Jakarta Dinilai Memenuhi Syarat Penerapan Jalan Berbayar

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merilis wacana untuk menerapkan kebijakan jalan berbayar alias Electronic Road Pricing (ERP).

Pengamat transportasi, Tulus Abadi mengatakan, kondisi lalu lintas di Jakarta sudah memenuhi syarat kepadatan untuk penerapan jalan berbayar.

"Nah, kalau melihat kondisi traffic di Jakarta secara secara volume itu tentu sudah sangat memenuhi syarat untuk diterapkan jalan berbayar," kata Tulus kepada tim liputan BTV di Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Tulus menjelaskan, sekarang ini disebutkan ada 25 ruas jalan yang selama ini juga diterapkan kebijakan ganjil genap untuk membatasi kepadatan kendaraan. "Itu memang volume traffic di jalanan tersebut sudah sangat tinggi," jelasnya.

Alat teknologi sistem jalan berbayar elektronik terpasang di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (14/2/2020)

Menurut Tulus, wacana mengenai kebijakan jalan berbayar di Jakarta ini sejatinya sudah digagas sejak lama. Ia menyebut untuk regulasi tarif jalan berbayar juga sudah ada.

"Artinya sudah ada landasan hukum yang bisa dijadikan pijakan untuk penerapan kebijakan jalan berbayar. Setiap kota di Indonesia tentunya memiliki syarat tertentu untuk bisa menerapkan jalan berbayar," imbuhnya.

Tulus menyebutkan, artinya tidak hanya ranah DKI Jakarta saja yang bisa menerapkan kebijakan jalan berbayar untuk mengurangi kepadatan lalu lintas.

"Setiap kota yang memiliki trafik kendaraan tinggi dan sisi lainnya memenuhi syarat, bisa menerapkan kebijakan tarif jalan berbayar ini," tandasnya.

Sumber: BeritaSatu.com

Saksikan live streaming program-program BTV di sini