Copyright © 2023 BeritaSatu
Allright Reserved

Ini Pertimbangan Organisasi Profesi Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

Senin, 28 November 2022 | 13:54 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / WIR
Lima organisasi profesi terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) beserta organisasi kesehatan lainnya menggelar aksi damai bersama tolak penyusunan RUU Kesehatan Omnibus Law oleh Badan Legislasi DPR di depan Depan Gedung DPR RI, Jl. Gatot Subroto No.1 Jakarta Pusat, Senin 28 November 2022.

Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah organisasi profesi mempunyai beragam alasan untuk menolak penyusunan RUU Kesehatan Omnibus Law oleh Badan Legislasi DPR. Pada Senin (28/11/2022), organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) beserta organisasi kesehatan lainnya menggelar aksi damai bersama di depan Depan Gedung DPR RI.

Dalam aksi damai bersama tersebut, Juru Bicara PB IDI, Mahesa Pranadipa Mikael menjelaskan tujuan aksi yang dilakukan adalah menolak keberadaan RUU Kesehatan Omnibus Law yang saat ini masuk dalam dari program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2022.

“Kenapa penolakan ini, karena proses-proses yang terjadi dalam prolegnas ini terkesan sembunyi-sembunyi, tertutup, dan terburu-buru tanpa adanya naskah akademik yang kuat menjelaskan apa dasar filosofis, apa dasar yuridis dan sosiologis,” kata Mahesa di depan gedung MPR/DPR RI, Senin (28/11/2022).

Mahesa menegaskan, tidak ada naskah akademik yang menjelaskan apa dasar filosofis, dasar yuridis, dan sosiologis. Menurutnya, penyusunan RUU Kesehatan harus melibatkan semua komponen bangsa. Mulai dari organisasi profesi, ikatan mahasiswa kedokteran, dan institusi lain seharusnya dilibatkan.

“Tetapi yang terjadi, ini tidak dilibatkan. Padahal kita akan mengurus kesehatan masyarakat kita. Kami mendapatkan banyak informasi soal substansi yang akan didorong dalam RUU ini yang mengancam keselamatan dan kesehatan seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

Untuk itu, lanjut Mahesa, IDI sebagai organisasi profesi merasa punya tugas untuk menyelamatkan rakyat. Salah satunya dengan menggelar aksi damai bersama menolak RUU Kesehatan tersebut.

Mahesa menilai, penyusunan RUU Kesehatan ini tidak ada keterbukaan dan transparan. “Jika transparan, maka semua pihak akan tahu apa saja yang akan didorong dalam RUU ini,” ucapnya.

Selanjutnya, Mahesa juga menuturkan, RUU Kesehatan ini ada upaya-upaya liberalisasi dan kapitalisasi kesehatan.

“Kalau semuanya dibebaskan tanpa kontrol sama sekali, tanpa memerhatikan mutu pelayanan kesehatan maka bisa mengancam seluruh rakyat,” ucapnya.

Kemudian, Mahesa juga menyoroti substansi yang lain, yakni penghapusan peran organisasi profesi dalam pengawasan, pembinaan, penerbitan rekomendasi, dan surat tanda registrasi (STR). Adapun STR sejauh ini berfungsi untuk meregistrasi tenaga kesehatan (nakes). Dalam hal ini, setiap nakes wajib memiliki STR pada konsilnya masing-masing.

“Dan itu seharusnya dievaluasi setiap lima tahun. Tapi dalam substansi rancangan undang-undang, kami membaca ada upaya untuk menjadikan STR ini berlaku seumur hidup,” paparnya.

“Bisa dibayangkan kalau dokter dan tenaga kesehatan praktiknya tidak diawasi dan tidak dievaluasi selama 5 tahun, itu gimana mutunya, itu ancaman bagi keselamatan seluruh rakyat kalau tidak diawasi,” tukasnya.

Mahesa juga menegaskan, di seluruh negara tidak ada izin STR seumur hidup, melainkan harus dievaluasi. Hal ini bertujuan untuk keselamatan pasien dan rakyat. Pada kesempatan sama, Ketua Umum IDI Adib Khumaidi dalam orasinya menolak tegas RUU Kesehatan. Ia menuturkan, IDI sebagai organisasi profesi sudah lama memberikan kontribusi untuk rakyat Indonesia.

“Kami adalah profesi yang selama ini sudah memberikan kontribusi untuk rakyat Indonesia. Pandemi belum selesai, negara masih membutuhkan tenaga kesehatan Indonesia, jangan tempatkan organisasi profesi menjadi marjinal,” ujar Adib saat menyampaikan orasinya.

Dalam orasi tersebut, Adib berharap organisasi profesi dapat dikuatkan eksistensinya. Pasalnya, ia merasa bahwa organisasi profesi dilahirkan untuk rakyat Indonesia. Dalam hal ini, IDI selalu ingin menjadi mitra pemerintah. Namun, untuk kepentingan masyarakat Indonesia, IDI berharap RUU Kesehatan dikeluarkan dari prolegnas 2022.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI