Copyright © 2023 BeritaSatu
Allright Reserved

Fraksi PDIP: Draf RUU Kesehatan yang Beredar Bukan dari DPR

Senin, 28 November 2022 | 13:48 WIB
Oleh : Yustinus Paat / CAR
Fraksi PDIP Perjuangan menerima perwakilan lima organisasi kesehatan (IDI, PDGI, IBI, PPNI, IAI) soal RUU Kesehatan di ruang rapat Fraksi PDI Perjuangan DPR, kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 28 November 2022.

Jakarta, Beritasatu.com - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR menerima para perwakilan organisasi kesehatan yang berdemontrasi di depan gedung DPR untuk menolak RUU Kesehatan dengan metode omnibus law. Mereka berunjuk rasa setelah membaca draf RUU Kesehatan yang beredar luas di masyarakat dan dinilai melemahkan organisasi kesehatan. Fraksi PDIP membantah draf RUU yang beredar tersebut sebagai hasil kerja para wakil rakyat di Senayan.

“Kami tidak tahu draf RUU yang beredar di media sosial itu ulah siapa. Kami tidak pernah melihat dan yang jelas kami tidak mengakui draf yang beredar tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris saat menerima perwakilan lima organisasi kesehatan (IDI, PDGI, IBI, PPNI, IAI) di ruang rapat Fraksi PDIP DPR, kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Selain Charles, hadir dari Fraksi PDIP, yakni Wakil Ketua Baleg M Nurdin dan Kapoksi Baleg Sturman Panjaitan.

Charles menegaskan Fraksi PDIP selalu siap mendengarkan segala aspirasi dari para tenaga kesehatan dan organisasi kesehatan terkait penyusunan undang-undang yang berkaitan dengan mereka. “Pada prinsipnya kita selalu terbuka terhadap masukan dari semua stakeholder,” tegas Charles.

Sementara itu, Nurdin menegaskan bahwa pembahasan di Baleg DPR baru sebatas penyusunan naskah akademik. Dari naskah akademik inilah baru nanti disusun sebuah RUU. “Jadi, prosesnya masih RDPU (rapat dengar pendapat umum) untuk menyusun naskah akademik. Belum ada draf RUU. Proses menuju draf masih lama,” ungkap Nurdin.

Nurdin mengatakan Baleg DPR sudah mengundang sebanyak 28 pemangku kebijakan untuk didengarkan aspirasinya terkait penyusunan naskah akademik.

“Kita dengar masukan dalam RDPU selalu terbuka, karena kalau tertutup nanti salah sangka. Kami mendengar masukan secara online dari tenaga kesehatan di berbagai daerah, bahkan dari Papua,” ujar Nurdin.

Meski demikian, Nurdin mengapresiasi para perwakilan dari lima organisasi kesehatan yang akhirnya mau menyampaikan aspirasinya lewat audiensi. Nurdin bahkan meminta para perwakilan tersebut untuk memberikan peringatan kepada DPR seandainya ada hal yang melenceng dari pembahasan.

“Berikan warning-nya sekalian, karena kami masih nyusun (naskah akademik),” tegas Nurdin.

Sementara itu, dr Mahesa dr PB IDI meminta RUU Kesehatan untuk dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023. “UU itu akan melemahkan organisasi kesehatan,” kata Mahesa.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI