Logo BeritaSatu

Syamsu Djalal: Peneken Surat DKP Pemecatan Prabowo Harus Bicara

Minggu, 8 Juni 2014 | 18:18 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / B1

Jakarta - Mantan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Syamsu Djalal menyatakan para mantan petinggi ABRI yang pernah duduk di Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk berani bicara tentang pemberhentian Prabowo Subianto dari ABRI pada 2004.

Dia menyatakan hal itu ketika dikonfirmasi soal kebenaran isi surat rekomendasi DKP tentang pemberhentian Prabowo dari dinas kemiliteran.

Advertisement

Syamsu sempat menyatakan wartawan sebagai 'sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula'. Namun ketika dikejar soal keaslian surat yang beredar itu, dia menyatakan bahwa sebenarnya yang harus bicara adalah Pangab saat itu, Wiranto, dan para anggota DKP TNI.

"Yang tanda tangan itu semua. Jelaskan saja," kata Syamsu di Jakarta, Minggu (8/6).

Dia melanjutkan dirinya hanya tahu bahwa keputusan DKP ABRI saat itu adalah mencopot dan memberhentikan Prabowo dari dinas kemiliteran. Dia juga menilai bahwa pasca keputusan itu, seharusnya Prabowo dibawa ke Pengadilan Militer.

"Yang saya dengar, itu internal, hasil sidang itu cukup bukti Prabowo melanggar. DKP bukan badan hukum. Kalau begitu harus ditindaklanjuti ke pengadilan militer," kata dia.

Diketahui, beredar surat berklasifikasi rahasia dimana sejumlah petinggi ABRI saat itu, yang masuk ke DKP ABRI, membubuhkan tandatangan. Diantaranya adalah Subagyo HS sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar, Djamari Chaniago, Ari J Kumaat, Fahrul Razi dan Yusuf Kartanegara.

Surat rekomendasi pemberhentian Letnan Jenderal Prabowo Subianto dari ABRI itu berkop Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Dewan Kehormatan Perwira, bernomor KEP/03/VIII/1998/DKP. Surat ditetapkan tanggal 21 Agustus 1998.

Dalam surat itu disebutkan bahwa DKP sudah memeriksa Letjen Prabowo, dan menemukan bahwa yang bersangkutan secara sengaja melakukan kesalahan dalam analisa tugas terhadap ST Kasad nomor STR/41/1997 tanggal 4 Februari 1997 dan STR/92/1997 tanggal 11 Maret 1997 walaupun mengetahui bahwa Kasad sebagai Pembina tidak berwenangan untuk pemberian tugas tersebut.

Disimpulkan bahwa Prabowo secara sengaja menjadikan perintah Kasad yang diketahuinya dikeluarkan tanpa wewenangnya sebagai dasar untuk menerbitkan surat pertintah nomor Sprin/689/IX/1997 tanggal 23 Desember kepada Satgas Merpati untuk melakukan operasi khusus dalam rangka stabilitas nasional.

DKP juga menyimpulkan Prabowo melaksanakan dan mengendalikan opersi dalam rangka stabilitas nasional yang bukan jadi wewenangnya tetapi menjadi wewenang Pangab. Tindakan tersebut di atas dilakukan berulang-ulang oleh yang bersangkutan dalam pelibatan Satgas di Tim-Tim dan Aceh; Pembebasan Sandera di Wamena, Irja; Pelibatan Kopassus dalam pengamanan presiden di Vancouver, Kanada.

Disimpulkan bahwa Prabowo telah memerintahkan Anggota Satgas Mawar, Satgas Merpati melalui Kolonel )Inf) Chairawan (Dan Grup-4) dan Mayor (Inf) Bambang Kristiono untuk melakukan pengungkapan, penangkapan, dan penahanan aktivis kelompok radikal dan PRD yang diketahuinya bukan menjadi wewenangnya. Diantara yang direbut hak kemerdekaannya itu adalah Andi Arief, Mugiyanto, Nezar Patria, Desmond J Mahesa, Pius J Lustrilangang.

Surat itu berlanjut sampai beberapa poin, termasuk kesimpulan-kesimpulan bahwa tindakan-tindakan Prabowo dianggap mengabaikan sistem operasi, hierarki, disiplin, dan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Prabowo juga dianggap tidak mencerminkan kepedulian pada umpah prajurit dan Sapta Marga TNI. Bahkan dianggap melanggar pasal 103 KUHPM soal ketidakpatuhan, dan memerintahkan Dan Grup-4 dan anggota Satgas Merpati serta Satgas Mawar untuk melakukan perampasan kemerdekaan orang lain dan penculikan yang melanggar KUHP.

"Sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, maka Perwira Terperiksa atas nama Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto disarankan dijatuhkan hukuman administrasi berupa diberhentikan dari dinas keprajuritan," demikian kutipan pernyataan dari surat itu.

Juru Bicara pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Radjasa, Tantowi Yahya, sudah meminta Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengusut dugaan bocornya surat keputusan DKP ABRI itu.

"Dokumen DKP adalah dokumen yang bersifat rahasia yang dipegang oleh Panglima TNI. Menjadi pertanyaan besar mengapa dokumen rahasia tersebut bisa bocor?" Kata Tantowi di Jakarta, Minggu (8/6).

"Kami mendesak Panglima TNI dapat mengusut siapa yang membocorkannya? Pembocoran tersebut bisa berimplikasi pidana."

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kabar Reshuffle, Ada Agenda Internal Jokowi Hari ini

Kabar perombakan atau reshuffle kabinet pada hari ini Rabu pon (1/2/2023) makin berhembus kencang.

NEWS | 1 Februari 2023

Putusan MK soal Pernikahan Beda Agama, Menko PMK: Agar Terang Benderang

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy berharap putusan MK soal pernikahan beda agama jadi yang terbaik.

NEWS | 1 Februari 2023

Cak Imin Peringati 1 Abad NU Bersama Tuan Guru Turmudzi dan Ulama se-NTB

Cak Imin menghadiri Ijtima' Ulama Nusantara bersama Ulama se NTB yang dirangkai dengan peringatan 1 Abad Nahdlatul Ulama di Lombok Tengah.

NEWS | 1 Februari 2023

Jenazah Personel Polres Metro Kepulauan Seribu Dibawa ke Rumah Duka di Sunter

Polisi yang meninggal di Polres Metro Kepulauan Seribu di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, dibawa ke rumah duka di Sunter Agung.

NEWS | 1 Februari 2023

Ridwan Kamil Beri Lampu Hijau Istri Maju Pilwalkot Bandung

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, memberi lampu hijau kepada istrinya, Atalia Praratya, maju dalam Pilwalkot Bandung.

NEWS | 1 Februari 2023

Polda Metro Selidiki Polisi Tewas di Polres Kepulauan Seribu

Polda Metro menyelidiki tewasnya anggota polisi didug berinisial Aipda I di Kantor Perwakilan Polres Metro Kepulauan Seribu, Selasa (31/1/2023).

NEWS | 1 Februari 2023

Disembunyikan di Kotak Buah, Polda Metro Jaya Sita Sabu 40 Kg

Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menggagalkan upaya peredaran narkoba jenis sabu seberat 40 kilogram.

NEWS | 31 Januari 2023

Dua Menteri Partai Nasdem Tidak Hadiri Ratas di Istana, Ini kata Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi dua menteri dari Partai NasDem yang tidak hadir dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Negara hari ini.

NEWS | 31 Januari 2023

Lagi, Kecelakaan Sungai Rengut Nyawa Anggota TNI di Papua

Letda Inf Rian Alfeiro Putra Perdana dilaporkan tewas setelah terpeleset dan hanyut di Kali Yambi, Papua.

NEWS | 1 Februari 2023

Tertangkap Basah, Jambret HP Dihakimi Massa di Karawang

Seorang pemuda dihakimi warga setelah tertangkap basah menjambret HP atau ponsel di Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang.

NEWS | 1 Februari 2023


TAG POPULER

# Serial Killer


# Mahasiswa UI Ditabrak


# Tukang Becak Bobol BCA


# Biaya Haji 2023


# Pembunuhan di Depok


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Union Berlin Melenggang ke Perempat Final Piala Jerman

Union Berlin Melenggang ke Perempat Final Piala Jerman

BOLA | 10 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE