Copyright © 2023 BeritaSatu
Allright Reserved

Adian: Suara Rakyat Tak Perlu Dibayar dengan Uang dalam Amplop

Sabtu, 3 Desember 2022 | 19:12 WIB
Oleh : Yustinus Paat / CAR
Politikus PDIP Adian Napitupulu.

Banjarmasin, Beritasatu.com – Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu mengingatkan para anggota dan kader PDIP tidak menjadikan rakyat sekadar objek jual beli suara saat pemilu. Menurut Adian, PDIP harus memandang rakyat secara terhormat, sehingga tidak perlu dibayar dengan uang amplop pada saat Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan Adian saat memberikan materi pada rapat kerja daerah (rakerda) PDIP Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Kalsel, Sabtu (3/12/2022). Menurut Adian, seluruh anggota dan kader PDIP adalah aktivis pergerakan yang tugasnya cuma satu, yakni mengorganisasi rakyat.

“Kalau kita sendiri, kita bukan siapa-siapa. Bagaimana cara mengorganisasi rakyat? Uang bukanlah jawabannya. Suara rakyat tak perlu dibayar dengan uang amplop. Rakyat tak boleh jadi objek jual beli, rakyat itu terhormat,” ujar Adian.

Oleh karena itu, menurut Adian, para anggota dan kader PDIP perlu menghilangkan pikiran bahwa rakyat yang diwakili hanya sekadar diberi amplop berisi uang. Selain itu, tutur dia, semua kader harus turun masyarakat untuk memberikan solusi atas persoalan mereka.

“Berbuat yang terbaik kepada rakyat, maka rakyat takkan bertanya apa agama dan suku, tetapi akan bisa melihat ketulusan dari tindakan,” katanya.

Adian berbagi bercerita panjang tentang yang dilakukannya di Pongkor, Bogor, Jawa Barat. Adian menginisiasi warga Pongkor untuk membentuk koperasi, sehingga dibolehkan menambang atas izin usaha pertambangan (IUP) di Pongkor yang dimiliki BUMN.

Adian mengaku perjuangannya berhasil karena rakyat yang bergabung koperasi akhirnya bisa diorganisasi, dilatih manajemen, tata cara menambang sesuai standar keselamatan. Koperasi dengan anggota yang telah dilatih tersebut kini sudah boleh menambang. Dalam 6 bulan ke depan, koperasi rakyat ini sudah akan mengolah sendiri.

“Saya lakukan bukan demi suara, tetapi sederhana, berbuat baik ke rakyat dan rakyat akan tahu siapa yang berbuat baik dengan tulus,” ungkap Adian.

Begitu juga dengan pengorganisasian rakyat di Cileungsi untuk memiliki tanah yang dulu dikuasai oleh yayasan yang terafiliasi Soeharto. Setelah melalui perjuangan panjang, kata Adian, tanah tersebut menjadi tanah untuk rakyat.

Contoh lain, di Lebak Wangi, Bogor. Rakyat desa diorganisasi untuk memanfaatkan waduk menjadi sumber penghidupan. Hasilnya, hari ini 144 desa rakyat desa bekerja di sana, dengan 22 orang anak muda Karang Taruna digaji dari BumDes yang mengelolanya.

“Ini bukti bahwa ketika kita mau mengorganisasi rakyat desa menjadi subyek bukan objek, itu bisa. Rakyat harus jadi subjek bernegara, harus diorganisir agar semakin besar keterlibatannya dalam bernegara. Itulah tugas kita,” kata Adian.

Sementara Politisi Muda PDIP lain, Bane Raja Manalu yang juga hadir dalam acara tersebut, mengatakan kemampuan mengorganisasi rakyat lewat berbagai aktivitas pemberdayaan masyarakat, harus sejalan dengan kemampuan berkomunikasi politik.

“Tentu apa yang diucapkan dan disampaikan harus sejalan dengan apa yang dilakukan, seperti apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Apa yang dilakukan di lapangan harus terkomunikasikan ke masyarakat luas. Berceritalah sebelum disebut bercerita itu menjadi haram,” kata Bane.

Menurut Bane, mengambil kisah dari Adian, kerja mengorganisasi penambang di Pongkor adalah daya juang yang akan dilihat oleh rakyat, dan akan berwujud menjadi pilihan politik saat pemilu.

“Kita harus mampu mengorkestrasi kebaikan dan mampu menyampaikannya kepada masyarakat lebih luas. Militansi dalam mewujudkan hal ini jangan ditunda lagi. Kita harus menata kebenaran yang disampaikan lewat media, sebagai tempat menyampaikan tatanan kebenaran tersebut,” urai Bane.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI