Panglima TNI Yudo Margono Diyakini Mampu Atasi Separatisme Papua

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mampu mengatasi masalah separatisme di Papua. Dalam survei terbaru LPI, kata Boni, TNI merupakan kekuatan sentral yang dapat mengantisipasi spektrum ancaman sepanjang 2023 ke depan terutama separatisme Papua.

“Keputusan Presiden Jokowi yang memilih Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI yang diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam menghadapi kerawanan situasi nasional sepanjang 2023 termasuk di Papua,” ujar Boni Hargens di acara rilis hasil survei nasional LPI di Hotel Semanggi, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Dalam survei terbaru LPI, terdapat empat indikator ancaman pada 2023, yakni stabilitas nasional dan ancaman resesi ekonomi; politik identitas; kekerasan horizontal dan separatisme Papua; serta terorisme dan ancaman ideologi.

Pada indikator kekerasan horisontal dan separatisme Papua, kata Boni, skor TNI berada di peringkat pertama dengan skor penilaian 2,9500 disusul oleh institusi Badan Intelijen Negara (BIN) 2,9300 dan Polri yang mendapatkan skor 2,9200. Interval penilaian dari 0 hingga 3.

“Responden berharap kolaborasi TNI, BIN dan Polri dapat menghasilkan langkah dan aksi nyata untuk menetralisir ancaman separatisme di Papua yang diprediksi intensinya akan meningkat pada 2023,” tegas Boni.

Survei LPI ini dilakukan pada 5 Desember sampai 16 Desember 2022 dengan meminta pandangan kelas intelektual menengah melalui google form, surat elektronik (surel), WhatsApp, zoom dan wawancara tatap muka. Jumlah sampel dalam survei ini sebanyak 900 orang yang terdiri dari para para dosen/pakar, peneliti, anggota LSM/NGO, dan aktivis/seniman. Standar deviasi survei ini 0,4 dengan margin of error plus minus 2 persen pada tingkat kepercayaan 98 persen.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berkomitmen mengutamakan penegakan hukum dalam menangani kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Langkah tersebut merupakan salah satu pengejawantahan permintaan Presiden Jokowi agar TNI tetap tegas dengan KKB Papua, tetapi dengan cara-cara yang humanis.

“Tentunya kita lebih memajukan ke arah hukum sehingga nanti untuk para yang membuat onar di sana (Papua), istilahnya, melanggar hukum, tentunya yang menggangu masyarakat, akan kita tangkap dan diserahkan kepada Polri karena memang di sana operasinya, operasi penegakan hukum,” ujar Yudo usai acara Sertijab Panglima TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (20/12/2022).

Saat ini, menurut Yudo, sedang berjalan operasi teritorial di Papua untuk memastikan keamanan masyarakat. Dalam operasi teritorial tersebut, kata dia, TNI akan mengedepankan aspek penegakan hukum.

“Teritorial tetap berjalan. Tetap kita laksanakan sesuai dengan aparat teritorial di sana seperti kodim, korem, dan koramil dengan perkuatan yang ada tentunya kita tetap melaksanakan operasi teritorial di sana. Hal ini karena memang masyarakat di sana sangat membutuhkan dukungan kita, khususnya sekolah-sekolah,” kata Yudo.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Panglima TNI baru Laksamana Yudo agar tegas dengan KKB. Menurut Jokowi, jika tidak tegas, maka KKB Papua tidak akan tuntas.

“Harus tegas, karena kalau enggak tegas di sana, KKB selalu berbuat seperti itu, ya enggak akan selesai-selesai masalahnya,” ujar usai pelantikan Yudo Margono sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/12/2022).

Meskipun demikian, Jokowi tetap minta TNI mengedepankan pendekatan humanis dalam menangani masalah keamanan di Papua. Namun, tutur dia, dalam pendekatan humanis tersebut tetap harus tegas agar KKB tidak berulah terus.

“Saya kira baik pendekatan humanis, baik pengurangan prajurit TNI di Papua juga baik, tetapi juga harus tegas,” kata Jokowi.

Sumber: BeritaSatu.com

# Yudo Margono# Panglima TNI# TNI# KKB Papua# Teror KKB