Logo BeritaSatu

Ganjar Targetkan 100 Persen Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jateng

Senin, 5 Desember 2022 | 18:00 WIB
Oleh : FW

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menargetkan seluruh Kabupaten dan kota di wilayahnya untuk memiliki mal pelayanan publik (MPP). Sampai saat ini, tercatat sudah ada 21 MPP di wilayah Jawa Tengah ditambah dengan mal pelayanan publik milik pemerintah provinsi.

Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo usai menghadiri peresmian 26 MPP oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Istana Wakil Presiden pada Senin (5/12/2022).

Advertisement

"Saat ini, tercatat ada sekitar 103 MPP di Indonesia dan 22 di antaranya berada di area Jawa Tengah. Artinya, tinggal 13 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masih belum memiliki MPP", tukas Ganjar. "Tentunya itu menjadi bagian dari PR reformasi birokrasi kita yang mesti segera diselesaikan oleh daerah," ujar Ganjar lagi.

Menurutnya, semakin banyak MPP yang terbangun, maka kualitas pelayanan publik pun akan semakin baik. Namun, keberadaan MPP dipastikan dapat berfungsi dengan maksimal.

"Tapi itu nanti nggak cukup, loh. Jangan sampai terjebak hanya menjadi bangunannya saja, hanya mengumpulkan saja mal pelayanan publik. Tapi juga harus memudahkan, menggampangkan orang untuk dilayani. Dan yang kedua harus bisa berpindah ke sistem yang sekali lagi, yang wajib didigitalkan," paparnya.

Ke depan, Gubernur dengan ciri berambut putih itu menargetkan semua kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki MPP. "Mudah-mudahan sebentar lagi bisa 100 persen," tegasnya.

Sampai saat ini MPP di Jawa Tengah sudah ada di Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Kota Surakarta, Karanganyar, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Semarang, Kendal, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas, Grobogan, Klaten, Brebes, Rembang dan Cilacap. Selain itu ada juga MPP milik Pemprov Jawa Tengah.

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin secara khusus ikut menyampaikan 5 (lima) arahan kepada lembaga terkait untuk mengembangkan MPP agar kualitas layanan publik semakin meningkat.

“Pertama, Kementerian PANRB segera rumuskan dan laksanakan terobosan MPP yang lebih dinamis melalui platform digital,” ujar Wapres. "Yang kedua, Kementerian Investasi juga turut menyempurnakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) karena saya masih mendengar adanya keluhan dan isu pada layanan OSS di kabupaten/kota. Untuk itu, OSS kiranya dapat segera diintegrasikan dengan MPP Digital,” tambah Wapres.

"Ketiga, bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah harus bisa mendapat perhatian lebih (lagi) melalui tambahan anggaran", ujar Wapres lagi dalam sambutannya.

Wapres juga turut mengajak Bappenas dan Kementerian Keuangan agar memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Pemerintah Daerah, khususnya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah.

Selanjutnya, Wapres berharap bagi para pemimpin daerah untuk diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi satu kesatuan dalam MPP yang telah dibangun. “Para Gubernur, Bupati dan Sekda berkomitmen kuat dan bersama-sama mengintegrasikan berbagai jenis layanan OPD dalam satu penyelenggaraan MPP,” tutup Wapres dalam kesempatan siang itu.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

DPR Dorong Pelaksanaan Ibadah Haji 2023 Dipersingkat Jadi 35 Hari

DPR mendorong pemerintah agar mempersingkat durasi pelaksanaan ibadah haji 2023 menjadi 35 hari.

NASIONAL | 9 Februari 2023

FKPT Jateng Ajak Masyarakat Hindari Politik Identitas

Ketua FKPT Jateng Syamsul Ma’arif mengajak masyarakat menghindari penggunaan politik identitas.

NASIONAL | 9 Februari 2023

Tingkatkan Kontribusi dan Beri Pelayanan Terbaik, PLN Siapkan 6 Strategi

PLN menyiapkan 6 strategi untuk membawa perusahaan melaju kencang pada 2023 ini. PLN memaparkan 6 strategi itu dalam RDP bersama Komisi VII DPR.

EKONOMI | 9 Februari 2023

Subsidi Biaya Haji Minim, DPR Usul BPKH Dibubarkan

"Kalau hanya mengandalkan 70:30 saja subsidi bagi jemaah haji kita, tidak perlu ada BPKH. Dibubarkan saja!" kata Marwan.

NASIONAL | 8 Februari 2023

Polisi Temukan Puluhan Video Dewasa Milik Pelaku Pencabulan Belasan Anak di Jambi

Polisi menemukan foto dan video dewasa dari telepon genggam milik perempuan muda pelaku pencabulan belasan anak di Jambi.

NUSANTARA | 8 Februari 2023

Menkes Sebut Biaya Vaksin Berbayar Rp 100.000 Masuk Akal

Menkes Budi Gunadi mengatakan, harga vaksin berbayar bagi masyarakat kurang mampu akan ditanggung negara melalui mekanisme Penerima Bantuan Iuran (PBI).

NASIONAL | 8 Februari 2023

Sosialisasi KUHP, Ahli Hukum Berikan Edukasi di Manokwari

Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), kembali melakukan sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

NASIONAL | 8 Februari 2023

Cari Pilot Susi Air, Aparat Gabungan Telusuri Hutan di Nduga Papua

Aparat gabungan TNI/Polri melakukan penelusuran hutan di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan guna melacak keberadaan pilot Susi Air.

NASIONAL | 8 Februari 2023

Indonesia Emas 2045, BUMN Diharapkan Jadi Pemeran Utama

BUMN diharapkan bisa menjadi pemeran utama dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

NASIONAL | 9 Februari 2023

Usut Kasus Lahan yang Libatkan Bripka Madih, Polda Metro Gandeng BPN

Polda Metro Jaya menggandeng Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk mengusut kasus lahan yang melibatkan Provost Polsek Jatinegara Bripka Madih.

MEGAPOLITAN | 8 Februari 2023


TAG POPULER

# Lee Da In


# 1 Abad NU


# Christine Hakim


# Susi Air


# Praxion


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Teten: Revisi UU Koperasi Cegah Penjahat Keuangan Pindah

Teten: Revisi UU Koperasi Cegah Penjahat Keuangan Pindah

EKONOMI | 18 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE