Copyright © 2023 BeritaSatu
Allright Reserved

Cak Imin: Indonesia Perlu Buat Aliansi Berbasis Komoditas

Senin, 5 Desember 2022 | 13:54 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS
Muhaimin Iskandar.

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendorong Indonesia membentuk aliansi berbasis komoditas. Hal ini disampaikan Cak Imin merespons kekalahan Indonesia di WTO (World Trade Organisation) terkait gugatan soal larangan ekspor nikel.

Cak Imin menyatakan, kekalahan di WTO menunjukkan adanya kekuatan global yang terus memaksa Indonesia melakukan ekspor bahan mentah.

"Pembatasan atau pelarangan ekspor bahan mentah merupakan policy nasional kita untuk mendorong kepentingan hilirisasi industri dalam negeri. Namun pemaksaan ekspor ini malah akan menguntungkan negara-negara lain, khususnya Barat," ujar Cak Imin di Jakarta, Senin (5/12/2022).

Cak Imin, menekankan perlunya perubahan policy perdagangan global Indonesia. Bahkan, kata dia, perlu pergeseran orientasi hubungan luar negeri.

"Sekarang kita lihat juga bagaimana negara-negara Barat sepakat membatasi harga minyak Rusia menjadi US$ 60 per barel. Sebagai balasan atas policy OPEC+ yang mengurangi produksi minyak mereka sebanyak 2 juta barel per hari," ungkap Muhaimin.

Menurut Cak Imin, model persekutuan dagang berbasis produsen komoditi seperti OPEC itu mendesak untuk dilakukan, seperti aliansi antarnegara berbasis komoditas. Dicontohkan, untuk batubara, Indonesia bisa membangun persekutuan dengan Afrika Selatan, Rusia, Australia sebagai sesama produsen.

"Untuk nikel bisa dengan Caledonia, Filipina. Untuk gas bisa dengan Qatar, UEA, Kazakhstan, Rusia. Agar stabilitas harga dan pasokan terjamin. Juga lebih mandiri menentukan kuantitas ekspor," paparnya.

Cak Imin menegaskan Indonesia merupakan produsen nikel dan sawit terbesar dunia, penghasil timah nomor 2 dunia, nomor 4 di batubara dunia, pemilik cadangan gas terbesar se-Asia Pasifik serta produsen karet nomor 6.

"Kalau kita tidak bersekutu dengan sesama produsen, maka kita akan terus jadi sasaran pemaksaan dan blackmail dari negara-negara barat. Lah wong barangnya punya kita kok mereka yang maksa-maksa?," tegas Cak Imin.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar mendukung langkah pemerintah yang menyatakan akan mengajukan banding terhadap keputusan WTO soal larangan ekspor nikel. Diketahui, WTO menyatakan kebijakan pemerintah Indonesia yang melarang ekspor serta kewajiban dan pengolahan pemurnian mineral di dalam negeri melanggar ketentuan organisasi dagang dunia itu.

Untuk itu, Gunhar menilai sikap pemerintah Indonesia melawan keputusan WTO sudah tepat. Gunhar mengatakan pemerintah harus tetap melanjutkan program hilirisasi nikel meskipun WTO menyatakan Indonesia kalah dalam perkara larangan ekspor nikel tersebut.

“Sikap perlawanan pemerintah Indonesia terhadap keputusan WTO itu harus didukung penuh. Pelarangan ekspor nikel dalam bentuk mentah sudah tepat demi meningkatkan nilai jual dan pendapatan negara," ujar Gunhar kepada wartawan, Kamis (1/12/2022).

Gunhar menjelaskan hilirisasi nikel dan sumber daya alam (SDA) lainnya di Indonesia sebuah keharusan demi meningkatkan nilai tambah serta pendapatan negara. Kebijakan itu, menurutnya, akan berujung pada kemakmuran rakyat sebagaimana amanat dalam UUD 1945. Selain itu, hilirisasi SDA selama ini telah terbukti membawa dampak pada peningkatan pendapatan negara, penyerapan tenaga kerja, dan mendorong industri akhir pemakaian mineral nikel.

Data pun membuktikan, Indonesia diperkirakan akan mendapatkan durian runtuh berupa pendapatan negara yang besar dari nilai ekspor nikel yang sudah terhilirisasi.

"Diperkirakan nilainya Rp 418 triliun sampai Rp 465 triliun. Semua penambahan pendapatan negara itu tentu akan berujung bagi kemakmuran rakyat Indonesia sendiri,” kata politikus PDIP itu.

Oleh karena itu, Gunhar menyatakan sudah saatnya kekayaan sumber daya alam negeri ini dapat dikelola sepenuhnya dari hulu sampai hilir oleh bangsa Indonesia, dan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Segenap tumpah darah, pemuda dan pemudi Indonesia sudah saatnya mengelola SDA yang kita miliki. Tujuanya adalah untuk mencapai kemakmuran dan keadilan yang merata,” tegasnya.

Diketahui, dalam rapat kerja Komisi VII DPR pada Senin (21/11/2022) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkap hasil keputusan akhir WTO, dimana Indonesia dinyatakan terbukti melanggar ketentuan WTO terkait larangan ekspor nikel. Dalam paparannya, tertulis bahwa final panel report dari WTO sudah keluar per 17 Oktober 2022.

Arifin menilai masih ada peluang untuk banding terkait larangan ekspor nikel kepada WTO. Pemerintah juga beranggapan tidak perlu ada perubahan peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai tersebut sebelum ada keputusan sengketa diadopsi dispute settlement body (DSB).

“Pemerintah berpandangan bahwa keputusan panel belum memiliki keputusan hukum yang tetap, sehingga masih terdapat peluang untuk banding,” tuturnya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


TERKINI