Copyright © 2023 BeritaSatu
Allright Reserved

RUU KUHP Disahkan Hari Ini, 12 Masalah Mengintai

Selasa, 6 Desember 2022 | 09:40 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS
Massa dari berbagai organisasi menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan RKUHP di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 5 Desember 2022.

Jakarta, Beritasatu.com - Aliansi Nasional Reformasi KUHP membeberkan 12 ketentuan bermasalah yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang rencananya akan disahkan DPR hari ini, Selasa (6/12/2022). Untuk itu, Aliansi menolak pengesahan RUU KUHP karena akan bisa mematikan demokrasi di Indonesia.

"Pasal-pasal yang terkandung dalam draf akhir RUU KUHP masih memuat pasal-pasal antidemokrasi, melanggengkan korupsi di Indonesia, membungkam kebebasan pers, menghambat kebebasan akademik, mengatur ruang privat masyarakat, diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok marginal, mengancam keberadaan masyarakat adat, dan memiskinkan rakyat," ujar Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur di sela-sela aksi demonstrasi menolak RUU KUHP di depan Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/12/2022).

Selain YLBHI, terdapat sekitar 100 organisasi demokrasi, HAM dan mahasiswa yang bergabung dalam aliansi tersebut. Beberapa di antaranya, Imparsial, Kontras, AJI, BEM UI, HWRG, ELSAM, ICJR, PSHK, dan lembaga lainnya.

Ini 12 permasalahan dalam RUU KUHP yang dibeberkan Aliansi Nasional Reformasi KUHP:

1. Ketentuan terkait living law atau hukum yang hidup di masyarakat

Koalisi menilai ketentuan ini merampas kedaulatan masyarakat adat, frasa "hukum yang hidup di masyarakat" berpotensi menjadikan hukum adat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu. Selain itu, keberadaan pasal ini dalam RUU KUHP menjadikan pelaksanaan hukum adat yang sakral bukan lagi pada kewenangan masyarakat adat sendiri melainkan berpindah ke negara, polisi, jaksa, dan hakim.

"Ini menjadikan masyarakat adat kehilangan hak dalam menentukan nasibnya sendiri. Selain mengancam masyarakat adat, aturan ini juga mengancam perempuan dan kelompok rentan lainnya. Sebagaimana diketahui, saat ini di Indonesia masih ada ratusan perda diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya," katanya.

Ketentuan soal hukum yang hidup di masyarakat diatur dalam sejumlah pasal di draf RUU KUHP terakhir tertanggal 30 November 2022.

Beberapa di antaranya, Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 597. Dalam Penjelasan Pasal 2 disebutkan, "Yang dimaksud dengan “hukum yang hidup dalam masyarakat” adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, peraturan daerah mengatur mengenai tindak pddana adat tersebut."

2. Ketentuan terkait pidana mati

Banyak negara di dunia telah menghapus pidana mati karena merampas hak hidup manusia sebagai karunia yang tidak bisa dikurangi atau dicabut oleh siapa pun, bahkan oleh negara. Selain itu, banyak kasus telah terjadi dalam pidana mati yakni kesalahan penjatuhan hukuman yang baru diketahui ketika korban telah dieksekusi. Keberadaan pasal terkait pidana mati di RUU KUHP juga mendapat sorotan Internasional.

"Dalam Universal Periodic Review (UPR) setidaknya terdapat 69 rekomendasi dari 44 negara baik secara langsung maupun tidak langsung menentang rencana pemerintah Indonesia untuk mengesahkan RKUHP, salah satunya rekomendasi soal moratorium atau penghapusan hukuman mati," tegasnya.

Ketentuan pidana mati diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 98 sampai dengan Pasal 102 RUU KUHP.

Pasal 67 RUU KUHP menyebutkan, "Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif."

Sementara Penjelasan Pasal 67 menyatakan, "Tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus adalah tindak pidana yang sangat serius atau yang luar biasa, antara lain, tindak pidana narkotika, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, pidana mati dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun."

Pasal 98 menyebutkan, "Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat."

Sementara Pasal 102 menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan undang-undang."

3. Marxisme dan paham yang bertentangan dengan Pancasila

Ketentuan soal marxisme dan paham yang bertentangan dengan Pancasila diatur dalam Pasal 188 sampai dengan Pasal 190.
Koalisi menilai penambahan pemidanaan larangan menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum berpotensi mengkriminalisasi setiap orang terutama pihak oposisi pemerintah. Hal ini mengingat tidak ada penjelasan terkait "paham yang bertentangan dengan Pancasila".

"Pasal ini akan menjadi pasal karet dan dapat menghidupkan konsep pidana subversif seperti yang terjadi di era Orde Baru," tegasnya.

4. Penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 240 dan 241 RUU KUHP berpotensi menjadi pasal karet dan menjadi pasal antidemokrasi. Hal ini karena tidak ada penjelasan terkait kata "penghinaan".

"Pasal ini bisa membungkam berpotensi digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah dan lembaga negara," katanya.

5. Contempt of Court
Ketentuan mengenai hal itu salah satunya diatur dalam Pasal 280 yang menyatakan, "Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung: a. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan; b. bersikap tidak hormat terhadap aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan padahal telah diperingatkan oleh hakim; c. menyerang integritas aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan dalam sidang pengadilan; atau d. tanpa izin pengadilan memublikasikan proses persidangan secara langsung."

Isnur menekankan, ketentuan itu berpotensi mengkriminalisasi advokat hingga pers karena tidak ada penjelasan yang terang mengenai frasa "penegak hukum".

"Sebagaimana diketahui, terjadi banyak kasus di persidangan yang menunjukkan bahwa hakim berpihak kepada penguasa. Selain itu, pasal ini juga mengekang kebebasan pers karena larangan mempublikasi proses persidangan secara langsung," paparnya.

6. Kohabitasi
Ketentuan soal kohabitasi atau hidup bersama di luar pernikahan atau kumpul kebo diatur dalam Pasal 411 dan 412. Ditekankan, ketentuan ini berpotensi memunculkan persekusi dan melanggar ruang privat masyarakat.

"Karena tidak ada penjelasan terkait hidup bersama sebagai suami istri," katanya.

Selain itu, adanya pasal yang mengatur kohabitasi ini juga berpotensi memidanakan korban kekerasan seksual.

7. Penghapusan ketentuan yang tumpang tindih dalam UU ITE

Aliansi menilai pemerintah dan DPR seharusnya mencabut seluruh ketentuan pidana dalam UU ITE yang duplikasi dalam RUU KUHP tidak hanya pada Pasal 27 ayat(1), 27 ayat (2), dan 28 ayat (2) UU ITE seperti (a) Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU ITE; (b) Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE; (c) Pasal 29 UU ITE.

Selain itu, Aliansi juga menyoroti ketentuan soal pasal pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan yang diatur dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 RUU KUHP. Pada Pasal 441 disebutkan, "Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 dapat ditambah 1/3 (satu pertiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi".

"Frasa melakukan melalui sarana teknologi sebagai pemberat menjadikan hal ini berbahaya karena misalnya, seseorang yang terkena ancaman pidana fitnah, bisa mendapat tambahan pidana dengan adanya frasa ini," katanya.

8. Larangan unjuk rasa
Ketentuan mengenai unjuk rasa diatur dalam Pasal 256 RUU KUHP. Aturan itu menyebutkan, "Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II."

Koalisi menilai pasal ini seharusnya memuat definisi yang lebih ketat terkait kepentingan umum. Hal ini karena frasa tersebut berpotensi menjadi pasal karet yang bisa memidana masyarakat yang melakukan unjuk rasa untuk menagih haknya.

"Selain itu, frasa pemberitahuan seharusnya perlu diperjelas dan bukan merupakan izin, sehingga hanya perlu pemberitahuan saja ke aparat yang berwenang dan tidak ada pembatasan tiga hari sebagaimana janji pemerintah," paparnya.

9. Ketentuan soal Tindak Pidana HAM
Ketentuan mengenai tindak pidana HAM diatur dalam Pasal 598 dan 599 RUU KUHP. Namun, Koalisi khawatir ketentuan tersebut memutihkan dosa negara di masa lalu karena dihapuskannya unsur retroaktif atau berlaku surut pada pelanggaran HAM berat

Dalam naskah terakhir RUU KUHP, negara menerapkan asas nonretroaktif, artinya kejahatan di masa lalu tidak dapat dipidana dengan peraturan baru ini.

"Dengan diaturnya pelanggaran HAM berat di RUU KUHP menandakan bahwa segala pelanggaran HAM berat masa lalu dan semua pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum disahkannya RKUHP tidak dapat diadili," kata Isnur.

Selain itu, masa daluarsa yang diatur di RUU KUHP juga terlalu singkat. Padahal pelanggaran HAM berat mustahil untuk diselesaikan dalam waktu yang sebentar.

"Apalagi para pelakunya merupakan orang yang memiliki kuasa dan sumberdaya lebih untuk menghambat proses hukum," paparnya.

10. Pemidanaan korban kekerasan seksual

Adanya pasal mengenai kohabitasi yang diatur dalam Pasal 411 dan Pasal 412 berpotensi memidanakan korban
kekerasan seksual. Hal ini karena dalam pasal tersebut, laki-laki maupun perempuan yang tinggal bersama atau melakukan persetubuhan dijatuhi pidana tanpa melihat adanya kemungkinan pihak yang menjadi korban kekerasan seksual.

11. Meringankan ancaman bagi koruptor

Mayoritas pasal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, hukuman pokok berupa pidana badan dan denda lebih rendah dibanding UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertama, Pasal 607 RUU KUHP yang merupakan bentuk baru dari Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Aturan ini ternyata memuat penurunan pidana badan dari 4 tahun, menjadi 2 tahun penjara. Tidak cukup itu, denda minimalnya pun serupa, turun dari Rp 200 juta menjadi hanya Rp 10 juta.

Kedua, Pasal 608 RUU KUHP yang merupakan bentuk baru dari Pasal 3 UU Tipikor. Sekalipun pidana badan mengalami kenaikan dari 1 tahun menjadi 2 tahun penjara, hal itu tidak sebanding dengan subjek hukum pelaku, yakni pejabat publik. Ini sekaligus upaya menyamakan hukuman antara masyarakat dengan seorang yang memiliki jabatan publik tertentu.

Ketiga, Pasal 610 ayat (2) RUU KUHP yang merupakan bentuk baru dari Pasal 11 UU Tipikor. Hampir serupa dengan ketentuan lain, hukuman yang ditujukan kepada penerima suap ini pun mengalami penurunan, dari 5 tahun menjadi 4 tahun penjara. Untuk hukuman pokok lain, seperti denda juga menurun, dari Rp 250 juta menjadi Rp 200 juta.

Spesifik menyangkut hukuman denda, penting disampaikan salah satu pidana pokok tersebut masih terbilang rendah di dalam naskah RUU KUHP. Bagaimana tidak, denda maksimal yang bisa dijatuhkan kepada pelaku hanya Rp 2 miliar. Berbeda jauh dengan UU tindak pidana khusus lain, seperti UU Narkotika atau UU Anti-Pencucian Uang yang dendanya bisa mencapai Rp 10 miliar. Berpijak pada latar belakang korupsi sebagai kejahatan ekonomi, mestinya pidana denda dapat ditingkatkan.

12. Korporasi sebagai entitas sulit dijerat

Draf RUU KUHP terakhir telah menambahkan syarat pertanggungjawaban korporasi yang diatur dalam Pasal 81. Namun, pertanggungjawaban korporasi masih dibebankan kepada pengurus. Kecil kemungkinannya korporasi bertanggung jawab sebagai entitas.

Pengaturan seperti ini justru rentan mengkriminalisasi pengurus korporasi yang tidak memiliki kekayaan sebanyak korporasi dan pengurus dapat dikenakan atau diganti hukuman badan. Pengaturan ini juga rentan mengendurkan perlindungan lingkungan yang mayoritas pelakunya adalah korporasi.

"Pidana denda tidak ditujukan untuk tujuan negara memperoleh pendapatan. Hal ini akan membawa masalah sosial, karena orang yang dijatuhi pidana denda akan diincar harta bendanya, termasuk orang miskin, pun jika tidak cukup masih harus mengganti dengan pidana penjara dan pidana lainnya," paparnya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI