Logo BeritaSatu

Meraih Kekuasan dengan Menghalalkan Segala Cara Tak Sesuai Etika Hukum

Kamis, 26 Juni 2014 | 22:27 WIB
Oleh : Robertus Wardi / B1

Jakarta - Sudah hampir satu bulan kampanye pemilihan presiden (Pilpres) dilakukan. Dua pasangan calon yang bertarung pada Pilpres, 9 Juli nanti terus berjuang meraih suara sebanyak-banyaknya guna mendapatkan kemenangan. Namun, ada oknum-oknum yang menghalalkan segala macam cara untuk meraih kemenangan tersebut. Misalnya, dengan cara kampanye hitam yang berisi fitnah dan hujatan tanpa bukti.

Menanggapi hal tersebut, pakar hukum tata negara, Margarito, mengemukakan cara-cara meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara tidak sesuai dengan etika hukum.

Etika hukum mengedepankan kejujuran, penghormatan terhadap hak asasi manusian, dan didasarkan bukti atau data.
Ketika kampanye dilakukan dengan fitnah maka sudah tidak sesuai dengan etika hukum. Kampanye hitam juga tidak sesuai dengan hukum tata negara. Alasannya, kampanye seperti itu merusak bangunan negara yang menekankan perebutan kekuasaan secara halal yaitu sesuai konstitusi dan dilakukan dengan kampanye yang sehat dan mendidik.

"Saya tidak setuju dengan cara-cara yang dilakukukan. Itu merusak demokrasi dan sistem hukum," kata Margarito dalam diskusi bertema "Etika Pemimpin Dalam Kompetisi Politik" di Jakarta, Kamis (25/6).

Sejak masa kampanye Pilpres dimulai, beredar sebuah tabloid yang disebar ke pesantren-pesantren di tanah air. Isi tabloid itu berupa kampanye hitam terhadap salah satu capres. Ada juga iklan yang berisikan salah satu capres telah meninggal dunia. Padahal, masih hidup. Terakhir adalah beredarnya survei palsu yang dibuat oleh lembaga survei terkemuka di Amerika Serikat. Dalam survei itu, salah satu pasangan disebutkan menang dari pasangan lawannya. Ternyata survei itu adalah prediksi pilpres di Amerika Serikat, beberapa waktu lalu.

Margarito berharap cara-cara yang tidak halal itu bisa dihentikan. Dia menyambut baik pihak yang merasa dirugikan menempuh jalur hukum untuk mengusut kasus-kasus tersebut. "Cara untuk mengoreksi perbuatan-perbuatan itu dengan menempuh jalur hukum. Berharap ada yang ditindak," kata Margarito.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Tingkatkan Pasokan Listrik, PLN Gandeng Kejari Kota Bekasi

PLN siap mendukung pertumbuhan industri dan bisnis di Jabodetabek melalui pembangunan SUTET 500 kV Bekasi – Muara Tawar.

NEWS | 4 Oktober 2022

Kasus Garuda, Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri

Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencegah eks anggota DPR Chandra Tirta Wijaya untuk berpergian ke luar negeri.

NEWS | 4 Oktober 2022

KPK Tegaskan Tak Terpengaruh Rumor Politisasi Kasus Formula E

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terpengaruh soal mencuatnya rumor politisasi dalam mengusut kasus Formula E.

NEWS | 4 Oktober 2022

Dede Yusuf Pertanyakan Aksi Represif Aparat dalam Tragedi Kanjuruhan

Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf mempertanyakan aksi represif aparat keamanan dalam tragedi Kanjuruhan.

NEWS | 4 Oktober 2022

DPR Setujui 9 Komisioner Komnas HAM Periode 2022-2027

DPR menyetujui sembilan nama komisioner Komnas HAM periode 2022-2027 dalam sidang paripurna yang digelar di gedung DPR, kompleks Parlemen, Jakarta.

NEWS | 4 Oktober 2022

Pangkogabwilhan II Novyan Samyoga Meninggal Dunia, Ini Sosoknya

Kadispenau Marsekal Pertama Indan Gilang Buldansyah mengatakan, Marsdya Novyan Samyoga meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto Jakarta karena sakit.

NEWS | 4 Oktober 2022

Presiden PKS: Anies Baswedan Mampu Menjadi Simbol Perubahan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mampu menjadi perubahan untuk Indonesia. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut positif langkah Partai Nasdem.

NEWS | 4 Oktober 2022

Masyarakat Papua Diharapkan Tinggalkan Kediaman Lukas Enembe

Masyarakat Papua diharapkan dapat memberi ruang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Gubernur Papua, Lukas Enembe.

NEWS | 4 Oktober 2022

Dipanggil Polisi, Rizky Billar Diminta Kooperatif

Rizky Billar diminta kooperatif saat dipanggil polisi. Rizky diminta memenuhi panggilan polisi terkait KDRT yang dia lakukan terhadap sang istri, Lesti Kejora.

NEWS | 4 Oktober 2022

Barang Bukti Kasus Tewasnya Brigadir J, Ada 3 Pistol

Polri melimpahkan barang bukti kasus tewasnya Brigadir J, Salah satu barang bukti yang dilimpahkan, adalah pistol.

NEWS | 4 Oktober 2022


TAG POPULER

# Tragedi Kanjuruhan


# Lesti Kejora


# Pembantaian di Papua Barat


# Arema FC


# Raja Charles III


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Tingkatkan Pasokan Listrik, PLN Gandeng Kejari Kota Bekasi

Tingkatkan Pasokan Listrik, PLN Gandeng Kejari Kota Bekasi

NEWS | 11 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings