PPP Minta Pemerintah Hati-hati soal Polemik Biaya Haji

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta pemerintah berhati-hati terkait polemik usulan kenaikan biaya haji. Usulan tersebut kini tengah menjadi salah satu isu yang menyita perhatian publik.

"PPP menginginkan pemerintah hati-hati," kata Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani di Jakarta, Minggu (5/2/2023).

Selain itu, Arsul juga meminta pemerintah untuk melakukan kajian secara mendalam mengenai usulan kenaikan biaya haji tersebut. Hal itu agar pemerintah tidak menimbulkan kesan terburu-buru dalam menetapkan biaya haji.

Hanya saja, Arsul menyampaikan pihak belum memutuskan apakah setuju atau tidak dengan usulan kenaikan biaya haji. Menurutnya, polemik terkait biaya haji tidak sesederhana setuju atau tidak atas usulan dimaksud.

"Saling bertukar datalah seperti itu, itulah yang disebut dengan prinsip kehati-hatian ya. Jadi tidak se-simple setuju atau tidak setuju biar populer di masyarakat," tutur Arsul.

Kementerian Agama mengusulkan rerata biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 1444 H/2023 M atau 2023 sebesar Rp 69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70% dari usulan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang mencapai Rp 98.893.909,11.

Usulan biaya ibadah haji ini disampaikan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas saat memberikan paparan pada Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR, di Jakarta, Kamis (19/1/2022). Adapun raker ini membahas agenda persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023.

Sumber: BeritaSatu.com

Saksikan live streaming program-program BTV di sini