KSP: 2022 Jadi Tahun Kelahiran Produk Hukum Penting Warisan Jokowi

Jakarta, Beritasatu.com - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan bidang Politik, Hukum, dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani menilai 2022 menjadi salah satu tahun yang penting dalam perjalanan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin. Hal ini karena sepanjang tahun 2022 banyak produk hukum penting yang lahir dan akan menjadi warisan Jokowi.

"Tahun 2022 tidak hanya menjadi tahun di mana Indonesia mencatatkan prestasi di panggung internasional melalui gelaran G-20, namun tahun 2022 juga menjadi saksi dilahirkannya sejumlah produk hukum dan kebijakan esensial yang menjadi legacy dari pemerintahan Presiden Jokowi," ujar Jaleswari kepada wartawan, Rabu (28/12/2022).

Jaleswari memaparkan sejumlah produk hukum yang dikawal oleh Kantor Staf Presiden (KSP) dan telah disahkan menjadi UU di tahun 2022. Salah satunya adalah Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang akhirnya disahkan menjadi UU setelah lebih dari 10 tahun mangkrak.

"Pengesahan RUU TPKS ini pun tidak terlepas dari kerja kolaborasi produktif antara seluruh anggota gugus tugas pemerintah, termasuk KSP, bersama dengan DPR, dan gerakan masyarakat sipil," kata Jaleswari.

Selain itu, pada pertengahan tahun, secara khusus untuk Papua, dilahirkan berbagai peraturan turunan dari pembaruan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Beberapa di antaranya, diterbitkannya tiga UU yang menjadi dasar pembentukan tiga provinsi baru di Papua, yakni Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan.

Kemudian, disusul dengan pengesahan UU keempat yang membentuk Provinsi Papua Barat Daya pada akhir tahun dan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 yang mengamanatkan pembentukan Badan Pengarah Papua.

"Memasuki semester kedua tahun 2022, KSP mengawal penerbitan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, sebagai bentuk komitmen Presiden untuk menjamin penyelesaian jalur non-yudisial khususnya dalam pemenuhan hak korban, tanpa meninggalkan penyelesaian jalur yudisial yang juga terus berproses," jelas Jaleswari.

Tahun 2022 ditutup dengan pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang menggantikan produk hukum peninggalan pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang sudah berlaku sejak tahun 1918. KUHP baru ini, kata Jaleswari, mengandung elemen nasionalisme dan merefleksikan upaya pembaruan hukum nasional.

Lebih lanjut, Jaleswari mengatakan KSP akan fokus untuk mengaktualisasikan reformasi hukum, menjaga stabilitas politik, dan melanjutkan pemerataan pembangunan pada 2023. Isu-isu utama yang akan dikawal KSP pada 2023 adalah persiapan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak, pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, dan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua.

"Capaian-capaian di sepanjang tahun 2022 adalah buah dari kolaborasi dan koordinasi efektif antara seluruh kementerian/ lembaga dan para mitra strategis. Saya harap dalam waktu yang tersisa dua tahun ke depan, sinergi ini terus terbangun lebih kuat demi tercapainya agenda-agenda pembangunan yang sudah direncanakan," kata Jaleswari.