Copyright © 2023 BeritaSatu
Allright Reserved

Tolak Kenaikan UMP DKI, Serikat Buruh Ancam Aksi Besar

Rabu, 30 November 2022 | 15:40 WIB
Oleh : Herman / YUD
Said Iqbal.

Jakarta, Beritasatu.com – Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2023 sebesar 5,6% menjadi Rp 4,9 juta. Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, mulai 1 Desember 2022, Partai Buruh dan serikat buruh akan menggelar aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Aksi akan dilakukan terus-menerus sampai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menaikkan UMP 2023 DKI Jakarta sesuai usulan dewan pengupahan unsur serikat buruh sebesar 10,55%.

“Kenaikan 5,6% kalau dihitung dari UMP 2022 yang Rp 4,7 juta, itu berkisar Rp 200.000-an. Kenaikan itu akan membuat buruh makin miskin, karena buruh di DKI sudah 2 tahun berturut-turut naik upahnya nol, dan baru tahun 2022 naik sekitar 5,1%, itu pun digugat oleh Apindo ke PTUN,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring, Rabu (30/11/2022).

Akibat kondisi ini, Iqbal mengatakan daya beli buruh sebetulnya sudah turun 30%. Sehingga kenaikan UMP DKI yang hanya 5,6% akan membuat daya beli buruh dan masyarakat kecil di DKI semakin terpuruk.

Alasan penolakan yang kedua, kenaikan UMP 5,6% di bawah inflasi yang melonjak tinggi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Nilai inflasi Januari-Desember 2022 diperkirakan sebesar 6,5%, sementara pertumbuhan ekonomi 2022 yang diperkirakan sebesar 5,5%.

“Dasar perhitungan yang digunakan oleh Pemprov DKI, inflasinya adalah inflasi year-on-year September 2021 ke September 2022. Kita tidak bisa memasukkan kenaikan harga barang yang memukul daya beli akibat kenaikan BBM yang terjadi pada akhir Oktober 2022,” papar Iqbal.

Alasan lainnya, kenaikan UMP 2023 di DKI Jakarta jauh di bawah daerah lainnya. Sebagai ibu kota negara, seharusnya kenaikan UMP di DKI Jakarta yang menjadi pusat kota bisa lebih tinggi.

“Kenaikan UMP di DKI Jakarta hanya setengah dari kenaikan upah minimum di Bogor, Subang, Majalengka, Cirebon. Kami mengecam kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang tidak pro terhadap kaum buruh," tegasnya.

Iqbal menyampaikan, aksi besar di depan Balai Kota DKI Jakarta yang dimulai pada 1 Desember 2022 akan dilakukan setiap hari sampai tuntutan mereka dipenuhi, yaitu kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 10,55% atau minimal 10%.

"Kami minta kenaikan UMP DKI ini diubah, direvisi. Jangan malu untuk merevisi," kata Iqbal.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI