Logo BeritaSatu

KPK Tegaskan Penahanan Hakim Agung Gazalba Saleh Sesuai Aturan

Sabtu, 10 Desember 2022 | 09:13 WIB
Oleh : Muhammad Aulia / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak melanggar aturan dalam penahanan terhadap Hakim Agung Gazalba Saleh. KPK meyakini proses hukum kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang menjerat Gazalba sudah sesuai ketentuan berlaku.

"Pijakan kami adalah hukum acara pidana yang berlaku atau di KUHAP maupun ketentuan lain selalu kami patuhi. Karena sekali lagi KPK di dalam penegakan hukum tidak ingin melanggar hukum itu sendiri," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di sela rangkaian kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (9/12/2022).

Advertisement

Diakui Ali, penahanan terhadap sosok hakim agung yang dilakukan KPK disorot sejumlah kalangan akibat dipandang menyalahi aturan. Penahanan terhadap hakim disebut perlu memiliki perintah dari jaksa agung atau presiden.

Hal tersebut tertuang pada Pasal 17 Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA). Disebutkan, ketua, wakil ketua, ketua muda, serta hakim anggota MA hanya bisa ditangkap atau ditahan berdasarkan perintah jaksa agung seusai memperoleh restu dari presiden.

Hanya saja, ada pengecualian seperti ketika tertangkap tangan tengah berbuat kejahatan atau ditemukan bukti permulaan cukup tengah melakukan pelanggaran.

"Ada pernyataan dari pihak lain bahwa KPK melanggar ketentuan misalnya di Pasal 17 UU MA di mana ada perintah jaksa agung atau presiden kan gitu. Tetapi kita harus secara utuh membaca ketentuan tersebut ada pengecualian di sana gitu ya, di antaranya adalah ketika tangkap tangan," tutur Ali.

KPK telah menahan Gazalba Saleh yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di MA. Penetapan tersangka Gazalba ini merupakan hasil pengembangan dari kasus yang sama yang menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang telah ditahan bersama dengan sejumlah pihak dari internal MA dan swasta.

“Untuk kepentingan proses penyidikan, tersangka GS (Gazalba Saleh) dilakukan penahanan,” ujar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (8/12/2022).

Dalam perkara ini, Gazalba Saleh dan bawahannya dijanjikan uang sebesar Sin$ 202.000 atau sekitar Rp 2,2 miliar. Uang tersebut untuk mengurus perkara kasasi pidana terkait perselisihan di internal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana pada awal 2022.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Biaya Haji Rp 69 Juta, Muhammadiyah Sebut Terlalu Tinggi

Usulan kenaikan biaya haji dari Rp 35 juta menjadi Rp 69 juta memang tidak bisa dihindari, namun angka tersebut dinilai terlalu tinggi.

NEWS | 30 Januari 2023

Terdakwa Kasus Heli AW-101 Dituntut 15 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Ajukan Keberatan

Jaksa KPK menuntut Irfan Kurnia Saleh dihukum penjara selama 15 tahun. Kuasa hukum terdakwa mengajukan keberatan.

NEWS | 30 Januari 2023

Legislator: Vonis Bebas Bos Indosurya Lukai Rasa Keadilan

Vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang melepas dua terdakwa kasus penipuan dan penggelapan KSP Indosurya dipandang melukai rasa keadilan.

NEWS | 30 Januari 2023

Muhaimin Iskandar: PKB Lahir dan Dibesarkan NU

Menurut Cak Imin, PKB lahir dan dibesarkan NU sehingga PKB masuk dalam rangkaian sejarah satu abad NU.

NEWS | 30 Januari 2023

Ganjar Berikan Perhatian untuk Penyandang Disabilitas

Gubernur Ganjar menerima komunitas penyandang disabilitas Satu Hati yang jauh-jauh datang dari Klaten guna menemuinya di Kota Semarang.

NEWS | 31 Januari 2023

MUI Desak Pemerintah Swedia Tangkap Pelaku Pembakaran Al Qur'an

Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas menilai sikap politisi swedia yang membakar Al-Qur'an merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab.

NEWS | 30 Januari 2023

Mahasiswi Ditabrak di Cianjur, Kuasa Hukum Sopir Audi Akan Mengadu ke Provos

Yudi Junadi, kuasa hukum sopir Audi A6, Sugeng Guruh, akan membuat aduan ke provos. Namun, Yudi tak menjelaskan kapan aduan itu akan dibuat.

NEWS | 30 Januari 2023

BPJS Kesehatan Siapkan Rp 9 T untuk Skrining dan Temuan Penyakit

BPJS Kesehatan pada 2023 ini mengalokasikan anggaran hampir Rp 9 triliun untuk kebutuhan skrining kesehatan dan juga penanganan penyakit.

NEWS | 30 Januari 2023

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak, Mahfud MD Serahkan ke Polisi

Mahfud MD menyerahkan sepenuhnya kasus kecelakaan lalu lintas yang menimpa mahasiswa Universitas Indonesia, Hasya Athallah Saputra kepada polisi.

NEWS | 30 Januari 2023

Soal Reshuffle, Pramono Anung Tahu Tetapi Enggan Bocorkan

Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Jakarta, Senin (30/1/2023), mengaku telah mengetahui soal isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo.

NEWS | 30 Januari 2023


TAG POPULER

# Serial Killer


# Mahasiswa UI Ditabrak


# Tukang Becak Bobol BCA


# Biaya Haji 2023


# Pembunuhan di Depok


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Biaya Haji Rp 69 Juta, Muhammadiyah Sebut Terlalu Tinggi

Biaya Haji Rp 69 Juta, Muhammadiyah Sebut Terlalu Tinggi

NEWS | 7 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE