Komisi III DPR Sorot Kewenangan OJK Tangani Pidana Jasa Keuangan

Penulis: Yustinus Patris Paat | Editor: PAAT
Sabtu, 7 Januari 2023 | 10:23 WIB
Ilustrasi Gedung DPR RI.
Ilustrasi Gedung DPR RI. (BeritaSatu Photo/Ruht Semiono)

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi III DPR menyoroti kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga satu-satunya yang melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan. Menurut Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni kewenangan absolut OJK ini justru berpotensi menimbulkan celah korupsi.

"Untuk mengusut tindak pidana di sektor jasa keuangan harus dilakukan kolaborasi kelembagaan agar terjadi proses check and balances. Jadi, jika salah satu diberi kewenangan absolut, di situ justru saya rasa akan muncul potensi-potensi korupsi baru. Sangat berbahaya sekali," ujar Sahroni kepada wartawan, Sabtu (7/1/2023).

Sahroni menambahkan Polri bersama OJK selama ini pun sudah sangat cepat dan profesional menyelesaikan banyak kasus tindak pidana sektor jasa keuangan secara bersamaan. Dia menilai kerja sama Polri dan OJK tersebut harus makin diperkuat, bukan malah dipisahkan.

"Selama ini saya rasa kinerja Polri-OJK sudah sangat hebat (di tindak pidana sektor jasa keuangan). Namun jika banyak yang menilai perlu ada peningkatan kinerja, justru kita harus buat Polri lebih bersinergi lagi dengan lembaga-lembaga terkait. Sebab, tantangan ke depan ini semakin mengerikan, memisahkan Polri-OJK sama saja menciptakan kelemahan baru pada sistem kita," kata Sahroni.

Sebagai informasi, Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Perbankan (PPSK) yang sudah disahkan parlemen pada 15 Desember 2022, mempertegas posisi OJK dalam urusan penegakan hukum. Satu hal yang krusial, yakni kewenangan penyidikan OJK terhadap dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan (SJK). Pasal 49 ayat (5) menyebutkan penyidikan di sektor keuangan hanya dapat dilakukan OJK.

Dalam UU 12/2011 tentang OJK menyebutkan bahwa pejabat pegawai negeri sipil (PNS) OJK diberi kewenangan khusus bersama dengan penyidik dari kepolisian melakukan penyidikan. Namun, UU P2SK dengan tegas menyebutkan penyidikan tindak pidana hanya dapat dilakukan penyidik OJK yang terdiri dari tiga pihak, yakni penyidik kepolisian, pejabat PNS tertentu, dan pegawai tertentu.



Bagikan

BERITA TERKAIT

Kapolri Benarkan Pilot Susi Air Kapten Philips Disandera KKB Papua

Kapolri Benarkan Pilot Susi Air Kapten Philips Disandera KKB Papua

NEWS
Kapolri: Pilot dan Penumpang Susi Air yang Diamankan KBB Papua Sedang Dicari

Kapolri: Pilot dan Penumpang Susi Air yang Diamankan KBB Papua Sedang Dicari

NEWS
Gempa Turki, 104 WNI Tak Punya Tempat Tinggal Layak dan Segera Dievakusi ke Ankara

Gempa Turki, 104 WNI Tak Punya Tempat Tinggal Layak dan Segera Dievakusi ke Ankara

NEWS
Dubes RI: Gempa Turki, Ibu dan 2 Anak dari Indonesia Hilang Kontak

Dubes RI: Gempa Turki, Ibu dan 2 Anak dari Indonesia Hilang Kontak

NEWS
Erick Thohir Jelaskan ke Jokowi Simbol Baju Banser yang Dipakainya Saat Puncak 1 Abad NU

Erick Thohir Jelaskan ke Jokowi Simbol Baju Banser yang Dipakainya Saat Puncak 1 Abad NU

NEWS
Video Membeludaknya Warga Nahdliyin di Puncak 1 Abad NU

Video Membeludaknya Warga Nahdliyin di Puncak 1 Abad NU

NEWS

BERITA TERKINI

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon