Waspadai Ancaman Serangan Siber Ini pada Tahun 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Lembaga Riset Keamanan Siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha mengingatkan potensi ancaman serangan siber di 2023. Pratama menjelaskan, secara umum serangan siber di 2023 akan berkisar pada tiga hal, yaitu advanced persisten threat (APT), ransomware, dan supply chain attack. Serangan APT seringkali adalah bentuk serangan state actor seperti serangan APT-29 dari Rusia seperti dituduhkan AS dan sekutunya.

“Perang siber masih berlangsung dan mungkin semakin besar dengan kesepakatan bantuan serta pembelian senjata antara Ukraina dan Amerika Serikat. Tentu perang konvensional saat ini selalu disertai dengan perang siber yang sebenarnya juga sudah dan sedang berlangsung saat ini,” kata Pratama Persadha dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/12/2022).

Ditambahkan Pratama, ransomware dan malware juga masih menjadi momok masyarakat global. Lebih dari 30% bentuk serangan siber adalah dengan malware dan ransomware. Indonesia bahkan sudah pernah menjadi korban dengan motif politik dalam kasus email diplomat Kementerian Luar Negeri ke pejabat Australia. Ternyata email diplomat Kemenlu telah diretas hacker asal Tiongkok, lalu file email yang dikirim ke pajabat Australia mengandung malware bodi arya.

“Peristiwa tersebut menjadi bukti bagaimana kita masih jauh dari ideal soal pengamanan siber. Sistem cegah dini harus terus ditingkatkan, sehingga kemampuan mendeteksi dan mitigasi serangan bisa lebih baik lagi. Bahkan kita tahu ada serangan setelah Australia mendeteksi adanya email yang mengandung malware, artinya pengamanan Australia bisa dibilang lebih baik daripada Indonesia,” tegas Pratama.

Ancaman lain di 2023 yang meningkat adalah supply chain attack. Ini telah menjadi tren global di tengah arus globalisasi dan digitalisasi yang terus membesar. Artinya, pengawasan terhadap keamanan para vendor ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah, jangan sampai vendor membawa malware atau membuka celah keamanan baru tanpa mereka sadari.

“Supply chain attack di negara maju sudah menjadi perhatian serius, bahkan di AS Pentagon membuat aturan ketat soal keamanan siber setiap vendor yang bekerja bersama lembaga pertahanan dan keamanan di AS. Di Indonesia, ini belum menjadi perhatian serius, padahal tidak sedikit vendor yang menggunakan produk dan teknologi asing. Ini jelas terbuka adanya kerangan siber dengan modus supply chain attack,” jelas Pratama.

Pencurian data juga masih akan menjadi tren di Indonesia pada 2023. Data dalam jumlah massif semakin dibutuhkan oleh banyak pihak, baik untuk kegiatan legal maupun ilegal. Memang ini terjadi secara global, namun dengan pemakai internet hingga tahun ini yang menembus lebih dari 210 juta penduduk, tentunya Indonesia harus lebih serius dalam permasalahan ini.

Khusus Indonesia karena menjelang pemilu 2024, Pratama melihat yang akan terjadi adalah saling retas antarakun media sosial, bahkan saling retas ke website dan aplikasi milik pemerintah, sehingga harus diantisipasi sejak awal.

Disampaikan Pratama, saat ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan secara umum dalam perbaikan siber. Pertama dengan mengembangkan prinsip-prinsip inti, standar teknis untuk memastikan tingkat keamanan siber yang konsisten di semua perusahaan yang terlibat.

Kedua, membuat strategi keamanan siber nasional yang dapat ditindaklanjuti. Ketiga dengan meningkatkan prosedur dan regulasi infrastruktur rantai pasokan. Terakhir dengan melakukan kerja sama pribadi maupun publik untuk memberikan timbal balik dan kapasitas infrastruktur keamanan siber.

“Kita memang sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), namun masih belum berlaku efektif. Kita tunggu juga nanti lahirnya Komisi PDP sebagai lembaga yang menjalankan amanat UU PDP. Jadi di 2023 UU PDP ini masih belum bisa berlaku efektif,” tegas Pratama.

Sumber: BeritaSatu.com

Saksikan live streaming program-program BTV di sini