Tahun Politik, Polri Diminta Moratorium Rekrutmen dan Pengangkatan Perwira

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Menggugat Ahmad Gunawan mengusulkan agar Polri melakukan moratorium penerimaan atau rekrutmen polisi dan pengangkatan perwira di tahun politik. Menurut Ahmad, Polri perlu melakukan reformasi dan evaluasi total sehingga tidak lagi mencetak orang seperti Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa.

"Kami mengusulkan untuk tahun politik diadakan moratorium penerimaan Polri untuk semua tingkatan mulai dari Tamtama, Bintara, dan Perwira," ujar Ahmad di acara diskusi publik bertajuk "Restrukturisasi dan Reposisi Polri Menghadapi Tahun Politik dan Era 4.0" yang digelar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Menggugat di Hotel Diradja, Jalan Kapten Tendean, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Ahmad mengatakan, dalam masa moratorium tersebut, Polri melakukan evaluasi SDM terutama Binkar Polri dan persoalan masuk Akpol yang harus dilakukan secara transparan dan profesional. Menurut dia, anggaran rekrutmen dan pengangkatan bisa dialihkan untuk pembenahan dan pembinaan internal.

"Suratnya itu (usulan) sudah kami sampaikan ke presiden untuk moratorium pendaftaran di tahun politik. Moratorium itu tidak memalukan, anggarannya itu bisa untuk pembenahan," tandas Ahmad.

YLBH Menggugat, kata Ahmad, akan terus mengawasi dan mengontrol kinerja kepolisian terutama di tahun politik ini. Hal ini untuk memastikan Polri bekerja profesional, transparan, dan tidak memihak kepada kekuatan politik tertentu.

"Kinerja Pak Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) sudah bagus, dan perlu didukung serta diawasi agar bisa melakukan evaluasi yang lebih bermanfaat bagi Polri," tandas Ahmad.

Sumber: BeritaSatu.com

Saksikan live streaming program-program BTV di sini