Copyright © 2023 BeritaSatu
Allright Reserved

Dituntut 10 Tahun, Terdakwa Pelanggaran HAM Berat Paniai Divonis Bebas

Kamis, 8 Desember 2022 | 19:55 WIB
Oleh : Ifan Ahmad / FFS
Mayor Inf (Purn) Isak Sattu, terdakwa kasus pelanggaran HAM berat Paniai, Papua menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Makassar, Senin, 14 November 2022. 

Makassar, Beritasatu.com - Majelis hakim Peradilan HAM Pengadilan Negeri (PN) Makassar menjatuhkan vonis bebas terhadap Mayor (Purn) Isak Sattu yang merupakan terdakwa perkara dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, Kamis (8/12/2022). Isak Sattu sebelumnya dituntut 10 tahun penjara.

Dalam putusannya, majelis hakim mengakui adanya pelanggaran HAM. Namun, majelis hakim yang dipimpin Sutisna Sawati menyatakan Isak Sattu tidak bertanggungjawab terhadap peristiwa penembakan di depan Koramil Enarotali-Paniai yang menewaskan empat orang warga dan puluhan lainnya terluka pada 8 Desember 2014 lalu.

Meski tak disebut secara rinci, vonis bebas ini diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion dua orang hakim dari lima anggota majelis hakim yang memimpin sidang.

Vonis bebas ini disambut haru oleh Isak Sattu yang menangis terisak. Isak menyebut vonis bebas tersebut sebagai pertolongan Tuhan.

"Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, hanya Tuhan penolong saya dan terima kasih kepada penasihat hukum saya, juga kepada hakim yang diberkati Tuhan untuk memimpin sidang sehingga saya bisa dibebaskan dari kasus ini," ujarnya lirih.

Meski adanya pelanggaran HAM dalam penembakan di depan Koramil Enarotali Paniai, majelis hakim menyatakan terdakwa tidak memiliki keterkaitan secara komando militer pada peristiwa tersebut. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan hakim memutuskan terdakwa dibebaskan dari dakwaan penuntut umum.

Syahrir Cakkari, kuasa hukum Isak Sattu sepakat dengan pertimbangan hakim. Dikatakan, secara komando, kliennya tidak memiliki pertanggungjawaban komando.

"Sehingga semua unsur yang terbukti itu diabaikan dan secara total pembuktian pasal oleh jaksa dianggap tidak bisa dibuktikan secara hukum," katanya.

Sementara, Koalisi Gabungan Pemantau Paniai menilai keputusan majelis hakim memvonis bebas Isak Sattu menunjukkan lemahnya bangunan kasus dugaan pelanggaran HAM Paniai yang diajukan oleh Kejaksaan Agung. Vonis tersebut juga dianggap sebagai ancaman bagi penegakan HAM di masa mendatang.

"Dari awal pelanggaran HAM Paniai, dari proses penyidikan hingga pengadilan berjalan tidak maksimal karena tidak ada investigasi dan penyidikan yang menyeluruh dari Kejaksaan Agung. Sehingga proses pembuktian dan pengadilannya sebetulnya tanda kutip formalitas dan seadanya, dan ini berbahaya bagi masa depan penyelesaian HAM ke depannya," kata Fatia Maulidiyanti, perwakilan Koalisi Gabungan Pemantau Paniai.

Padahal, kata Fatia, pelanggaran HAM berat mustahil dilakukan oleh satu orang saja dan hanya memperhatikan unsur komando saja. Sementara, ada pelaku lapangan yang tidak diadili dalam persidangan.

Sidang ini mendapat pengawalan ketat aparat gabungan TNI dan Polri.

Sidang dugaan pelanggaran HAM berat Paniai ini digelar sejak 21 September 2022 dan digelar selama 15 kali dengan memeriksa 36 orang saksi hingga vonis 8 Desember 2022. Sidang vonis digelar tepat 8 tahun setelah peristiwa penembakan di depan kantor Koramil Enarotali, 8 Desember 2014 lalu.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI