Logo BeritaSatu

Objektifitas Penahanan di RUU KUHAP Harus Diperkuat

Senin, 8 April 2013 | 16:39 WIB
Oleh : Erwin C Sihombing / WBP

Jakarta - Mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ifdhal Kasim menilai, alasan objektifitas penahanan pelaku kejahatan oleh penegak hukum harus diperkuat dalam rancangan undang-undang (RUU( Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sedang dibahas di DPR.

Sebab, selama ini unsur subjektifitas penahanan terhadap tersangka lebih ditonjolkan.

"Ini harus dipertimbangkan dalam RUU KUHAP. Harusnya KUHAP yang akan datang memperkecil kemungkinan itu karena orang itu belum tentu bersalah. Perampasan kemerdekaan harus betul-betul dipertimbangkan dengan jelas dalam KUHAP," kata Ifdhal dalam Diskusi bertema "Melihat Problem Penahanan dalam Rancangan KUHAP" di Jakarta, Senin (8/4).

Sejauh ini, kata Ifdhal, penegak hukum kerap melakukan penahanan dengan alasan subjektif, tidak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam KUHAP seperti, alasan agar tidak melarikan diri, menghilangkan alat bukti, dan mengulangi perbuatannya.

Selain itu, dalam melakukan penahanan, aparat penegak hukum juga terindikasi melakukan kesewenangan dengan menjadikan tahanan komoditas.

Dia menyayangkan, dalam RUU KUHAP batas waktu penahanan diperpanjang menjadi 140 hari, sementara dalam KUHAP yang masih berlaku sekarang ini batas waktu penahanan dari penyidikan, penuntutan, hingga di pengadilan hanya 110 hari.

"Jangka waktu menjadi lama dari 110 hari dalam KUHAP, didalam RUU KUHAP menjadi 140 hari. Kenapa begitu panjang? Apakah penyidik kita lambat bekerja sehingga, perlu waktu yang panjang? Penyidik bisa menunda-nunda waktunya, bukan saja hanya mengarah pada praktik penyiksaan tetapi, komoditasi," katanya.

Peneliti dan Pengurus Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Anggara mengatakan, kewenangan penahanan bagi aparat penegak hukum masih diperlukan namun ketentuan penahanan harus dipertegas agar menghindari adanya praktik diskriminatif.

"Indikatornya harus diperjelas terlebih dulu agar tidak ada diskriminatif misalnya si A ditahan, tetapi si B tidak ditahan. Padahal perkaranya sama dan statusnya sama-sama tahanan," ujarnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kepala Suku Wali Papua: Lukas Enembe Harus Kooperatif dan Hormati Hukum

Kepala Suku Wali Papua, Melianus Wali mengatakan Gubernur Papua, Lukas Enembe harus menghormati hukum yang berlaku.

NEWS | 2 Oktober 2022

Doa Bersama untuk Korban Tragedi Kanjuruhan, Ini Harapan Aremania Jakarta

Suporter Arema, Aremania di Jakarta menggelar doa bersama untuk para korban tragedi Kanjuruhan, Malang. Mereka berharap PSSI dan kepolisian berbenah diri.

NEWS | 2 Oktober 2022

Relawan Puan Maharani Gelar Kegiatan Memancing

Relawan Puan Maharani menggelar kegiatan Mancing Seru di Cilacap, Jawa Tengah Minggu (2/10/22).

NEWS | 2 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, Anies Baswedan Sampaikan Dukacita

Anies Baswedan turut menyampaikan dukacita atas tragedi Kanjuruhan setelah kericuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (1/10/2022).

NEWS | 2 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, Paus Fransiskus Panjatkan Doa untuk Para Korban

Paus Fransiskus memanjatkan doa untuk ratusan jiwa para korban tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

NEWS | 2 Oktober 2022

Besok, Surya Paloh Umumkan Capres Nasdem di Pilpres 2024

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh akan mengumumkan capres yang akan diusung Partai Nasdem di Pilpres 2024 pada Senin (3/10/2022) besok.

NEWS | 2 Oktober 2022

Kang Emil Doakan Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Diberikan Ketabahan

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil atau disapa Kang Emil mendoakan agar keluarga korban tragedi Kanjuruhan diberikan ketabahan.

NEWS | 2 Oktober 2022

Politikus PDIP Minta Tragedi Kanjuruhan Diselidiki secara Serius

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Pareira meminta agar tragedi Kanjuruhan diselidiki secara serius.

NEWS | 2 Oktober 2022

Sempat Turun, Kepuasan Publik atas Kinerja Jokowi Kembali Naik

Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi kembali meningkat setelah sempat turun karena kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

NEWS | 2 Oktober 2022

Calon Pemimpin Papua ke Depan Dinilai Perlu Skrining Ketat

Tokoh muda Papua, Ali Kabiay mendorong agar rekrutmen para pemimpin Papua ke depan perlu melalui skrining ketat.

NEWS | 2 Oktober 2022


TAG POPULER

# Tragedi Kanjuruhan


# Lesti Kejora


# Pembantaian di Papua Barat


# Arema FC


# Raja Charles III


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Doa Bersama untuk Korban Tragedi Kanjuruhan, Ini Harapan Aremania Jakarta

Doa Bersama untuk Korban Tragedi Kanjuruhan, Ini Harapan Aremania Jakarta

NEWS | 6 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings