Gus Yahya Ingatkan Jangan Sampai Ada Korupsi Biaya Haji

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya meminta publik luas untuk terus mengawasi dinamika terkait polemik usulan kenaikan biaya haji.

Dia menekankan agar jangan sampai persoalan biaya haji ini turut tercemar oleh praktik korupsi.

"Semua pihak mengawasi jangan sampai persoalan pembiayaan haji ini tercemar dengan korupsi. Jangan sampai ada korupsi dengan delik apa pun dalih apa pun," ungkap Gus Yahya di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Adapun terkait polemik yang mencuat saat ini, Gus Yahya menekankan ibadah haji hanya wajib dijalankan bagi mereka yang mampu.

Jika biaya haji akhirnya diputuskan naik, Gus Yahya menilai bakal membuat sejumlah kalangan umat Islam masuk dalam kategori tidak mampu. Hal itu pada akhirnya menggugurkan kewajibannya untuk menjalankan ibadah haji.

"Haji itu wajib hanya bagi yang mampu, nah kalau biaya hajinya naik mungkin yang tadinya mampu menjadi tidak mampu. Itu sendiri sudah menggugurkan kewajibannya," tutur Gus Yahya.

Diterangkan Gus Yahya, biaya yang diperlukan untuk menunaikan ibadah haji memang mahal. Biaya haji bahkan dapat lebih mahal jika pemerintah tidak ikut membantu.

"Kita tahu juga bahwa itu berarti di dalam uang yang dipakai untuk membayar biaya haji ini untuk membayari untuk mentraktir jemaah haji sebagian, itu adalah uangnya jemaah juga yang masih antre. Nah itu juga harus dipikir," imbuh Gus Yahya.

Seperti diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan rerata biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 1444 H/2023 M atau 2023 sebesar Rp 69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70% dari usulan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang mencapai Rp 98.893.909,11.

Usulan biaya ibadah haji ini disampaikan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas saat memberikan paparan pada Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR, di Jakarta, Kamis (19/1/2022).

Sumber: BeritaSatu.com

Saksikan live streaming program-program BTV di sini