Gedung Pemkot Magelang Dipasangi Patok dan Logo TNI

Magelang. Beritasatu.com - Gedung Pemkot Magelang, Jawa tengah dipasangi patok dan logo TNI atau Tentara Nasional Indonesia.

Wali Kota Magelang, Muchammad Nur Azis mengaku kaget dengan pemasangan patok dan logo TNI di Gedung Pemkot Magelang tersebut. Menurutnya, langkah tersebut melanggar janji karena sesuai nota kesepahaman TNI dan Kementerian Keuangan, gedung tersebut akan diserahkan pada 2025.

"Memang agak kaget karena pada tanggal 13 September 2022 kami sudah menandatangani nota kesepahaman dengan TNI dan Kementerian Keuangan," kata Aziz usai mengikuti peluncuran layanan terpadu Polres Magelang Kota di MPP (Mall Pelayanan Publik), Jumat (3/2/2023).

Dalam kesepahaman itu, kata Aziz, sudah ada tahapan-tahapan tentang penyerahan aset dari TNI yang sejak 1985 dipakai dan akan dikembalikan.

Setelah penandatangan kesepahaman itu, pihaknya juga meminta kepada Panglima TNI agar logo maupun plang-plang yang menyatakan bahwa itu tanah TNI untuk sementara dilepas sampai nanti penyerahan sesuai dengan kesepakatan, yakni pada 2025.

"Hari ini terjadi pemasangan logo lagi. Mungkin ada yang belum memahami secara tepat. Oleh karena itu, kebijakan antara institusi TNI yang ditandatangani oleh Panglima TNI sendiri waktu itu Jenderal TNI Andika Perkasa, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Wali Kota Magelang," katanya.

Gedung Pemkot Magelang, Jawa Tengah dipasangi patok dan logo TNI.

Aziz berharap, pemasangan logo TNI ini bisa ditinjau ulang karena Pemkot Magelang sudah sepakat akan menyerahkannya. Bahkan, Pemkot Magelang sudah menyiapkan perda tentang cadangan pembangunan Balai Kota Magelang pada 2022—2024 yang telah disetujui DPRD Kota Magelang.

Terkait dengan hal tersebut telah ditetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2022 yang diundangkan pada tanggal 19 September 2022.

"Harapan kami kejadian ini bisa menjadi koreksi bagi kami. Saya mohon maaf pada saat panglima baru dengan KSAU, KSAL dan Wadanjen TNI datang di Pemkot Magelang kebetulan saya lagi kunjungan kerja di Kota Singkawang untuk belajar masalah kota toleransi," katanya.

Menurut dia, pada hari Jumat Pemkot Magelang melayangkan surat untuk melaporkan kepada Menko Polhukam Mahfud MD sebagai kementerian yang menginisiasi tentang kesepahaman pemerintah kota bersama dengan TNI dan Kementerian Keuangan.

"Kami memang belum bisa bergerak sebelum ada penyerahan gedung BLK Kementerian Keuangan untuk kesiapan pindah kantor Pemkot Magelang," katanya.

Sesama aparat negara, kata dia, Pemkot Magelang sudah berkomitmen untuk menyerahkan gedung itu pada 2025. Segala sesuatu yang terkait dengan hal itu sudah dipersiapkan. Hanya saja kantor yang diberikan oleh Kementerian Keuangan sampai hari ini belum diserahkan.

"Ini pelajaran buat kami, pemkot harus terus menjalin komunikasi. Saya harus ketemu langsung dengan panglima TNI. Pemerintah kota yang dipinjami harus datang, itu etika. Dan setelah pergantian panglima, kami belum menghadap lagi dan mohon maaf karena belum lapor tentang hasil MoU yang dahulu," katanya.

Sumber: BeritaSatu.com

Saksikan live streaming program-program BTV di sini