Logo BeritaSatu

Mendagri Ungkap Penyebab APBD Rp 278 T Mengendap di Bank

Rabu, 30 November 2022 | 21:54 WIB
Oleh : Arnoldus Kristianus / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat realisasi anggaran belanja daerah baru mencapai 62%, sehingga terjadi pengendapan dana di perbankan hingga Rp 278 triliun. Bahkan, ada daerah yang realisasi belanja baru mencapai 44%. Rendahnya penyerapan anggaran memengaruhi upaya pemerintah daerah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan, APBD merupakan salah satu instrumen yang sangat penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Saat terjadi perputaran uang di masyarakat akan memperkuat daya beli masyarakat. Perputaran uang akan berdampak pada konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu komponen penting untuk menghitung pertumbuhan ekonomi daerah. Perputaran uang juga untuk menstimulasi kegiatan usaha oleh pihak swasta,

Advertisement

“Kami sangat menyayangkan kok ada daerah yang masih di bawah 50% di bulan November harusnya di November sudah 70% ke atas. Kalau rata-rata nasional rata-rata 76,01% artinya gabungan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yaitu 76,01%,” ucap Tito usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 yang berlangsung secara hibrida di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Kemendagri menargetkan penyerapan anggaran pemerintah daerah bisa mencapai 70% hingga akhir tahun 2022 ini. Pada Desember nanti diharapkan semua kontrak kerja tahunan sudah selesai dikerjakan dan bisa dibayarkan sehingga bisa meningkatkan penyerapan anggaran belanja daerah.

“Harusnya di atas 70%, mudah-mudahan ini nanti banyak yang membayar proyek yang memang diabyarkan sebagai kontrak akhir tahun selesai. Kalau ini bisa naik sampai di atas 70% syukurlah, tetapi baiknya di atas 80%. Penyerapan anggaran Kemendagri saja sudah 85% saat ini,” kata Tito.

Catatan Kemendagri, menunjukan beberapa pemprov dengan realisasi anggaran belum mencapai 70% hingga November 2022 adalah Sulawesi Tengah (44%), Kalimantan Timur (49%), Papua Barat (53%), Bangka Belitung (54%), Jambi (61%), Kalimantan Utara (61%), dan Papua (62%). Tito mengimbau agar kepala daerah segera menggenjot belanja daerah dalam satu bulan ke depan.

“Saya mohon kepada kepala daerah ini tinggal satu bulan lagi, kami akan genjot dan akan saya umumkan daerah terendah. Daerah tertinggi akan saya berikan penghargaan apapun bentuknya. Baik pendapatan maupun belanja, untuk daerah yang belanjanya rendah pendapatannya juga rendah nanti akan diumumkan ke media,” kata Tito.

Dari kajian yang dilakukan Kemendagri ada beberapa penyebab tidak optimalnya penyerapan anggaran belanja daerah. Pertama yaitu kontrak kerja yang baru selesai pada akhir tahun sehingga belanja baru dibayar saat pekerjaan selesai. Hal ini menjadi dilema tersendiri sebab jika kontrak keja dibayar di awal terjadi kerentanan penyelewengan dari sisi hukum.

“Kalau itu dibayarkan sebelum kontrak selesai bisa menjadi masalah hukum, membayarkan pekerjaan yang belum selesai, bisa kena saat diperiksa KPK, Kejaksaan Agung dan Polisi,” kata Tito.

Kedua yaitu masalah kelambatan pada waktu lelang yang mengakibatkan proyeknya belum berjalan atau terlambat berjalan. Ketiga yaitu kepala daerah yang tidak melakukan koordinasi secara keseluruhan khususnya dalam penggunaan anggaran belanja daerah. Sehingga kegiatan belanja berjalan secara rutin tanpa memperhatikan permasalahan perlambatan penyerapan anggaran. Menurut Tito seharusnya kepala daerah mengumpulkan pejabat teknis terkait untuk melakukan pemetaan penyebab terjadinya pengendapan anggaran.

“Disisir satu-satu,Apa masalahnya? Karena kadang membutuhkan perhatian dan tekanan dari atasan, kalau enggak ya mereka landai-landai saja,” kata Tito.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo mengatakan realisasi belanja nasional sudah masuk ke angka 76% namun realisasi belanja daerah baru 62%. Masa penggunaan anggaran tinggal satu bulan lagi pada Desember 2022. Diharapkan dana belanja pemerintah pusat dan daerah bisa digunakan secara optimal agar memberikan efek positif ke pertumbuhan ekonomi nasional.

"Besok sudah Desember, artinya kita pontang-panting cari arus modal masuk lewat investasi, tapi uang yang ada di kantong sendiri tidak diinvestasikan, ini keliru besar," kata Joko Widodo.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kasus Bripka Madih, DPR Sebut Masih Ada Oknum Pemeras di Polri

Kasus polisi peras polisi yang menimpa anggota Provos Bripka Madih kini tengah menyita perhatian publik luas.

NEWS | 5 Februari 2023

Ibu Muda di Jambi Jadi Tersangka Pelecehan Anak, Sudah Ada 17 Korban

Polisi menetapkan seorang ibu muda di Jambi sebagai tersangka pelecehan anak. Korban pelecehan ibu muda itu terus bertambah dan kini mencapai 17 anak. 

NEWS | 5 Februari 2023

Soal Balon Mata-mata Tiongkok di AS, Pakar: Ini Amatir!

Penerbangan balon mata-mata Tiongkok di atas udara Amerika Serikat telah menandai taktik spionase yang lebih agresif, meskipun ceroboh dan amatir.

NEWS | 5 Februari 2023

16.000 Pekerja Bakal Masuk IKN, Badan Otorita Segera Hapus Kode Pos 6 Kecamatan

Menjelang masuknya 16.000 pekerja ke IKN, Badan Otorita IKN akan menghapus kode pos enam kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara.

NEWS | 5 Februari 2023

Respons Bamsoet soal Usulan Cak Imin Hapus Jabatan Gubernur

Ketua MPR, Bambang Soesatyo atau Bamsoet merespons usulan Ketua Umum PKB, Cak Imin agar jabatan gubernur dihapus. 

NEWS | 5 Februari 2023

Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah Perundingan Kode Etik di Laut China Selatan

Indonesia siap menjadi tuan rumah perundingan kode etik (code of conduct) di Laut China Selatan, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sabtu (4/2/2023).

NEWS | 5 Februari 2023

Kronologi Nenek di Sukabumi Dipolisikan Pelaku Pencabulan Cucunya

Kapolres Sukabumi, AKBP Zainal Abidin membeberkan kronologi nenek Sukabumi yang dipolisikan terdakwa kasus pencabulan terhadap cucunya. 

NEWS | 5 Februari 2023

PM Jepang Pecat Ajudan yang Anti-pasangan Sesama Jenis

PM Jepang Fumio Kishida pada Sabtu (4/2/2023), pecat ajudan yang mengatakan tidak ingin hidup berdampingan dengan pasangan sesama jenis.

NEWS | 5 Februari 2023

Bripka Madih Merasa Dizalimi Kementerian ATR/BPN dan Bareskrim Polri

Anggota Provost Polsek Jatinegara, Bripka Madih yang viral atas kasus polisi peras polisi mengaku dizalimi Kementerian ATR/BPN dan Bareskrim Polri. 

NEWS | 5 Februari 2023

Bersihkan Pengaruh Pro-Rusia, Zelensky Cabut Kewarganegaraan Sejumlah Politisi

Zelensky mencabut kewarganegaraan beberapa mantan politisi berpengaruh pada sebagai langkah terbaru untuk "membersihkan" negara dari pengaruh pro-Rusia.

NEWS | 5 Februari 2023


TAG POPULER

# Transmart


# Perayaan dan Sejarah Cap Go Meh


# Mutasi Perwira


# Kawasan Halal di Jakarta


# Eliezer


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Kasus Bripka Madih, DPR Sebut Masih Ada Oknum Pemeras di Polri

Kasus Bripka Madih, DPR Sebut Masih Ada Oknum Pemeras di Polri

NEWS | 12 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE