Logo BeritaSatu

DPR: Data Desa Presisi Penting untuk Wujudkan Kesejahteraan

Rabu, 30 November 2022 | 14:36 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya data desa presisi (DDP) dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa secara merata dan adil. Dikatakan, data desa presisi memberikan gambaran lengkap dengan akurasi yang terukur terkait sejumlah aspek, seperti kependudukan, ekonomi, sosial, dan pendidikan masyarakat.

"Data desa presisi ini penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa secara merata," ujar Rieke kepada wartawan, Rabu (30/11/2022).

Advertisement

Rieke juga mengingatkan agar data warga ini dilindungi dan dijaga. Untuk itu, Rieke menyerukan dan meluncurkan Gerakan Sikat Sindikat Data Negara atau #sikatsindikatdatanegara saat memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali pada Minggu (27/11/2022).

"Di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat dipertaruhkan. Karena itu, harus dijaga dan dilindungi," tegas Rieke.

Kuliah umum dan diskusi publik saat itu membahas soal urgensi pengesahan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi dan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Pembangunan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berpedoman pada Pancasila.

Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Insitut Pertanian Bogor (LPPM IPB), Sofyan Sjaf yang hadir dalam diskusi tersebut mengatakan data akurat merupakan cara untuk mewujudkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Saatnya masyarakat dijadikan subjek bukan objek, sudah saatnya tranformasi pedesaan dilakukan. Sudah saatnya desa diakui sebagai subjek yang memiliki wewenang memproduksi data desanya. Kalau datanya komplet dan terukur sampai ada data tiap rumah dan data ini kalau semua desa punya, maka semua perencanaannya bisa terselesaikan dengan baik," jelas Sofyan yang merupakan penggagas data desa presisi.

Menurut Sofyan, era digital dan kemajuan teknologi menjadi momentum dan instrumen peting mewujudkan data akurat. Data desa presisi, lanjutnya, sesuai amanat founding father atau pendiri bangsa, yakni pembangunan nasional hanya dapat dilakukan melalui democratic rural development dan data akurat.

"Sehingga data desa presisi hadir sebagai sintesis, penyempurnaan. Dari sistem pendataan yang sudah ada," ungkap Sofyan.

Data desa presisi, kata dia, merupakan data yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan yang tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa. Karena data itu diambil, divalidasi dan diverifikasi dengan tingkat keakuratan yang baik.

"Jika data desa presisi ini bisa kita selesaikan, maka permasalahan pembangunan bisa kita selesaikan," kata Sofyan.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

DPR Dorong Pelaksanaan Ibadah Haji 2023 Dipersingkat Jadi 35 Hari

DPR mendorong pemerintah agar mempersingkat durasi pelaksanaan ibadah haji 2023 menjadi 35 hari.

NASIONAL | 9 Februari 2023

FKPT Jateng Ajak Masyarakat Hindari Politik Identitas

Ketua FKPT Jateng Syamsul Ma’arif mengajak masyarakat menghindari penggunaan politik identitas.

NASIONAL | 9 Februari 2023

Tingkatkan Kontribusi dan Beri Pelayanan Terbaik, PLN Siapkan 6 Strategi

PLN menyiapkan 6 strategi untuk membawa perusahaan melaju kencang pada 2023 ini. PLN memaparkan 6 strategi itu dalam RDP bersama Komisi VII DPR.

EKONOMI | 9 Februari 2023

Subsidi Biaya Haji Minim, DPR Usul BPKH Dibubarkan

"Kalau hanya mengandalkan 70:30 saja subsidi bagi jemaah haji kita, tidak perlu ada BPKH. Dibubarkan saja!" kata Marwan.

NASIONAL | 8 Februari 2023

Polisi Temukan Puluhan Video Dewasa Milik Pelaku Pencabulan Belasan Anak di Jambi

Polisi menemukan foto dan video dewasa dari telepon genggam milik perempuan muda pelaku pencabulan belasan anak di Jambi.

NUSANTARA | 8 Februari 2023

Menkes Sebut Biaya Vaksin Berbayar Rp 100.000 Masuk Akal

Menkes Budi Gunadi mengatakan, harga vaksin berbayar bagi masyarakat kurang mampu akan ditanggung negara melalui mekanisme Penerima Bantuan Iuran (PBI).

NASIONAL | 8 Februari 2023

Sosialisasi KUHP, Ahli Hukum Berikan Edukasi di Manokwari

Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), kembali melakukan sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

NASIONAL | 8 Februari 2023

Cari Pilot Susi Air, Aparat Gabungan Telusuri Hutan di Nduga Papua

Aparat gabungan TNI/Polri melakukan penelusuran hutan di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan guna melacak keberadaan pilot Susi Air.

NASIONAL | 8 Februari 2023

Indonesia Emas 2045, BUMN Diharapkan Jadi Pemeran Utama

BUMN diharapkan bisa menjadi pemeran utama dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

NASIONAL | 9 Februari 2023

Usut Kasus Lahan yang Libatkan Bripka Madih, Polda Metro Gandeng BPN

Polda Metro Jaya menggandeng Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk mengusut kasus lahan yang melibatkan Provost Polsek Jatinegara Bripka Madih.

MEGAPOLITAN | 8 Februari 2023


TAG POPULER

# Lee Da In


# 1 Abad NU


# Christine Hakim


# Susi Air


# Praxion


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Peserta BPJS Kesehatan Bisa Bayar Iuran di Outlet Pegadaian

Peserta BPJS Kesehatan Bisa Bayar Iuran di Outlet Pegadaian

EKONOMI | 13 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE