaman masa jabatan KPU daerah dan terakhir soal nomor urut agar partai peserta Pemilu 2019, nomor urutnya tetap di Pemilu 2024.

"Kalau di Undang-Undang Pemilu sekarang nomor urut partai politik peserta pemilu ditentukan melalui pengundian, maka disepakati nanti nomor urut partai peserta Pemilu 2019 tetap, dan partai baru akan diundi," ungkap dia.

Terkait waktu penerbitan Perppu Pemilu, kata dia, hal tersebut tergantung kepada pemerintah. Hal ini mengingat perppu merupakan ranah pemerintah. Namun, dia meyakini perppu tersebut bakal diterbitkan dalam waktu tidak terlalu lama lagi.

"Itu ranahnya pemerintah, presiden. Yang jelas kita berterima kasih karena dilibatkan dalam proses pembahasan isu-isu krusial dalam Perppu Pemilu," kata Rifqi.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

DPR Dorong Pelaksanaan Ibadah Haji 2023 Dipersingkat Jadi 35 Hari

DPR mendorong pemerintah agar mempersingkat durasi pelaksanaan ibadah haji 2023 menjadi 35 hari.

NASIONAL | 9 Februari 2023

FKPT Jateng Ajak Masyarakat Hindari Politik Identitas

Ketua FKPT Jateng Syamsul Ma’arif mengajak masyarakat menghindari penggunaan politik identitas.

NASIONAL | 9 Februari 2023

Tingkatkan Kontribusi dan Beri Pelayanan Terbaik, PLN Siapkan 6 Strategi

PLN menyiapkan 6 strategi untuk membawa perusahaan melaju kencang pada 2023 ini. PLN memaparkan 6 strategi itu dalam RDP bersama Komisi VII DPR.

EKONOMI | 9 Februari 2023

Subsidi Biaya Haji Minim, DPR Usul BPKH Dibubarkan

"Kalau hanya mengandalkan 70:30 saja subsidi bagi jemaah haji kita, tidak perlu ada BPKH. Dibubarkan saja!" kata Marwan.

NASIONAL | 8 Februari 2023

Polisi Temukan Puluhan Video Dewasa Milik Pelaku Pencabulan Belasan Anak di Jambi

Polisi menemukan foto dan video dewasa dari telepon genggam milik perempuan muda pelaku pencabulan belasan anak di Jambi.

NUSANTARA | 8 Februari 2023

Menkes Sebut Biaya Vaksin Berbayar Rp 100.000 Masuk Akal

Menkes Budi Gunadi mengatakan, harga vaksin berbayar bagi masyarakat kurang mampu akan ditanggung negara melalui mekanisme Penerima Bantuan Iuran (PBI).

NASIONAL | 8 Februari 2023

Sosialisasi KUHP, Ahli Hukum Berikan Edukasi di Manokwari

Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), kembali melakukan sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

NASIONAL | 8 Februari 2023

Cari Pilot Susi Air, Aparat Gabungan Telusuri Hutan di Nduga Papua

Aparat gabungan TNI/Polri melakukan penelusuran hutan di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan guna melacak keberadaan pilot Susi Air.

NASIONAL | 8 Februari 2023

Indonesia Emas 2045, BUMN Diharapkan Jadi Pemeran Utama

BUMN diharapkan bisa menjadi pemeran utama dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

NASIONAL | 9 Februari 2023

Usut Kasus Lahan yang Libatkan Bripka Madih, Polda Metro Gandeng BPN

Polda Metro Jaya menggandeng Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk mengusut kasus lahan yang melibatkan Provost Polsek Jatinegara Bripka Madih.

MEGAPOLITAN | 8 Februari 2023


TAG POPULER

# Lee Da In


# 1 Abad NU


# Christine Hakim


# Susi Air


# Praxion


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Teten: Revisi UU Koperasi Cegah Penjahat Keuangan Pindah

Teten: Revisi UU Koperasi Cegah Penjahat Keuangan Pindah

EKONOMI | 10 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE