Copyright © 2023 BeritaSatu
Allright Reserved

Penasihat Hukum: Saksi Aditya Cahya Pelapor atau Timsus?

Sabtu, 26 November 2022 | 18:57 WIB
Oleh : Sella Rizky / YUD
Sidang perintangan penyidikan atau obstruction of justice pada kasus Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penasihat hukum Arif Rachman mempertanyakan keberadaan saksi Kompol Aditya Cahya, apakah bertindak sebagai pelapor atau sebagai tim khusus (Timsus) di Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri. Hal ini dikarenakan keterangan Kompol Aditya Cahya dianggap mengalami sedikit perubahan oleh tim penasihat hukum Arif Rachman.

"Keterangannya Aditya ini dan dia melihat dia juga sebagai pelapor karena dia anggota timsus. Tetapi ternyata dalam sprint (surat perintah tugas) timsusnya juga enggakada perintah untuk membuat laporan polisi," ucap Junaedi Saibih saat wawancara langsung dengan awak media Jumat (25/11/2022).

Junaedi bersama tim penasihat hukum lainnya mempertanyakan status pelapor Aditya Cahya yang murni melaporkan terkait barang bukti CCTV DVR atau sebagai tim khusus yang juga melakukan penyelidikan. Jika bertindak sebagai timsus, maka harus ada surat perintah tugas.

"Jadi dasar dia terus apa inisiatif sendiri atau dasar perintah yang mana. Nah itu kita juga bertanya inisiatif sendiri itu kenapa? Kalau dia itu inisiatif sendiri, pelaporan tipe A, kalau tipe A itu dia harus terlibat di dalamnya," kata Junaedi.

"Yang menemukan, lalu apa temuannya dia, ini kan kontradiktif antara omongan dia dengan tipe LP yang dibuat," tambahnya.

Kompol Aditya Cahya menjadi salah satu saksi yang dihadirkan untuk terdakwa perintangan penyidikan atau obstruction of justiceAKBP Arif Rachman Arifin, Jumat (25/11/2022). Aditya menjelaskan mengenai barang bukti sebuah dus kosong bekas CCTV DVR.

Selain itu, saksi Aditya mengaku mendapat laporan secara lisan dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) bahwa tidak ada informasi dari CCTV DVR tersebut. Tentunya hal itu menjadi keraguan dari pihak penasihat hukum Arif Rachman.

"Ini gimana bisa cuma berdasarkan kardus, lalu berdasarkan omongan, omongan dari Puslabfor, lalu itu lisan enggak ada suratnya, lalu kemudian itu dijadikan sebagai laporan dan laporan diterima," pungkas Junaedi.

Pernyataan lisan dari Puslabfor tidak bisa dijadikan laporan barang bukti bahkan hingga naik ke penyidikan. Menurut Junaedi laporan lisan hanya seperti sebuah gosip tidak dapat dibuktikan kebenarannya sebab tidak ada laporan tertulis.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI