Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah Perundingan Kode Etik di Laut China Selatan

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia siap menjadi tuan rumah perundingan kode etik (code of conduct) di Laut China Selatan, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sabtu (4/2/2023).

Berbicara kepada wartawan setelah pertemuan para Menlu ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara di Jakarta, Menlu Retno mengatakan, negara-negara anggota berkomitmen untuk menyelesaikan negosiasi kode etik sesegera mungkin.

Indonesia ketua ASEAN tahun ini dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyuntikkan momentum ke dalam negosiasi.

“Komitmen anggota untuk menyelesaikan negosiasi kode etik sesegera mungkin sudah jelas, mengingat kebutuhan untuk memiliki kode etik yang substantif, efektif dan dapat ditindaklanjuti,” kata Menlu Retno.

Menlu Retno mengatakan, putaran negosiasi berikutnya, dengan Indonesia ketua ASEAN, akan berlangsung pada bulan Maret.

Tiongkok telah mengklaim sebagian besar Laut China Selatan, tetapi ada klaim yang tumpang tindih oleh beberapa negara ASEAN.

Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam juga merupakan negara penuntut, dan Amerika Serikat serta sekutunya juga menantang klaim teritorial Tiongkok.

Indonesia bukan negara pengklaim di Laut China Selatan tetapi telah berseteru dengan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir atas hak penangkapan ikan di sekitar Kepulauan Natuna, yang berada di dekat perairan yang disengketakan.

Negara-negara ASEAN telah mencoba menegosiasikan kode etik dengan Tiongkok selama bertahun-tahun untuk menyelesaikan perselisihan dan insiden di Laut China Selatan.

Perkembangan kode etik dimulai pada tahun 1990-an, ketika ASEAN mengeluarkan pernyataan pertamanya tentang perairan yang disengketakan.

Namun negosiasi terhenti karena berbagai alasan, terakhir karena pandemi Covid-19 yang membuat pertemuan tatap muka semakin sulit dilakukan. Myanmar adalah koordinator saat ini untuk hubungan dialog ASEAN-Tiongkok.

Pertemuan Menlu ASEAN hari Sabtu merupakan pertemuan besar ASEAN pertama yang diselenggarakan Indonesia sebagai ketua tahun ini.

Dalam pertemuan dua hari tersebut, para menteri juga membahas situasi di Myanmar. Negara itu telah terkunci dalam krisis politik dan sosial sejak kudeta militer dua tahun lalu, dengan lebih dari 2.000 warga sipil Myanmar tewas dan 1,4 juta orang mengungsi.

Para menteri sepakat pada hari Jumat bahwa dialog inklusif adalah kunci untuk menemukan resolusi damai atas situasi Myanmar.

Mereka juga sepakat bahwa lingkungan yang kondusif harus diciptakan untuk dialog semacam itu dengan "mengurangi kekerasan dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang tepat waktu dan tanpa hambatan".

Sumber: CNA

Saksikan live streaming program-program BTV di sini