Logo BeritaSatu

Komisi II DPR Minta KPU Jalani Putusan MK soal Syarat Eks Koruptor Nyaleg

Jumat, 2 Desember 2022 | 01:55 WIB
Oleh : Yustinus Paat / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mematuhi dan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang mantan terpidana kasus korupsi atau eks koruptor setelah 5 tahun keluar dari penjara maju caleg. Menurut Junimart, KPU tidak boleh membuat aturan yang bertentangan dengan putusan MK tersebut.

“KPU wajib dan harus tunduk kepada keputusan pengadilan yang sudah inkracht van gewijsde. KPU tidak boleh membuat regulasi yang bertentangan dengan UU, karena putusan pengadilan adalah UU yang mengikat bagi siapa saja,” ujar Junimart kepada wartawan, Kamis (1/12/2022).

Advertisement

KPU dinilai tidak perlu lagi berkonsultasi dengan Komisi II terkait adanya putusan MK itu. Pasalnya, putusan MK sudah jelas secara konstitusi.

“Artinya KPU tidak perlu berkonsultasi dengan Komisi II terkait dengan perintah/putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak perlu tafsir,” katanya.

Lebih lanjut, Junimart mengaku setuju dengan putusan MK tersebut. Menurut Junimart, putusan MK juga sejalan dengan sikap pengadilan umum yang melakukan pencabutan hak politik terhadap pejabat negara yang melakukan korupsi.

“Saya setuju dengan putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 sepanjang itu mengikuti amar putusan pengadilan umum yang sudah inkracht, yang mensyaratkan seorang narapidana dicabut hak politiknya, tidak boleh mencalonkan dan/atau dicalonkan dalam jabatan politik,” katanya.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan pihaknya akan mempelajari putusan MK yang melarang eks koruptor untuk tidak menjadi caleg setelah lima tahun keluar dari penjara. KPU akan membahas putusan MK tersebut dengan Presiden dan DPR selaku pembuat UU.

“KPU akan mempelajari putusan MK tersebut. Kami akan konsultasikan materi putusan judicial review Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut kepada pembentuk UU, dalam hal ini Presiden dan DPR,” ujar Hasyim.

Menurut Hasyim, pihaknya akan berkonsultasi, apakah pelarangan caleg itu hanya berlaku bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi/kabupaten/kota, atau termasuk juga calon anggota DPD. Karena hal ini tentunya mempengaruhi Peraturan KPU (PKPU).

“Di antara hal yg perlu kami konsultasikan adalah pemberlakuan dalam PKPU apakah hanya untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi/kab/kota, atau termasuk juga calon anggota DPD,” tegas Hasyim.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Wanita Tewas di Perumahan Mewah di Penjaringan, Polisi Temukan Pistol di TKP

Wanita berinisial (S) yang berusia 51 Tahun tersebut ditemukan tewas di sebuah kamar dalam kondisi luka-luka.

MEGAPOLITAN | 9 Februari 2023

DPR Dorong Pelaksanaan Ibadah Haji 2023 Dipersingkat Jadi 35 Hari

DPR mendorong pemerintah agar mempersingkat durasi pelaksanaan ibadah haji 2023 menjadi 35 hari.

NASIONAL | 9 Februari 2023

FKPT Jateng Ajak Masyarakat Hindari Politik Identitas

Ketua FKPT Jateng Syamsul Ma’arif mengajak masyarakat menghindari penggunaan politik identitas.

NASIONAL | 9 Februari 2023

Tingkatkan Kontribusi dan Beri Pelayanan Terbaik, PLN Siapkan 6 Strategi

PLN menyiapkan 6 strategi untuk membawa perusahaan melaju kencang pada 2023 ini. PLN memaparkan 6 strategi itu dalam RDP bersama Komisi VII DPR.

EKONOMI | 9 Februari 2023

Subsidi Biaya Haji Minim, DPR Usul BPKH Dibubarkan

"Kalau hanya mengandalkan 70:30 saja subsidi bagi jemaah haji kita, tidak perlu ada BPKH. Dibubarkan saja!" kata Marwan.

NASIONAL | 8 Februari 2023

Polisi Temukan Puluhan Video Dewasa Milik Pelaku Pencabulan Belasan Anak di Jambi

Polisi menemukan foto dan video dewasa dari telepon genggam milik perempuan muda pelaku pencabulan belasan anak di Jambi.

NUSANTARA | 8 Februari 2023

Menkes Sebut Biaya Vaksin Berbayar Rp 100.000 Masuk Akal

Menkes Budi Gunadi mengatakan, harga vaksin berbayar bagi masyarakat kurang mampu akan ditanggung negara melalui mekanisme Penerima Bantuan Iuran (PBI).

NASIONAL | 8 Februari 2023

Sosialisasi KUHP, Ahli Hukum Berikan Edukasi di Manokwari

Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), kembali melakukan sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

NASIONAL | 8 Februari 2023

Cari Pilot Susi Air, Aparat Gabungan Telusuri Hutan di Nduga Papua

Aparat gabungan TNI/Polri melakukan penelusuran hutan di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan guna melacak keberadaan pilot Susi Air.

NASIONAL | 8 Februari 2023

Indonesia Emas 2045, BUMN Diharapkan Jadi Pemeran Utama

BUMN diharapkan bisa menjadi pemeran utama dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

NASIONAL | 9 Februari 2023


TAG POPULER

# Lee Da In


# 1 Abad NU


# Christine Hakim


# Susi Air


# Praxion


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Real Madrid ke Final Piala Dunia Antarklub, Ancelotti Masih Belum Puas

Real Madrid ke Final Piala Dunia Antarklub, Ancelotti Masih Belum Puas

BOLA | 16 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE