PKB Dorong Karyawan Startup Bentuk Serikat Pekerja Imbas Marak PHK

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak karyawan-karyawan startup segera membentuk serikat pekerja. Pasalnya, belakangan, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal karyawan startup dengan alasan efisiensi perusahaan.

“Kita mendorong agar karyawan-karyawan startup segera membentuk serikat pekerja agar memiliki kekuatan memperjuangkan hak-haknya,” ujar Juru Bicara Muda PKB, Dira Martamin saat konferensi pers terkait “Masa Depan Startup Suram dan PHK Besar-besaran” di kantor DPP PKB, Jakarta, Sabtu (3/12/2022).

Hadir juga juru bicara lainnya, yakni Michael Sinaga dan Nada Fuady.

Menurut Dira, saat ini banyak karyawan startup yang sudah di-PHK, tidak mengetahui cara memperjuangkan hak-hak mereka. Dikatakan, mereka susah menggugat ke pengadilan, karena kondisi keuangan yang tidak mencukupi pasca-PHK.

“Dengan adanya serikat pekerja maka perjuangan mereka lebih mudah karena serikat pekerja yang akan menjadi wakil mereka berhadapan dengan perusahaan, pemerintah atau bahkan dengan pengadilan,” imbuh Dira.

Michael Sinaga menilai karyawan-karyawan startup kurang memprioritaskan adanya serikat pekerja. Hal ini, kata Michael, berbeda dengan buruh-buruh pabrik yang sudah memiliki serikat pekerja sehingga memiliki wadah perjuangan yang kuat dan solid.

“Mereka (karyawan startup) kurang memprioritaskan adanya serikat pekerja. Mereka belum melihat serikat pekerja sebagai kebutuhan,” katanya.

Menurut Michael, sebenarnya karyawan-karyawan startup bukannya tidak mengerti atau memahami soal keberadaan serikat pekerja. Pasalnya, umumnya yang bekerja di perusahaan startup merupakan orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi.

“Hanya mungkin belum menganggap sebagai sesuatu yang penting. Padahal, kalau ada serikat pekerja, itu sangat membantu,” ungkap Michael.

Sementara itu, Nada Fuady mengatakan pihaknya mengangkat isu ini karena karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan startup umumnya anak-anak muda dan milenial. Ketika mereka di-PHK, kata Nada, maka pasti kebingungan dengan kondisi keuangannya.

“Apalagi kalau ada yang baru cicil rumah, mobil atau baru lahiran anak, mereka akan kesulitan. Karena itu, butuh dorongan agar perusahaan startup menjadi PHK sebagai opsi terakhir serta perlu tindakan dari pemerintah untuk melindungi hak-hak pekerja,” katanya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

BERITA TERPOPULER

TERKINI