Logo BeritaSatu

Menkumham: RKUHP yang Disahkan Efektif Berlaku Setelah 3 Tahun

Selasa, 6 Desember 2022 | 18:59 WIB
Oleh : Stefani Wijaya / WIR

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengungkapkan, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang telah disahkan menjadi UU akan efektif berlaku setelah tiga tahun resmi diundangkan.

Yasonna mengatakan, nantinya pemerintah dan DPR akan melakukan sosialisasi KUHP baru selama tiga tahun itu ke penegak hukum, masyarakat, dan lainnya.

Advertisement

"Semua ini ada waktu tiga tahun agar undang-undang ini efektif berlaku. Dalam masa tiga tahun ini kita adakan sosialisasi, tim ini maupun bersama-sama tim DPR akan melakukan sosialisasi ke penegak hukum, ke masyarakat, ke kampus-kampus, untuk menjelaskan konsep filosofi dan lain-lain dari RKUHP," kata Yasonna di Gedung DPR RI, Selasa (6/12/2022).

Dikatakan Yasonna, KUHP yang berlaku selama ini merupakan produk hukum Belanda sejak 1918 atau sudah sekitar 104 tahun berlaku di Indonesia. Atas hal itu, kebutuhan hukum pidana di Indonesia menjadi salah satu urgensi pengesahan RKUHP.

“Produk Belanda tidak relevan lagi dengan Indonesia. Sementara RKUHP sudah sangat reformatif, progresif, juga responsif dengan situasi di Indonesia,” ucapnya.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) resmi disahkan oleh DPR RI pada hari ini, Selasa (6/12/2022). Diketahui, keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang digelar pada hari ini.

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto mengungkapkan, pengaturan dalam RKUHP saat ini sudah tidak relevan. Maka dari itu, perlu adanya pembaharuan.

"RKUHP ini dengan sasaran menjamin kepastian hukum. Menciptakan kemanfaatan dan keadilan terhadap terpidana. Memperkuat penegakan dan supremasi hukum di Indonesia," kata Bambang di Gedung DPR.

Dikatakan Bambang, DPR dan pemerintah sudah berupaya mendengar masukan dari akademisi dan praktisi hukum. Ia berharap RKUHP mendapatkan persetujuan bersama dan menurutnya RKUHP sangat dibutuhkan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan kepada seluruh peserta rapat paripurna untuk mengesahkan RKUHP.

Akan tetapi sebelum meminta persetujuan, salah satu anggota fraksi PKS melakukan interupsi untuk memberikan catatan terkait RKUHP. Pada saat membacakan interupsi, Dasco langsung memotong pembicaraan interupsi itu.

"Kami akan menanyakan, apakah RKUHP dapat disetujui menjadi Undang-Undang?" tanya Dasco.

"Setuju," ungkap peserta rapat.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Resepsi 1 Abad NU, Pemkab Sidoarjo Siapkan 1.278 Toilet

Pemkab Sidoarjo melakukan sejumlah persiapan menjelang resepsi puncak peringatan Harlah 1 Abad NU atau Nahdlatul Ulama di Stadion Delta Sidoarjo. 

NEWS | 5 Februari 2023

Mesin Algoritma Deteksi 8 Sinyal Radio dari Luar Angkasa, Ilmuwan: Bisa Saja Alien

Sebuah mesin algoritma baru yang dioperasikan, telah mendeteksi delapan sinyal radio yang berasal dari lima bintang yang berjarak 30 hingga 90 tahun cahaya.

NEWS | 5 Februari 2023

Kasus Bripka Madih, DPR Sebut Masih Ada Oknum Pemeras di Polri

Kasus polisi peras polisi yang menimpa anggota Provos Bripka Madih kini tengah menyita perhatian publik luas.

NEWS | 5 Februari 2023

Ibu Muda di Jambi Jadi Tersangka Pelecehan Anak, Sudah Ada 17 Korban

Polisi menetapkan seorang ibu muda di Jambi sebagai tersangka pelecehan anak. Korban pelecehan ibu muda itu terus bertambah dan kini mencapai 17 anak. 

NEWS | 5 Februari 2023

Soal Balon Mata-mata Tiongkok di AS, Pakar: Ini Amatir!

Penerbangan balon mata-mata Tiongkok di atas udara Amerika Serikat telah menandai taktik spionase yang lebih agresif, meskipun ceroboh dan amatir.

NEWS | 5 Februari 2023

16.000 Pekerja Bakal Masuk IKN, Badan Otorita Segera Hapus Kode Pos 6 Kecamatan

Menjelang masuknya 16.000 pekerja ke IKN, Badan Otorita IKN akan menghapus kode pos enam kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara.

NEWS | 5 Februari 2023

Respons Bamsoet soal Usulan Cak Imin Hapus Jabatan Gubernur

Ketua MPR, Bambang Soesatyo atau Bamsoet merespons usulan Ketua Umum PKB, Cak Imin agar jabatan gubernur dihapus. 

NEWS | 5 Februari 2023

Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah Perundingan Kode Etik di Laut China Selatan

Indonesia siap menjadi tuan rumah perundingan kode etik (code of conduct) di Laut China Selatan, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sabtu (4/2/2023).

NEWS | 5 Februari 2023

Kronologi Nenek di Sukabumi Dipolisikan Pelaku Pencabulan Cucunya

Kapolres Sukabumi, AKBP Zainal Abidin membeberkan kronologi nenek Sukabumi yang dipolisikan terdakwa kasus pencabulan terhadap cucunya. 

NEWS | 5 Februari 2023

PM Jepang Pecat Ajudan yang Anti-pasangan Sesama Jenis

PM Jepang Fumio Kishida pada Sabtu (4/2/2023), pecat ajudan yang mengatakan tidak ingin hidup berdampingan dengan pasangan sesama jenis.

NEWS | 5 Februari 2023


TAG POPULER

# Transmart


# Perayaan dan Sejarah Cap Go Meh


# Mutasi Perwira


# Kawasan Halal di Jakarta


# Eliezer


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Resepsi 1 Abad NU, Pemkab Sidoarjo Siapkan 1.278 Toilet

Resepsi 1 Abad NU, Pemkab Sidoarjo Siapkan 1.278 Toilet

NEWS | 14 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE