Logo BeritaSatu

MK Tambahkan Syarat Baru Ini Bagi Caleg Mantan Koruptor di Pemilu

Rabu, 30 November 2022 | 17:42 WIB
Oleh : Yustinus Paat / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konstitusi atau MK menambahkan syarat baru bagi caleg mantan terpidana termasuk terpidana kasus korupsi yang akan ikut menjadi Pemilu 2024. Salah satunya, adalah MK memberlakukan masa menunggu jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara yang berdasar pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal ini tertuang dalam putusan MK atas permohonan perkara Nomor 87/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Leonardo Siahaan. Putusan ini dibacakan Ketua MK Anwar Usman pada hari ini, Rabu (30/11/2022).

Advertisement

"Mengadili. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," kata Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan Chanel YouTube, Rabu (30/11/2022).

Dalam permohonannya, Leonardo menguji norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Nomor ini mengatur terkait salah satu syara calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yakni tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Dalam putusannya, MK pun menambahkan syarat baru bagi mantan terpidana jika nyaleg. Berdasarkan amar putusan MK atas permohonan Leonardo, maka bunyi Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu menjadi berikut ini:

(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

(ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Dengan demikian, mantan terpidana bisa nyaleg di Pemilu 2024 jika memenuhi tiga syarat, yakni masa menunggu jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara yang berdasar pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Keluarga Ungkap Sosok Selvi, Mahasiswi Korban Tabrak Lari di Cianjur

Eva Patimah, bibi mahasiswi Cianjur Selvi Amelia Nuraini, mengungkap sosok ponakannya yang menjadi korban tabrak lari di Cianjur

NEWS | 31 Januari 2023

Minyakita Langka di Rangkasbitung, Harga Naik Rp 1.000

Minyak goreng Minyakita sudah tidak lagi ditemukan di sejumlah pasar tradisional yang ada di wilayah Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten.

NEWS | 31 Januari 2023

Bareskrim Polri Berhasil Tangkap DPO Kasus Narkoba dari Malaysia

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menangkap satu daftar pencarian orang (DPO) atas nama Akbar Antoni (AA) dari Malaysia

NEWS | 31 Januari 2023

Ganjar Ingin NU Terus Berkontribusi dalam Perkuat Kehidupan Berbangsa

Ganjar Pranowo ingin Nahdlatul Ulama atau NU terus berkontribusi dalam memperkuat kehidupan berbangsa.

NEWS | 31 Januari 2023

Presiden Jokowi Mengaku Heran Ditanya Reshuffle Terus

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku heran mendapat pertanyaan tentang reshuffle kabbinet  setiap kali bertemu wartawan.

NEWS | 31 Januari 2023

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Ribuan Botol Miras Ilegal

Kantor Bea Cukai Kalbagbar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berhasil mengagalkan penyelundupan puluhan ribu botol minuman keras (miras) ilegal tanpa cukai.

NEWS | 31 Januari 2023

Polda Jabar Tak Kaitkan Skandal Kompol D dalam Kasus Kecelakaan di Cianjur

Polda Jabar tak mengaitkan skandal Kompol D dalam penyidikan kasus kecelakaan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

NEWS | 31 Januari 2023

Selingkuh Sejak April 2022, Kompol D Ditahan

Fadil Imran mengatakan, Kompol D yang terlibat kasus perselingkuhan telah ditahan. Kompol D selingkuh sejak April 2022 dengan wanita berinisial N.

NEWS | 31 Januari 2023

Hadapi Tantangan Era 4.0, Polri Perlu Restrukturisasi dan Reposisi

Direktur Lingkar Peduli Anak Negeri (Lingkar Puan), Andre M Pelawi mengatakan Polri perlu melakukan restrukturisasi dan reposisi di era 4.0.

NEWS | 31 Januari 2023

BNN Menutup Kemungkinan Legalisasi Ganja untuk Sarana Medis

Kepala BNN Komjen Polisi Petrus Reinhard Golose menegaskan sudah menutup kemungkinan ganja digunakan sebagai sarana medis.

NEWS | 31 Januari 2023


TAG POPULER

# Serial Killer


# Mahasiswa UI Ditabrak


# Tukang Becak Bobol BCA


# Biaya Haji 2023


# Pembunuhan di Depok


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Presiden Jokowi Tegaskan Hilirisasi Demi Kemakmuran Rakyat

Presiden Jokowi Tegaskan Hilirisasi Demi Kemakmuran Rakyat

EKONOMI | 8 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE