Copyright © 2023 BeritaSatu
Allright Reserved

MKD: Pelat Nomor Khusus Anggota DPR Bukan untuk Gaya-gayaan

Jumat, 25 November 2022 | 05:15 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS
MKD DPR kunjungan kerja dalam rangka sosialisasi pelaksanaan fungsi dan tugas MKD serta penggunaan TNKB khusus bagi anggota DPR di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 24 November 2022.

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Adang Daradjatun menegaskan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor khusus bagi pimpinan dan anggota DPR bukanlah untuk gaya-gayaan saja. Menurut Adang, pelat nomor khusus tersebut digunakan justru dalam rangka kontrol publik terhadap anggota DPR.

"TNKB tersebut bukan hanya untuk gaya-gayaan, mewah-mewahan, tetapi lebih pada adanya kontrol publik atas anggota dewan," ujar Adang di acara kunjungan kerja atau kunker MKD DPR ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Kamis (24/11/2022).

Adang mengatakan, pelat nomor khusus tersebut menjadi identitas anggota DPR bersangkutan. Hal ini karena dalam TNKB tersebut terdapat nomor anggota atau kode jabatan anggota DPR. Dengan demikian, kata dia, publik mudah mengetahui dan mengidentifikasi jika pengguna TNKB khusus melakukan pelanggaran di jalan raya.

"TNKB ini tujuannya untuk meningkatkan pengawasan publik terhadap anggota DPR. Ketika ada pelanggaran hukum yang dilakukan, maka melalui TNKB khusus akan mudah diidentifikasi untuk kemudian dilakukan penerapan sanksi hukum," ungkap dia.

Selain itu, kata Adang, pelat nomor khusus ini pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kinerja anggota DPR. Dengan adanya TNKB ini, kata dia, mobilitas anggota dewan lebih mudah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Kita mengharapkan adanya TNKB khusus, maka kinerja anggota DPR semakin meningkat," ungkap dia.

Lebih lanjut, Adang mengatakan penggunaan pelat nomor khusus anggota DPR memiliki dasar hukum. Dia menyebutkan, Pasal 205 ayat (3) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR menyatakan, "tanda kendaraan bermotor dengan nomor khusus" yang notabene adalah TNKB khusus sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kemudian, Pasal 68 ayat (5) menyebutkan, "selain tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikeluarkan tanda nomor kendaraan bermotor khusus dan/atau tanda nomor kendaraan bermotor rahasia."

Kemudian pada ayat (6) pasal yang sama menyatakan, "ketentuan lebih lanjut mengenai surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia."

"Dengan demikian, keprotokolan penggunaan TNKB khusus bagi pimpinan dan anggota DPR RI memiliki landasan hukum yang kuat," kata Adang.

Selain sosialisasi penggunaan pelat nomor khusus bagi anggota DPR, kunker MKD ke Kejari Bogor juga dalam rangka sosialisasi pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan MKD DPR RI.

Dalam kunker ini, Adang ditemani oleh anggota MKD lainnya, yakni Maman Imanul Haq, Nyat Kadir, dan Imron Amin. Sosialisasi diikuti oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Agustian Sunaryo; Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bogor, Asep Saefullah; dan Wakil Ketua BK DPRD Kabupaten Bogor, Tuti Alawiyah; serta Kabag SDM Polres Bogor, Kompol Noorjamil; dan Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Yohanes Sigiro.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI