Copyright © 2023 BeritaSatu
Allright Reserved

Kapolri Diminta Audit Kasus yang Dihentikan Bareskrim Polri

Sabtu, 26 November 2022 | 15:52 WIB
Oleh : Stefani Wijaya / FFS
Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti kepolisian dari Institute for Security dan Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan audit investigasi terhadap sejumlah perkara yang dihentikan oleh Bareskrim Polri di bawah kepemimpinan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.

“Harusnya demikian (dilakukan audit investigasi). Tetapi, siapa yang akan melakukan bila hampir semua di jajaran kepolisian memiliki peran dalam permasalahan itu,” kata Bambang dalam keterangannya, Sabtu (26/11/2022).

Hal tersebut menyusul adanya tindakan Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Andi Rian Djajadi yang diduga tidak profesional dan melakukan penyalahgunaan wewenang. Sebab, Andi Rian masih menandatangani surat perintah penghentian penyidikan (SP3) di Bareskrim Polri dengan jabatan sebelumnya, yakni direktur tindak pidana umum.

Padahal, jabatan direktur tindak pidana umum Bareskrim diisi perwira tinggi berpangkat jenderal bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen). Hal itu sesuai surat Badan Reserse Kriminal Direktorat Tindak Pidana Umum Nomor: B/1070/XI/ 2022/Dittipidum, tertanggal 8 November 2022 yang ditujukan kepada Jaksa Agung tentang Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3).

Bambang mengungkapkan, berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada, saat ini semua kembali pada tanggung jawab Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Itu semua terjadi karena dampak Polri langsung di bawah Presiden. Problemnya lagi-lagi apakah Kapolri yang ditunjuk mau dan mampu? Kalau itu yang terjadi, Presiden yang harus mengambil alih untuk melakukan penyelamatan institusi Polri,” ucapnya.

Meski demikian, Bambang menilai tindakan Irjen Andi Rian menandatangani SP3 untuk perkara di Bareskrim merupakan bukti manajemen sumber daya manusia (SDM) di Polri masih tidak jelas. Sebab, sangat aneh apabila seorang pejabat yang telah dimutasi belum ada penggantinya.

“Idealnya, mutasi pada jabatan sepenting dirtipidum tersebut juga harus berbarengan dengan sosok penggantinya. Tetapi, faktanya jabatan tersebut dibiarkan kosong. Lebih parah lagi, lembaga sebesar Polri juga belum menentukan penggantinya. Artinya, itu membuktikan bahwa ada problem managemen SDM di tubuh institusi negara ini,” imbuhnya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI