Logo BeritaSatu

Kapolri Diminta Audit Kasus yang Dihentikan Bareskrim Polri

Sabtu, 26 November 2022 | 15:52 WIB
Oleh : Stefani Wijaya / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti kepolisian dari Institute for Security dan Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan audit investigasi terhadap sejumlah perkara yang dihentikan oleh Bareskrim Polri di bawah kepemimpinan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.

“Harusnya demikian (dilakukan audit investigasi). Tetapi, siapa yang akan melakukan bila hampir semua di jajaran kepolisian memiliki peran dalam permasalahan itu,” kata Bambang dalam keterangannya, Sabtu (26/11/2022).

Advertisement

Hal tersebut menyusul adanya tindakan Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Andi Rian Djajadi yang diduga tidak profesional dan melakukan penyalahgunaan wewenang. Sebab, Andi Rian masih menandatangani surat perintah penghentian penyidikan (SP3) di Bareskrim Polri dengan jabatan sebelumnya, yakni direktur tindak pidana umum.

Padahal, jabatan direktur tindak pidana umum Bareskrim diisi perwira tinggi berpangkat jenderal bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen). Hal itu sesuai surat Badan Reserse Kriminal Direktorat Tindak Pidana Umum Nomor: B/1070/XI/ 2022/Dittipidum, tertanggal 8 November 2022 yang ditujukan kepada Jaksa Agung tentang Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3).

Bambang mengungkapkan, berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada, saat ini semua kembali pada tanggung jawab Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Itu semua terjadi karena dampak Polri langsung di bawah Presiden. Problemnya lagi-lagi apakah Kapolri yang ditunjuk mau dan mampu? Kalau itu yang terjadi, Presiden yang harus mengambil alih untuk melakukan penyelamatan institusi Polri,” ucapnya.

Meski demikian, Bambang menilai tindakan Irjen Andi Rian menandatangani SP3 untuk perkara di Bareskrim merupakan bukti manajemen sumber daya manusia (SDM) di Polri masih tidak jelas. Sebab, sangat aneh apabila seorang pejabat yang telah dimutasi belum ada penggantinya.

“Idealnya, mutasi pada jabatan sepenting dirtipidum tersebut juga harus berbarengan dengan sosok penggantinya. Tetapi, faktanya jabatan tersebut dibiarkan kosong. Lebih parah lagi, lembaga sebesar Polri juga belum menentukan penggantinya. Artinya, itu membuktikan bahwa ada problem managemen SDM di tubuh institusi negara ini,” imbuhnya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Toko Material di Pondok Labu Ludes Terbakar

Sebuah toko penjual material bangunan di Jalan Wijaya Kusuma, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, ludes terbakar, Jumat (3/2/2023) pagi.

NEWS | 3 Februari 2023

Lukas Enembe Tagih Janji Firli, KPK: Suratnya Masih di Bagian Persuratan

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan surat Lukas Enembe kepada Ketua KPK Firli Bahuri masih di bagian persuratan lembaga antikorupsi.

NEWS | 3 Februari 2023

Soal Kasus Formula E, KPK Klaim Tak Ragu Jerat Siapa pun

KPK mengeklaim tidak ragu menjerat pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi Formula E.

NEWS | 3 Februari 2023

Bukan karena Formula E, Ini Alasan Direktur Penuntutan KPK Kembali ke Kejagung

KPK membantah Direktur Penuntutan Fitroh Rohcahyanto kembali ke Kejagung karena kasus dugaan korupsi Formula E

NEWS | 3 Februari 2023

IPK Indonesia Merosot 4 Poin, KPK Tak Ingin Disalahkan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ingin disalahkan atas merosotnya corruption perception index (CPI) atau indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia.

NEWS | 3 Februari 2023

Banjir Bandang Terjang Dua Kecamatan di Kabupaten Dompu

Banjir bandang menerjang Dompu, NTB akibat dua sungai meluap sehingga menggenangi pemukiman warga.

NEWS | 3 Februari 2023

Minyakita Hilang di Pasaran, Minyak Tanpa Merek Jadi Pilihan Warga

Minyak goreng bersubsidi dengan merek Minyakita di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB) kini menghilang atau langka dari pasaran.

NEWS | 3 Februari 2023

Menteri LHK: Indonesia Komitmen Mitigasi Perubahan Iklim

Menteri LHK, Siti Nurbaya menegaskan, keseriusan pemerintah terkait penanganan isu perubahan iklim, dilakukan melalui inisiasi Indonesia Folu Net Sink 2030.

NEWS | 3 Februari 2023

Amphuri Minta Kenaikan Biaya Haji Sebanding dengan Layanan

Menurut Farid, Amphuri berharap pemerintah menetapkan biaya haji 2023 sebanding dengan layanan yang akan diterima calon jemaah haji.

NEWS | 3 Februari 2023

Polda Jatim Kerahkan 4.907 Personil Amankan Peringatan 1 Abad NU

Menurut rencana, jutaan massa NU dari berbagai daerah akan mulai berdatangan sehari sebelum kegiatan peringatan 1 abad NU.

NEWS | 3 Februari 2023


TAG POPULER

# Harga Bawang


# Koalisi Indonesia Bersatu


# Bunda Corla


# Serial Killer


# Penculikan Anak


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Teten Sebut Program Inkubasi Lahirkan Wirausaha Inovatif

Teten Sebut Program Inkubasi Lahirkan Wirausaha Inovatif

EKONOMI | 15 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE