Copyright © 2023 BeritaSatu
Allright Reserved

Ganjar Targetkan 100 Persen Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jateng

Senin, 5 Desember 2022 | 18:00 WIB
Oleh : FW
Ganjar Pranowo menghadiri peresmian 26 Mal Pelayanan Publik yang diinisiasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Istana Wakil Presiden pada Senin, 5 Desember 2022.

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menargetkan seluruh Kabupaten dan kota di wilayahnya untuk memiliki mal pelayanan publik (MPP). Sampai saat ini, tercatat sudah ada 21 MPP di wilayah Jawa Tengah ditambah dengan mal pelayanan publik milik pemerintah provinsi.

Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo usai menghadiri peresmian 26 MPP oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Istana Wakil Presiden pada Senin (5/12/2022).

"Saat ini, tercatat ada sekitar 103 MPP di Indonesia dan 22 di antaranya berada di area Jawa Tengah. Artinya, tinggal 13 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masih belum memiliki MPP", tukas Ganjar. "Tentunya itu menjadi bagian dari PR reformasi birokrasi kita yang mesti segera diselesaikan oleh daerah," ujar Ganjar lagi.

Menurutnya, semakin banyak MPP yang terbangun, maka kualitas pelayanan publik pun akan semakin baik. Namun, keberadaan MPP dipastikan dapat berfungsi dengan maksimal.

"Tapi itu nanti nggak cukup, loh. Jangan sampai terjebak hanya menjadi bangunannya saja, hanya mengumpulkan saja mal pelayanan publik. Tapi juga harus memudahkan, menggampangkan orang untuk dilayani. Dan yang kedua harus bisa berpindah ke sistem yang sekali lagi, yang wajib didigitalkan," paparnya.

Ke depan, Gubernur dengan ciri berambut putih itu menargetkan semua kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki MPP. "Mudah-mudahan sebentar lagi bisa 100 persen," tegasnya.

Sampai saat ini MPP di Jawa Tengah sudah ada di Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Kota Surakarta, Karanganyar, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Semarang, Kendal, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas, Grobogan, Klaten, Brebes, Rembang dan Cilacap. Selain itu ada juga MPP milik Pemprov Jawa Tengah.

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin secara khusus ikut menyampaikan 5 (lima) arahan kepada lembaga terkait untuk mengembangkan MPP agar kualitas layanan publik semakin meningkat.

“Pertama, Kementerian PANRB segera rumuskan dan laksanakan terobosan MPP yang lebih dinamis melalui platform digital,” ujar Wapres. "Yang kedua, Kementerian Investasi juga turut menyempurnakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) karena saya masih mendengar adanya keluhan dan isu pada layanan OSS di kabupaten/kota. Untuk itu, OSS kiranya dapat segera diintegrasikan dengan MPP Digital,” tambah Wapres.

"Ketiga, bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah harus bisa mendapat perhatian lebih (lagi) melalui tambahan anggaran", ujar Wapres lagi dalam sambutannya.

Wapres juga turut mengajak Bappenas dan Kementerian Keuangan agar memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Pemerintah Daerah, khususnya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah.

Selanjutnya, Wapres berharap bagi para pemimpin daerah untuk diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi satu kesatuan dalam MPP yang telah dibangun. “Para Gubernur, Bupati dan Sekda berkomitmen kuat dan bersama-sama mengintegrasikan berbagai jenis layanan OPD dalam satu penyelenggaraan MPP,” tutup Wapres dalam kesempatan siang itu.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI