Logo BeritaSatu

MK Tambahkan Syarat Baru Ini Bagi Caleg Mantan Koruptor di Pemilu

Rabu, 30 November 2022 | 17:42 WIB
Oleh : Yustinus Paat / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konstitusi atau MK menambahkan syarat baru bagi caleg mantan terpidana termasuk terpidana kasus korupsi yang akan ikut menjadi Pemilu 2024. Salah satunya, adalah MK memberlakukan masa menunggu jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara yang berdasar pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal ini tertuang dalam putusan MK atas permohonan perkara Nomor 87/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Leonardo Siahaan. Putusan ini dibacakan Ketua MK Anwar Usman pada hari ini, Rabu (30/11/2022).

Advertisement

"Mengadili. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," kata Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan Chanel YouTube, Rabu (30/11/2022).

Dalam permohonannya, Leonardo menguji norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Nomor ini mengatur terkait salah satu syara calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yakni tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Dalam putusannya, MK pun menambahkan syarat baru bagi mantan terpidana jika nyaleg. Berdasarkan amar putusan MK atas permohonan Leonardo, maka bunyi Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu menjadi berikut ini:

(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

(ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Dengan demikian, mantan terpidana bisa nyaleg di Pemilu 2024 jika memenuhi tiga syarat, yakni masa menunggu jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara yang berdasar pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Dikenal Sejak PD II, Ini Keuntungan Penggunaan Balon Mata-mata

Pejabat Amerika Serikat mengatakan pada Kamis (2/2/2023) bahwa balon mata-mata Tiongkok telah terbang di atas AS selama beberapa hari.

NEWS | 4 Februari 2023

Ayah Bejat Pelaku Pencabulan Anak Kandung Dibekuk Polisi

Sungguh keji dan biadab prilaku seorang ayah di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung ini, mengaku khilaf dan tidak kuat menahan hawa nafsu, Ia tega mencabuli putri kandungnya sendiri yang masih berusia 6 tahun.

NEWS | 4 Februari 2023

Orang Tak Dikenal Bakar Rumah, Mobil, dan Motor di Kendari

Satu unit rumah dan 2 kendaraan mobil serta motor diduga dibakar orang tak dikenal (OTK) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra)

NEWS | 4 Februari 2023

Diduga Cabuli Siswa SD, Rumah Pensiunan ASN di Parepare Dilempari Batu

Seorang pensiunan ASN dipukuli massa dan rumahnya dilempari batu lantaran diduga menjadi pelaku pencabulan siswa SD di Parepare Sulawesi Selatan (Sulsel).

NEWS | 4 Februari 2023

Dewan Pers Sebut 97 Persen Pelanggaran Dipicu Kualitas Jurnalisme yang Kurang Baik

Dewan Pers menyebutkan 97 persen pelanggaran pers sepanjang 2022 dilakukan oleh media-media online. 

NEWS | 4 Februari 2023

Produksi UMKM di Makassar Terganjal Kelangkaan Minyakita

Kelangkaan minyak goreng Minyakita menyebabkan sejumlah pelaku UMKM di Makassar kesulitan mendapatkan pasokan.

NEWS | 4 Februari 2023

Fenomena Clickbait, Dunia Pers Dinilai dalam Kondisi Darurat

Ketua Forum Pemred Arifin Asydhad menyatakan, dunia pers Indonesia dalam kondisi darurat karena maraknya judul pemberitaan yang clickbait

NEWS | 4 Februari 2023

Tiongkok Tuduh Politisi dan Media AS Bikin Gaduh Soal Balon Mata-mata

Kemenlu Tiongkok pada Sabtu (4/2/2023) menyatakan, terjadi insiden force majeure yang membuat benda terbang Tiongkok berada di wilayah Amerika Serikat.

NEWS | 4 Februari 2023

Budidaya Melon Golden, Mantan TKI di Lombok Ini Raup Omzet Puluhan Juta

Mantan TKI asal Desa Kebon Ayu Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat NTB berhasil membudidayakan melon golden dan meraup omzet puluhan juta rupiah.

NEWS | 4 Februari 2023

Calon Anggota DPD Dapil Bengkulu Ditembak OTK, Hidayat Nur Wahid: Biadab

Wakil Ketua MPR Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengecam penembakan mantan Sekum Pemuda Muhammadiyah dan calon anggota DPD dapil Bengkulu, Rahimandani. 

NEWS | 4 Februari 2023


TAG POPULER

# Transmart


# Perayaan dan Sejarah Cap Go Meh


# Mutasi Perwira


# Kawasan Halal di Jakarta


# Eliezer


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Dikenal Sejak PD II, Ini Keuntungan Penggunaan Balon Mata-mata

Dikenal Sejak PD II, Ini Keuntungan Penggunaan Balon Mata-mata

NEWS | 23 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE