Logo BeritaSatu

PSI Janji Tak Ajukan Eks Koruptor Jadi Caleg di Pemilu 2024

Kamis, 1 Desember 2022 | 16:14 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berjanji tidak akan mengajukan mantan narapidana kasus korupsi sebagai calon legislatif (caleg) di Pemilu 2024. Hal ini disampaikan Juru Bicara PSI, Ariyo Bimmo menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menambahkan masa lima tahun bagi mantan koruptor jika ini mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di semua tingkatan.

Bimmo menyatakan, PSI mengapresiasi putusan MK dengan Nomor 87/PUU-XX/2022 terkait pengujian Pasal 240 ayat (1) UU Pemilu tersebut sebagai terobosan hukum. Putusan itu memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara dan peserta pemilu. Namun, hal tersebut bukan berarti PSI akan mengajukan mantan koruptor sebagai caleg, termasuk di Pemilu 2024.

Advertisement

"Enggak lah, enggak berarti PSI mau menerima orang yang pernah korupsi sebagai caleg," kata Bimmo kepada wartawan, Kamis (1/12/2022).

Dikatakan, PSI menilai orang yang pernah terbukti mengkhianati urusan publik tidak seharusnya kembali diberi kepercayaan untuk memegang jabatan publik.

"Hal ini berlaku untuk jabatan yang sifatnya penunjukan, seperti menteri, komisaris dan lain-lain, maupun yang sifatnya pemilihan seperti kepala negara/daerah dan anggota legislatif," tutur Bimmo.

PSI kembali mengingatkan masyarakat mengenai fenomena pembebasan bersyarat dan vonis ringan koruptor yang terjadi akhir-akhir ini. Dia merujuk pada penelitian ICW tahun 2021 yang menyebut rata-rata vonis koruptor hanya 3 tahun 5 bulan.

"Artinya, koruptor bisa nyaleg lagi setelah 8,5 tahun. Kira-kira menurut anda, para calon koruptor akan jera enggak?" ujar Bimmo berseloroh.

Menurutnya, efek jera tidak tergantung ancaman hukuman dalam peraturan perundang-undangan, tetapi sangat relevan dengan proses pemidanaan dan pascapemidanaan.

"Bagaimanapun, putusan MK ini sudah selaras dengan pemikiran para pembuat undang-undang ketika menetapkan undang-undang dalam rezim hukum yang sama (UU Pilkada). Agar lebih selaras lagi, baiknya ancaman pidana pencabutan hak politik juga ditambahkan dalam UU Tipikor dan RUU KUHP," tegas Bimmo.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Lima Hari Hanyut, Bocah Perempuan di Malang Akhirnya Ditemukan

Warga Dusun Ngrancah di Malang, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan sesosok jasad bocah perempuan dalam kondisi mengapung di aliran Sungai Brantas

NEWS | 30 Januari 2023

Unik, Pesta Ulang Tahun Anjing Digelar ala Kekaisaran Tiongkok

Di Kota Surabaya terdapat enam ekor anjing ras mini pom-pom yang merayakan ulang tahunnya secara besar-besaran layaknya manusia.

NEWS | 30 Januari 2023

Top 5 News: Jalan Ambles di Grobogan hingga Juventus Jelang Lawan Monza

Kabar tentang jalur Semarang-Grobogan yang ambles sepanjang 25 meter menjadi berita terpopuler atau top news Beritasatu.com, Minggu (29/1/2023).

NEWS | 30 Januari 2023

Menpan RB Klarifikasi Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat

Menpan RB menegaskan dirinya tidak pernah menyebutkan anggaran pengetatan kemiskinan Rp 500 triliun tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan.

NEWS | 30 Januari 2023

Pesta Rakyat Cap Go Meh di Bogor Digelar hingga 2 Februari 2023

Bazar Pesta Rakyat, salah satu kegiatan dari rangkaian acara Cap Go Meh (CGM)-Bogor Street Fest (BSF) 2023 digelar sejak 26 Januari hingga 2 Februari 2023.

NEWS | 30 Januari 2023

2 Pelajar di Sukabumi Jadi Korban Pembacokan

Dua pelajar di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban pembacokan di dua lokasi berbeda, yakni Kecamatan Cicurug dan Palabuhanratu.

NEWS | 30 Januari 2023

Soal Perayaan Imlek, Ini Kata DPP PITI

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PITI Denny Sanusi menyatakan, Imlek bukan suatu perayaan agama tertentu.

NEWS | 30 Januari 2023

Permabudhi: Imlek Momentum Perayaan Sukacita Kebangsaan

Ketua Umum Permabudhi Philip Kuntjoro Widjaja mengatakan, Tahun Baru Imlek merupakan momentum perayaan sukacita kebangsaan.

NEWS | 30 Januari 2023

Besok, PM Malaysia Anwar Ibrahim Gelar Kunjungan Resmi ke Singapura

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akan menggelar kunjungan resmi ke Singapura pada Senin (30/1/2023) besok.

NEWS | 29 Januari 2023

Soal Isu Reshuffle Kabinet, PKB: Belum Pasti Terjadi

Ketua DPP PKB Daniel Johan menyebutkan bahwa reshuffle kabinet yang dikabarkan dilakukan pada Rabu Pon 1 Februari 2023, belum pasti terjadi.

NEWS | 30 Januari 2023


TAG POPULER

# Serial Killer


# Mahasiswa UI Ditabrak


# Tukang Becak Bobol BCA


# Biaya Haji 2023


# Pembunuhan di Depok


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Erick Thohir: Produsen Makanan Halal Justru Dikuasai Negara-negara Nonmuslim

Erick Thohir: Produsen Makanan Halal Justru Dikuasai Negara-negara Nonmuslim

EKONOMI | 10 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE