Copyright © 2023 BeritaSatu
Allright Reserved

Menkumham: RKUHP yang Disahkan Efektif Berlaku Setelah 3 Tahun

Selasa, 6 Desember 2022 | 18:59 WIB
Oleh : Stefani Wijaya / WIR
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly (kiri) menyerahkan pandangan akhir pemerintah mengenai RKUHP kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat rapat Paripurna di Gedung Parlemen Senayan, di Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022.

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengungkapkan, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang telah disahkan menjadi UU akan efektif berlaku setelah tiga tahun resmi diundangkan.

Yasonna mengatakan, nantinya pemerintah dan DPR akan melakukan sosialisasi KUHP baru selama tiga tahun itu ke penegak hukum, masyarakat, dan lainnya.

"Semua ini ada waktu tiga tahun agar undang-undang ini efektif berlaku. Dalam masa tiga tahun ini kita adakan sosialisasi, tim ini maupun bersama-sama tim DPR akan melakukan sosialisasi ke penegak hukum, ke masyarakat, ke kampus-kampus, untuk menjelaskan konsep filosofi dan lain-lain dari RKUHP," kata Yasonna di Gedung DPR RI, Selasa (6/12/2022).

Dikatakan Yasonna, KUHP yang berlaku selama ini merupakan produk hukum Belanda sejak 1918 atau sudah sekitar 104 tahun berlaku di Indonesia. Atas hal itu, kebutuhan hukum pidana di Indonesia menjadi salah satu urgensi pengesahan RKUHP.

“Produk Belanda tidak relevan lagi dengan Indonesia. Sementara RKUHP sudah sangat reformatif, progresif, juga responsif dengan situasi di Indonesia,” ucapnya.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) resmi disahkan oleh DPR RI pada hari ini, Selasa (6/12/2022). Diketahui, keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang digelar pada hari ini.

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto mengungkapkan, pengaturan dalam RKUHP saat ini sudah tidak relevan. Maka dari itu, perlu adanya pembaharuan.

"RKUHP ini dengan sasaran menjamin kepastian hukum. Menciptakan kemanfaatan dan keadilan terhadap terpidana. Memperkuat penegakan dan supremasi hukum di Indonesia," kata Bambang di Gedung DPR.

Dikatakan Bambang, DPR dan pemerintah sudah berupaya mendengar masukan dari akademisi dan praktisi hukum. Ia berharap RKUHP mendapatkan persetujuan bersama dan menurutnya RKUHP sangat dibutuhkan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan kepada seluruh peserta rapat paripurna untuk mengesahkan RKUHP.

Akan tetapi sebelum meminta persetujuan, salah satu anggota fraksi PKS melakukan interupsi untuk memberikan catatan terkait RKUHP. Pada saat membacakan interupsi, Dasco langsung memotong pembicaraan interupsi itu.

"Kami akan menanyakan, apakah RKUHP dapat disetujui menjadi Undang-Undang?" tanya Dasco.

"Setuju," ungkap peserta rapat.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI